Skip to content

RUU ASN

Direktur PATTIRO: Revisi UU ASN Terlalu Dini

Berita, Peristiwa / Oleh

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Maya Rostanty (Tanty) menolak rencana revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tanty memandang rencana revisi terburu-buru mengingat UU tersebut baru disahkan 2014. “Revisi ini kami pandang terlalu dini,” tegas Tanty saat berkunjung ke Kompleks Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa 22 Agustus 2017. Tanty menjelaskan, DPR sebagai pelempar […]

Direktur PATTIRO: Revisi UU ASN Terlalu Dini Read More »

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan

Berita, Peristiwa / Oleh

Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Maya Rostanty menegaskan, untuk memajukan ketatanegaraan Indonesia yang hendak menjadi negara demokrasi modern di era ekonomi asia pasifik, sistem merit mutlak dijalankan oleh pemerintah. “Karena sistem merit, kita akan mendapatkan kandidat pejabat yang qualified, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” ucapnya. Hal tersebut dikarenakan,

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan Read More »

Foto: PATTIRO dan USAID Gelar Diskusi, Dampak RUU ASN Terhadap Sistem Merit

Berita, Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama USAID CEGAH menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas draft policy paper tentang rencana revisi Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), serta bagaimana dampaknya terhadap sistem merit di Indonesia. Acara itu sendiri dilaksanakana pada senin (29/5) lalu di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat. Program Manager PATTIRO,

Foto: PATTIRO dan USAID Gelar Diskusi, Dampak RUU ASN Terhadap Sistem Merit Read More »

Siaran Pers: RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Jakarta, Rabu 3 Mei 2017 RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita Semangat merevisi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) oleh DPR RI, disinyalir akan mendegradasi semangat Nawacita, utamanya reformasi birokrasi yang digaungkan oleh DPR RI saat ini dengan menghapuskan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Program Manager Pusat Telaah

Siaran Pers: RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita Read More »

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Jakarta, Rabu 22 maret 2017 Jual Beli Jabatan: Pengkhianatan Nawacita dan Lunturnya Reformasi Birokrasi Pada awal tahun 2017, publik dikagetkan dengan pemberitaan terkait jual-beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Bupati dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai tersangka, sedangkan beberapa nama lainnya masih dalam proses penyelidikan.

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi Read More »

RUU Pemda Berpotensi Suburkan Korupsi

Peristiwa / Oleh

Pencegahan korupsi di daerah harus dimulai dengan menyinkronkan aturan perundangan yang berkaitan dengan otonomi daerah. RANCANGAN UndangUndang (RUU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang sedang dibahas pemerintah dan DPR dinilai berpotensi menyuburkan praktik korupsi di daerah. Salah satunya tampak dari ketentuan Pasal 47 RUU itu yang mengatur tentang syarat umuk menjadi calon kepala daerah. Pasal itu

RUU Pemda Berpotensi Suburkan Korupsi Read More »

Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Sesuai dengan Prolegnas 2013, saat ini Komisi II DPR RI sedang membahas beberapa Rancangan Undang-Undang, antara lain RUU Pilkada, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Desa dan RUU Aparatur Sipil Negara. Di samping itu dalam daftar prioritas Prolegnas 2013 terdapat RUU Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang merupakan revisi dari UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah Read More »

Otonomi Tergadai RUU

Peristiwa / Oleh

SAAT ini DPR sedang menggodok berbagai rancangan UU (RUU). Terdapat lima RUU yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan otonomi. Yaitu, RUU pemerintahan daerah, RUU desa, RUU pilkada, RUU hubungan keuangan pusat daerah (HKPD), dan RUU aparatur sipil negara (ASN). Idealnya, lima RUU itu berjalan harmonis, kompak, dan sinergis agar masing-masing kebijakan dapat berjalan efektif, terutama dalam

Otonomi Tergadai RUU Read More »

Lima RUU yang Diharmonisasikan oleh PATTIRO

Peristiwa / Oleh

Fakta yang mengagetkan muncul dalam diskusi Local Governance Forum Series PATTIRO Kamis, 2 Mei 2013 lalu di Hotel Alila Jakarta. Harmonisasi antar RUU tidak menjadi perhatian DPR, dan ini yang membuat Budiman Sudjatmiko menyatakan dukungannya kepada PATTIRO untuk mengambil prakarsa atas upaya ini. Review yang dilakukan PATTIRO  terhadap kelima Rancangan Undang-Undang menghasilkan teridentifikasinya  4 (empat) 

Lima RUU yang Diharmonisasikan oleh PATTIRO Read More »

PATTIRO nilai lima RUU tumpang tindih

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai ada lima rancangan undang-undang yang tumpang tindih dalam pengaturannya, sehingga desentralisasi belum tentu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. “Tergantung Pemda mengelola wewenang, dana, dan sumber daya manusia birokrasi yang dimilikinya. Untuk itu kami melakukan kajian atas lima RUU tersebut,” kata Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo dalam diskusi

PATTIRO nilai lima RUU tumpang tindih Read More »

Local Governance Forum: “Harmonisasi Materi RUU Pemda, RUU ASN, RUU HKPD, RUU Desa dan RUU Pilkada.” Hotel Alila Jakarta, Kamis 02 Mei 2013

Agenda / Oleh

Diskusi Publik dalam Rangka Hari Otonomi Daerah Local Governance Forum Series “Harmonisasi Materi RUU Pemda, RUU ASN, RUU HKPD, RUU Desa dan RUU Pilkada” Hotel Alila Jakarta, Kamis 02  Mei 2013 Dalam rangka menyambut Hari Otonomi Daerah, PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Harmonisasi Materi RUU Pemda, RUU ASN, RUU

Local Governance Forum: “Harmonisasi Materi RUU Pemda, RUU ASN, RUU HKPD, RUU Desa dan RUU Pilkada.” Hotel Alila Jakarta, Kamis 02 Mei 2013 Read More »

Scroll to Top