Skip to content

Perhutanan Sosial

Pelibatan Masyarakat Sebagai Kunci Efektivitas RHL

Berita, Peristiwa / Oleh

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan RHL yang dilaksanakan dengan perusahaan yang dikontrak. Pelibatan KTH yang dimulai dari proses perencanaan membuat mereka memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi untuk menjaga tanaman lantaran dilibatkan dari awal. Hal ini mengemuka pada Diseminasi […]

Pelibatan Masyarakat Sebagai Kunci Efektivitas RHL Read More »

Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial Masih Minim

Berita, Peristiwa / Oleh

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Perhutanan Sosial masih simbolik, artinya kehadirannya ada namun hanya sebatas di daftar hadir. Pada hampir di setiap pertemuan untuk pengambilan keputusan di tingkat tapak, perempuan hanya berperan sebagai sesi konsumsi yang mengatur sajian rapat. Sementara itu, laki-laki akan fokus mengikuti alur pertemuan sampai pengambilan keputusan. Hal tersebut mengemuka dalam

Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial Masih Minim Read More »

Peran Perhutanan Sosial dalam Menjamin Keberlanjutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Berita, Peristiwa / Oleh

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak akan berhasil apabila tidak ada keberlanjutan di dalamnya. Skema Perhutanan Sosial turut mendukung keberlanjutan RHL. Dalam memandang isu RHL, Bambang Supriyanto selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan skema RHL dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghidupan (livelihood) masyarakat dalam konteks tata kelola

Peran Perhutanan Sosial dalam Menjamin Keberlanjutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Read More »

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat

Penelitian, Publikasi / Oleh

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) adalah hak daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi. DBH DR diberikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sejak tahun 2017, DBH DR disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai dampak pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Read More »

Memo Kebijakan Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender

Memo Kebijakan, Policy Brief, Publikasi / Oleh

Data Badan Pusat Statistik menunjukan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki, dimana TPAK laki-laki sebesar 83,2% dan perempuan hanya sebesar 54,3% (BPS, 2022). Sebagai upaya untuk meningkatkan TPAK perempuan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial (PS). Program ini menjadi fokus utama dari Kementerian

Memo Kebijakan Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender Read More »

Gender Assessment Tool dalam Perhutanan Sosial

Buku, Publikasi / Oleh

Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data Sakernas (2018), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di angka 51,88% lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki yang mencapai 82,69%. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian serius pemerintah, dimana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah menetapkan adanya

Gender Assessment Tool dalam Perhutanan Sosial Read More »

Dorong Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial, PATTIRO Selenggarakan Pendampingan Teknis GAT Bagi CSO

Berita, Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) telah menyusun Gender Assessment Tools (GAT) dalam Perhutanan Sosial. Tools ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai isu gender dalam pengelolaan perhutanan sosial mulai dari tahapan pra dan pasca persetujuan perhutanan sosial hingga kebijakan dan kelembagaan perhutanan sosial di daerah. Hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi bahan awal untuk menyusun rekomendasi

Dorong Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial, PATTIRO Selenggarakan Pendampingan Teknis GAT Bagi CSO Read More »

Perkuat Kapasitas Aktivis Perempuan, PATTIRO Selenggarakan Pelatihan Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial

Berita, Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) didukung The Asia Foundation mengadakan pelatihan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam Perhutanan Sosial pada Senin-Selasa (30-31/6). Pelatihan diselenggarakan secara daring diikuti oleh sekitar 40 orang yang berasal dari 21 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta terkait konsep gender secara

Perkuat Kapasitas Aktivis Perempuan, PATTIRO Selenggarakan Pelatihan Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial Read More »

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal

Berita, Peristiwa / Oleh

JAKARTA, KOMPAS — Dana bagi hasil sumber daya kehutanan dana reboisasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengelolaan perhutanan sosial. Dana reboisasi yang mengendap di daerah pun cukup besar. Padahal, dana ini dapat digunakan untuk memperluas akses lahan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan, masih terdapat sisa dana bagi hasil

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal Read More »

Perkuat Kolaborasi, PATTIRO Ikuti Inception Workshop Program Think Climate Indonesia

Penelitian, Peristiwa, Publikasi / Oleh

“Berbagai gagasan dan potensi dari lembaga-lembaga di Indonesia yang concern terhadap aksi perubahan iklim menjadi bagian penting untuk masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, menyamakan pandangan yang ideal dari para lembaga menjadi hal yang perlu dilakukan”, demikian sambutan dari Dr Anindya Chatterjee selaku Direktur Regional IDRC pada Inception Workshop Program Think Climate Indonesia (TCI) pada 21 Juli lalu. Salah satu gagasan tersebut

Perkuat Kolaborasi, PATTIRO Ikuti Inception Workshop Program Think Climate Indonesia Read More »

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penelitian, Publikasi / Oleh

Hingga tahun 2020, kawasan hutan yang telah dikelola melalui skema perhutanan sosial (PS) telah mencapai 4,2 juta hektar. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan luasan kawasan perhutanan sosial menjadi 8 juta hektar pada tahun 2024 (RPJMN 2020-2024). Target ini ditetapkan untuk mengentaskan kemiskinan, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan rata-rata pendapatan petani hutan kemasyarakatan mencapai Rp 28.340.724 per

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat Read More »

Kesenjangan Gender dalam Perhutanan Sosial

Peristiwa / Oleh

PATTIRO menyelenggarakan Diskusi Stakeholders membahas Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perhutanan Sosial (PS), pada 23 Februari 2021. Diskusi yang diselenggarakan secara virtual ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para stakeholer terkait dengan studi yang sedang dilakukan oleh PATTIRO. Hadir sebagai narasumber ahli adalah Suraya Afif (Peneliti), Sulistiyono (Pokja Gender Provinsi NTB) dan Yulius Hendra (Fasilitator Nasional PUG-PPRG, PATTIRO). Hasil

Kesenjangan Gender dalam Perhutanan Sosial Read More »

Scroll to Top