Klasifikasi

Dukungan Pendanaan Daerah untuk Membangun Aksi Ketahanan Iklim yang Inklusif

Kelompok masyarakat sipil perlu mengawal pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan anggaran pembangunan berketahanan iklim sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Budget Tracking yang diselenggarakan oleh PATTIRO di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 10-12 April 2022. TOT Budget Tracking merupakan bagian dari program Voice for Inclusiveness Resilience …

Dukungan Pendanaan Daerah untuk Membangun Aksi Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi …

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi Read More »

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan …

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah Read More »

Scroll to Top
Skip to content