Pemerintah Lupa dengan Kaum Disabilitas

Aimas – Yayasan PATTIRO mengundang stakeholder, termasuk dari sektor kesehatan untuk mendiskusikan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak kaum disabilitas di Sorong. Puskesmas akan jadi target percontohan untuk kegiatan yang memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas tersebut.

Yayasan PATTIRO mensurvei di 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Aimas, Mayamuk dan Mariat, hasilnya akan melihat tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dengan disabilitas. Diskusi mengundang penyandang disabilitas, keluarga, organisasi kelompok difabel, pekerja sosial, kader kesehatan, puskesmas dan dinas terkait.

Kepala bidang penyantunan penyandang cacat Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Daud Piter S.Sos mengatakan,  bahwa PATTIRO hadir untuk mengingatkan pemerintah. “Jika selama ini pemerintah lupa dengan kaum difabel, pattiro mengingatkan kami, kami punya bidang khusus yang mengurus kaum difabel dan Pattiro membantu kami karena memiliki tujuan yang sama,” kata Kepala bidang penyantunan penyandang cacat Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Daud Piter S.Sos.

Menurut Welem, Ketua DPD Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Papua Barat, merasa hak-hak  kaum difabel kesampingkan. “Kami berharap pemerintah dapat melakukan aksi nyata dan lebih mengenal kaum difabel agar dapat mengerti kebutuhan kami,” jelas pria tunanetra yang juga berprofesi sebagai tukang pijat ini.

Dari 90 kaum difabel yang menjadi responden dikabupaten Sorong hanya 3 % yang mengetahui tentang undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap disabilitas. Hanya 39% yang memiliki keterampilan khusus dan dari 39% tersebut hanya 2 orang yang pernah mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Terdapat 51% dari 89 responden yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Hanya 12% dari 90 responden yang pernah mendapatkan bantuan pemerintah yang khusus bagi difabel dan hanya 16 orang yang pernah mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan. “Isu disabilitas memang merupakan hal yang baru di Kabupaten Sorong, jadi butuh waktu untuk mengangkat isu ini. Namun dari hasil diskusi pihak SKPD sudah mulai mengenal isu ini”, jelas Nurjanah dari tim PATTIRO Jakarta.

Berita

Berita Lainnya

Newsletter

Scroll to Top
Skip to content