Skip to content

TAKE

Insentif Ekologis Dorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Perkotaan

Jakarta, 23 Mei 2025 — Dalam rangka memperingati Open Government Week 2025, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menggelar webinar bertema “Akuntabilitas Keuangan Daerah untuk Mendorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Perkotaan.” Acara ini menghadirkan tiga narasumber: Kepala Bappeda Kota Parepare Zulkarnaen Nasrun, anggota DPRD Kota Semarang Dini Inayati, dan Program Officer PATTIRO Nurul Fitralaila Tanjung.  Diskusi berfokus […]

Insentif Ekologis Dorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Perkotaan Read More »

Diskusi Publik: Perkuat Integrasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi dalam RPJMD 2025–2029

Jakarta–Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Memperkuat Integrasi Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029” (17/04). Acara yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong pelembagaan Ecological Fiscal Transfer (EFT) ke dalam dokumen perencanaan daerah. Diskusi dibuka

Diskusi Publik: Perkuat Integrasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi dalam RPJMD 2025–2029 Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil Bahas Refleksi Capaian Implementasi EFT di Indonesia

PATTIRO, bersama dengan 19 organisasi masyarakat sipil dan The Asia Foundation sukses melaksanakan pertemuan koordinasi mitra atau Partner Coordination Meeting (PCM) Program SETAPAK 4 pada 24 hingga 26 Februari 2025 di Bali. Selain membahas perkembangan program, pertemuan ini juga turut mendiskusikan berbagai isu aktual dan strategi mendorong tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan melalui

Koalisi Masyarakat Sipil Bahas Refleksi Capaian Implementasi EFT di Indonesia Read More »

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah untuk mengatasi gap antara kebutuhan dan pembiayaan aksi perubahan iklim di APBN. Inovasi kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) yang

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 Read More »

Memperkuat Keberlanjutan dan Perlindungan Lingkungan melalui Kebijakan EFT

Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Perlindungan Lingkungan (KMS-PPL) dengan bangga mengumumkan suksesnya pelaksanaan Lokakarya Nasional Ecological Fiscal Transfer (EFT), sebagai bagian dari Konferensi Nasional EFT Ke-5 – 2024. Acara ini diselenggarakan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Ford Foundation, dan The Asia Foundation. Anggota aktif KMS-PPL antara lain Pilar Nusantara (PINUS), Pusat Telaah dan Informasi Regional

Memperkuat Keberlanjutan dan Perlindungan Lingkungan melalui Kebijakan EFT Read More »

Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua

PATTIRO bersama mitra pembangunan di Papua yang tergabung dalam Program Judicial Approach in Papua Area (JAiPA), yaitu Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa), Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (Pt PPMA), dan Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) mendorong kebijakan ramah hutan di Papua melalui pendekatan yudisial (Judicial Approach/JA). Pendekatan ini mendorong terciptanya

Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua Read More »

Foto Bersama dengan Bupati Kabupaten Merauke

Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke

Sebagai bagian dari upaya mendorong pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan di Kabupaten Merauke, Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) bekerja sama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), untuk menggelar Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke, Selasa (1/8) di Halogen Hotel Merauke. Skema penerapan TAKE merupakan suatu skema insentif

Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke Read More »

Pembentukan MSF untuk Mempromosikan Kebijakan Ramah Hutan di Papua

Forum multi pihak atau Multi Stakeholder Forum (MSF) merupakan suatu kerja sama lintas sektor atau stakeholder seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat sipil, akademisi, swasta, dan masyarakat berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan. Forum ini memiliki tujuan bersama untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam pembangunan daerah. Setiap pihak membawa perspektif dan keahlian yang berbeda, sehingga menciptakan sinergi yang

Pembentukan MSF untuk Mempromosikan Kebijakan Ramah Hutan di Papua Read More »

Mendorong Target Pembangunan Rendah Karbon Melalui Transfer Fiskal Berbasis Ekologi

Agenda pembangunan rendah karbon merupakan agenda strategis yang sedang digadang-gadang oleh pemerintah guna mengejar target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yaitu sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Guna mewujudkan target tersebut, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan Hidup

Mendorong Target Pembangunan Rendah Karbon Melalui Transfer Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

PATTIRO Dorong Insentif Fiskal bagi Daerah yang Menerapkan Regulasi TAPE/TAKE

Pasca diterbitkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah diharapkan dapat merumuskan pengaturan insentif fiskal yang mendorong kinerja daerah dalam menjaga perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Program Manajer PATTIRO, Ramlan Nugraha, dalam pemaparannya pada diskusi publik bertajuk “Bagaimana Arah Kebijakan Insentif Fiskal kepada Daerah Pasca Diterbitkannya

PATTIRO Dorong Insentif Fiskal bagi Daerah yang Menerapkan Regulasi TAPE/TAKE Read More »

Penerapan EFT dapat Mempercepat Pengarusutamaan Gender di Daerah

Penerapan Insentif Fiskal berbasis Ekologi atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak hanya mampu mendorong perlindungan lingkungan, namun juga dapat mempercepat pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini disampaikan oleh Maya Rostanty selaku Senior Advisor Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dalam Konferensi Nasional mengenai Perkembangan dan Arah Baru Kebijakan Insentif

Penerapan EFT dapat Mempercepat Pengarusutamaan Gender di Daerah Read More »

Penerapan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia Makin Masif

Gagasan untuk menerapkan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh inisiatif koalisi organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah bersama dengan The Asia Foundation (TAF) yang mengusulkan konsep Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) sekitar tahun 2018. Hingga saat

Penerapan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia Makin Masif Read More »

Scroll to Top