Skip to content

TAKE

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL)

Memo Kebijakan, Publikasi / Oleh

Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, instrumen pendanaan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup – kompensasi bagi daerah yang sebagian wilayahnya harus dilindungi maupun insentif bagi yang berkinerja baik – masih sangat terbatas. Pemerintah telah menyampaikan gagasan untuk mengembangkan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) dan naskah kebijakan ini disusun […]

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) Read More »

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO

Berita, Peristiwa / Oleh

Sejak tahun 2018, The Asia Foundation (TAF) bersama dengan jaringan Civil Society Organization (CSO) telah mengembangkan inisiatif untuk mendorong kebijakan tentang transfer fiskal berbasis ekologi di tingkat Kabupaten yang disebut dengan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan di tingkat Provinsi yang disebut dengan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). TAPE dan TAKE merupakan skema insentif

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO Read More »

Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi

Berita, Peristiwa / Oleh

“Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi” Nusa Dua Bali, 23 Januari 2020 Sejumlah Kepala Daerah yang telah dan sedang menerapkan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) berkumpul di Bali dalam acara Bali Green Leadership Forum, Kamis, 23 Januari 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan The Asia Foundation (TAF)

Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup

Berita, Peristiwa / Oleh

Pemerintah telah berkomitmen untuk untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan mencapai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (Business as Usual/BAU). Upaya ini membutuhkan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sejalan dengan hal ini, komitmen untuk melindungi

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup Read More »

Scroll to Top