Video Hak Untuk Tahu
Video Grafis tentang Hak Warga negara atas Informasi yang Dijamin oleh UU Keterbukaan Informasi Publik.
14 Tahun PATTIRO
14 Tahun PATTIRO, 17 April 2013 Diskusi "Reformasi Birokrasi"
SMS AIR Pengaduan Pelayanan PDAM via SMS
PATTIRO dan LSM lainnya bersama PDAM meluncurkan fitur pengaduan pelayanan Air via SMS untuk kota Makassar dan Malang.
Local Governance Forum Series
Diskusi Publik dalam Rangka Hari Otonomi Daerah Local Governance Forum Series “Harmonisasi Materi RUU Pemda, RUU ASN, RUU HKPD, RUU Desa dan RUU Pilkada” Hotel Alila Jakarta, Kamis 02 Mei 2013Publikasi
-
Buku BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas
Pemerintah telah menyusun banyak program, dan diantara program-program tersebut yang bernilai strategis dan memperoleh porsi besar dalam kebijakan dan alokasi
-
Buku Mekanisme Komplain agar Kebijakan Berpihak kepada Masyarakat Miskin
Pelayanan publik merupakan hak masyarakat dan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya, bukanlah rahasia. Tetapi apakah masyarakat berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan
-
Buku BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas
Ulasan
-
Update: Perkembangan RUU yang dibahas di DPR
DPR telah menyelesaikan masa reses awalnya di tahun 2013. Dan mulai Senin, 13 Mei 2013, DPR memulai Masa Persidangan IV
-
Review Lima Rancangan Undang-Undang
PATTIRO, sebagai bagian dari masyarakat sipil, mengambil prakarsa untuk secara proaktif menyuarakan perlunya harmonisasi kelima RUU dengan tujuan meningkatkan kualitas
-
Lima RUU yang Diharmonisasikan oleh PATTIRO
Fakta yang mengagetkan muncul dalam diskusi Local Governance Forum Series PATTIRO Kamis, 2 Mei 2013 lalu di Hotel Alila Jakarta.
-
Update: Perkembangan RUU yang dibahas di DPR
Berita
-
Seluruh Badan Publik (Satuan Kerja Perangkat Dinas) Lingkup Pemerintah Provinsi NTB Telah Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
PATTIRO melalui PROGRAM Community Acces To Information (CATI) di NTB telah mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi untuk Pemda
-
RUU Pemda Jangan Hambat Penegak Hukum Tindak Kepala Daerah Korup
Metrotvnews.com, Jakarta: DPR dan pemerintah didesak untuk mengubah substansi redaksional Pasal 74 RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) mengenai tindakan penyidikan terhadap
-
RUU Pemda Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi
Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai terdapat sejumlah pasal pada Rancangan Undang Undang Pemerintah Daerah yang dianggap menghambat pemberantasan
-
RUU Pemda kembali Atur soal Izin Presiden
DPR dan pemerintah didesak untuk mengubah substansi Pasal 74 RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang mengatur tindakan penyidikan terhadap kepala daerah
-
Seluruh Badan Publik (Satuan Kerja Perangkat Dinas) Lingkup Pemerintah Provinsi NTB Telah Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
