“Setelah era politik parpol-parpol yang berebut kekuasaan, disusul oleh kekuasaan kaum“Setelah era politik parpol-parpol yang berebut kekuasaan, disusul oleh kekuasaan kaum profesional dan kemudian tentara/militer selama tigapuluh tahun lebih, kini datanglah era untuk menyaksikan munculnya peranan lembaga-lembaga keagamaan (seperti ulama dan sebagainya).
—– KH Abdurrahman Wahid, “Tahan Berpolitikkah Pondok Pesantren?,” www.gusdur.net, 5 Oktober 2005
Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, dengan anggota yang banyak serta fasilitas pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Di Kota Pekalongan, NU membentuk Nahdliyyin Center (NC), sebuah community center yang menjadi bagian dari struktur Pengurus Cabang NU (PCNU) setempat. Community center adalah wadah warga, terutama masyarakat miskin dan perempuan, untuk menyampaikan komplain atas pelayanan publik dasar seperti kesehatan di Puskesmas dan pendidikan dasar. Warga bisa mengadu bersama, dan yang belum berani bersuara terbuka tetap bisa mencari penyelesaian. Pusat ini lahir dari kebutuhan warga sendiri, karena banyak yang enggan mengadu akibat prosedur yang tidak jelas dan minimnya sosialisasi dari aparat.
Peran community center kemudian berkembang ke evaluasi pembangunan, termasuk keterlibatan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Warga disadarkan bahwa anggaran daerah berpengaruh langsung pada hidup mereka, misalnya biaya layanan kesehatan bagi warga miskin. Banyak komunitas berhasil melobi alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, kesehatan, dan penganggaran peka gender, serta beralih dari demonstrasi ke konsultasi publik dan dengar pendapat anggaran. Lima peran community center adalah pusat informasi, pusat kegiatan warga, pendamping masyarakat, mediator antara warga dan pemerintah, serta wadah advokasi perubahan kebijakan, misalnya penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
PATTIRO menemukan tiga pola pembentukan community center: memformalkan mitra lokal yang sudah ada, membentuk yang baru dari nol melalui tokoh kunci dan workshop (seperti di Lebak dan Serang), dan “mencangkokkan” pada organisasi massa besar yang mapan. Ketiganya mirip dalam prosesnya, tetapi berbeda dalam keberlanjutan. Pola ketiga, seperti pada Nahdliyyin Center, dinilai paling menguntungkan karena struktur NU yang tersebar di 47 kelurahan di Pekalongan memudahkan konsolidasi dan koordinasi. Inisiatif kepengurusan NU Pekalongan periode 2007-2012 yang diketuai H Ahmad Rofiq dinilai layak ditiru ormas Islam lain.
Tulisan ini diakhiri dengan penegasan bahwa pengalaman NC merupakan wujud nilai Islam sebagai rahmatan lil’alamin, yaitu agama yang menopang pembangunan dan pemberdayaan rakyat. Kutipan KH Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa para agamawan dapat memperjelas arti agama bagi pembangunan jika memahami keadaan yang dialami mayoritas bangsa. Buku ini diharapkan menjadi salah satu tafsir pemahaman yang benar atas kondisi negara yang masih banyak dihuni warga miskin.





