Tahun ini adalah tahun yang istimewa, PATTIRO berulang tahun ke-20 tahun. Kami bersyukur PATTIRO dapat eksis dan terus berupaya untuk dapat memberikan kontribusi terbaiknya di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya di tiga fokus area, yaitu transparansi, reformasi pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas pelayanan publik. Berawal dari kesamaan pandangan dengan dua orang kolega satu kantor di …
UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan …
Pada tahun 2016 ini, PATTIRO telah mencapai usianya yang ke-17. Sweet seventeen, usia yang dipandang menjadi pertanda mulai menapaki usia dewasa yang dapat dimaknai PATTIRO akan semakin produktif untuk memberikan kontribusinya bagi kemajuan Indonesia sesuai dengan perannya sebagai think tank yang memiliki fokus pada tiga area, yaitu transparansi, pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas pelayanan publik. Pada tahun ini pula kami melakukan review …
Desentralisasi di Indonesia dimulai pada 7 Mei 1999. Desentralisasi yang dimaksud di sini adalah konsepsi dan praktek desentralisasi yang sesuai dengan Agenda Reformasi: menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Milestone desentralisasi ini ditandai oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, UU Pemda tersebut telah direvisi dan dirubah beberapa kali. Pada momen …
Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah Read More »
Pada tahun 1999, desentralisasi dan otonomi daerah diperkenalkan di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan lokal. Setelah lebih dari satu dekade, orang-orang yang tinggal di luar ibukota , seperti di Provinsi Banten, masyarakat miskin misalnya masih kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, meskipun alokasi anggaran yang besar dari …
Desentralisasi yang Belum Terselesaikan Menyebabkan Pelayanan Publik Memburuk Read More »
Desentralisasi memberikan jaminan kesejahteraan? Belum tentu tergantung bagaimana Pemda mengelola wewenang, dana, dan SDM birokrasi yang dimilikinya. Untuk memastikan ketiga hal tersebut dapat memberikan dan mendukung sistem desentralisasi yang diharapkan, PATTIRO melakukan kajian harmonisasi atas 5 RUU tersebut. Pemerintahan Daerah (Pemda); Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD); Aparatur Sipil Negara (ASN); Pemilihan …
SIARAN PERS: Local Governance Forum “5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya” Read More »
Pembahasan RUU Pemda telah memasuki tahap-tahap krusial. Saat ini RUU Pemda sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah, ditingkat Panja. Titik penting dan fundamentalnya ada ditahap ini. Berbagai kesepakatan telah dibangun. Namun tatkala proses saat ini berjalan, sikap kritis masyarakat atas substansi dan proses pembahasan RUU tersebut tidak boleh hilang. Menggantung kepercayaan sepenuhnya kepada DPR dan …
