Kabupaten Blitar merupakan salah satu kawasan di Jawa Timur dengan risiko bencana tinggi (BNPB, 2013). Lima belas dari 22 kecamatan merupakan kawasan potensi bencana. Luas lahan kritis di Kabupaten Blitar yang mengalami banjir, berada dibeberapa titik, sebesar 6.364 ha (Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2016). Data dari BPBD Kabupaten Blitar tahun 2015-2016 menyebutkan jumlah kejadian bencana hidrometeorologi semakin meningkat. Dari 33 kejadian di 2015 meningkat menjadi 77 kejadian di 2016 dengan jenis bencana seperti tanah longsor, banjir dan puting beliung.
Kenaikan curah hujan dan kekeringan merupakan dampak perubahan iklim yang berkontribusi terhadap pengurangan hasil-hasil pembangunan dengan mengancam ketahanan pangan dan menambah angka kemiskinan. Faktor lain yang mempengaruhi dampak perubahan iklim adalah pencemaran lingkungan, kondisi infrastruktur yang kurang baik, degradasi hutan dan lahan.
Kelompok petani dan nelayan, merupakan kelompok utama yang terkena dampak dari perubahan iklim. Upaya adaptasi menjadi pilihan yang penting untuk dilakukan agar dapat mengurangi dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Mereka membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di saat hasil produksi tangkapan ikan berkurang atau rusaknya lahan pertanian akibat bencana. Untuk itu dibutuhkan dukungan kebijakan regulasi dan anggaran agar penanganan bisa dilakukan dalam jangka panjang.
Melalui dukungan program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) Indonesia, PATTIRO melakukan studi terhadap kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Risiko Bencana (API-PRB) di Kabupaten Blitar. Studi ini bertujuan untuk melihat respons Pemerintah Kabupaten Blitar dalam adaptasi perubahan iklim. Studi dilakukan dengan mengidentifikasi besaran alokasi nomenklatur program (belum menganalisis efektifitas program/kegiatan di tahap pelaksanaan) yang selanjutnya melihat aspek kesesuaian kebutuhan maupun ketersediaan anggaran untuk API-PRB. Studi menggunakan pendekatan pada 5 bidang sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 2014.
