Skip to content

Permendagri

Pedoman Penyusunan APBD 2025 Adopsi Skema EFT

Berita, Peristiwa / Oleh

Dalam upaya menciptakan dampak positif bagi lingkungan, Kementerian Dalam Negeri, telah merilis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang mengadopsi skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau skema transfer fiskal berbasis ekologi pada 9 Oktober 2024. Ini merupakan bagian dari jalan panjang […]

Pedoman Penyusunan APBD 2025 Adopsi Skema EFT Read More »

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah

Publikasi / Oleh

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah Read More »

PATTIRO Dorong Kemendagri Menunda Pemberlakuan Permendagri No. 90 Tahun 2019

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan masih banyak pemerintah daerah yang belum siap melakukan penyesuaian kode dan nomenklatur APBD-nya. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur PATTIRO, Maya Rostanty dalam Local Governance

PATTIRO Dorong Kemendagri Menunda Pemberlakuan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Read More »

Scroll to Top