RHL

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia

Melalui Perjanjian Paris, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi memisi gas rumah kaca di tingkat global. Komitmen ini dituangkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Peraturan ini memuat kewajiban Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDCs). Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah …

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia Read More »

Pelibatan Masyarakat Sebagai Kunci Efektivitas RHL

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan RHL yang dilaksanakan dengan perusahaan yang dikontrak. Pelibatan KTH yang dimulai dari proses perencanaan membuat mereka memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi untuk menjaga tanaman lantaran dilibatkan dari awal. Hal ini mengemuka pada Diseminasi …

Pelibatan Masyarakat Sebagai Kunci Efektivitas RHL Read More »

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mengamanatkan RHL bisa dilakukan melalui metode penyedia (kontraktual) atau metode swakelola. Penelitian PATTIRO (2023) menemukan pelaksanaan RHL dengan cara swakelola lebih efektif dibanding secara kontraktual. Efektivitas tersebut dilihat dari tiga aspek: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Penyebab swakelola lebih …

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan Read More »

Upaya Mempertahankan Capaian SDGs Melalui Program RHL

Capaian SDGs Kalimantan Timur pada 2022 masuk dalam indikator baik dalam pilar ekonomi dan lingkungan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas kawasan hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Pernyataan ini mengemuka pada Diskusi Multi Pihak terkait Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh Pusat Telaah dan Informasi …

Upaya Mempertahankan Capaian SDGs Melalui Program RHL Read More »

Peran Perhutanan Sosial dalam Menjamin Keberlanjutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak akan berhasil apabila tidak ada keberlanjutan di dalamnya. Skema Perhutanan Sosial turut mendukung keberlanjutan RHL. Dalam memandang isu RHL, Bambang Supriyanto selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan skema RHL dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghidupan (livelihood) masyarakat dalam konteks tata kelola …

Peran Perhutanan Sosial dalam Menjamin Keberlanjutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Read More »

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) adalah hak daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi. DBH DR diberikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sejak tahun 2017, DBH DR disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai dampak pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan …

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Read More »

Pelibatan Masyarakat dalam Implementasi Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) di Kalimantan Timur

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menjadi salah satu strategi prioritas pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk membangun lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Berdasarkan hasil kajian PATTIRO, tidak tercapainya target RHL pada periode sebelumnya disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adanya kendala hak dan status lahan kritis yang …

Pelibatan Masyarakat dalam Implementasi Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) di Kalimantan Timur Read More »

Perkuat Kolaborasi, PATTIRO Ikuti Inception Workshop Program Think Climate Indonesia

“Berbagai gagasan dan potensi dari lembaga-lembaga di Indonesia yang concern terhadap aksi perubahan iklim menjadi bagian penting untuk masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, menyamakan pandangan yang ideal dari para lembaga menjadi hal yang perlu dilakukan”, demikian sambutan dari Dr Anindya Chatterjee selaku Direktur Regional IDRC pada Inception Workshop Program Think Climate Indonesia (TCI) pada 21 Juli lalu. Salah satu gagasan tersebut …

Perkuat Kolaborasi, PATTIRO Ikuti Inception Workshop Program Think Climate Indonesia Read More »

Policy Brief | Akselerasi Perhutanan Sosial & Rehabilitasi Hutan & Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Masukan untuk Draf RPJMN 2020-2024 Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam menyelesaikan target RPJMN 2015-2019 untuk Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pemerintah telah menargetkan peningkatan akses kelola masyarakat terhadap hutan sosial seluas 12,7 juta hektar dan penurunan lahan kritis seluas 5,5 juta hektar dalam RPJMN 2015-2019. Hingga tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2015-2019, …

Policy Brief | Akselerasi Perhutanan Sosial & Rehabilitasi Hutan & Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan Read More »

Rehabilitasi Lahan Kritis Sulit Tercapai Tuntas

JAKARTA, KOMPAS – Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Indonesia sulit mengejar luas tutupan pohon pada lokasi yang akan direhabilitasi itu. Meski tahun ini anggaran rehabilitasi hutan dan lahan ditingkatkan hingga 325 persen untuk mengerjakan target 205,78 ribu hektar, butuh waktu hampir 70 tahun untuk mengerjakan seluruh lahan kritis seluas 14 juta hektar. Pelibatan …

Rehabilitasi Lahan Kritis Sulit Tercapai Tuntas Read More »

Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial

Pada akhir 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi HasilSumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR). PMK ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengatur penggunaan DBH DR yang diterima Pemerintah Provinsi maupun sisa DBH DR yang berada di …

Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial Read More »

Scroll to Top
Skip to content