Penelitian

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari

CRC Manokwari

Untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO memberikan pendampingan kepada  jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar  dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/ Citizen Report Card (CRC).

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang

CRC Malang

Dengan dukungan dari Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada  jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei penilaian oleh masyarakat ini bertujuan

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat

CRC Lombok Barat

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur

CRC Flores Timur

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada

Memo Kebijakan #4, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

korup

Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil. Untuk mencegah korupsi