PATTIRO bersama mitra pembangunan di Papua yang tergabung dalam Program Judicial Approach in Papua Area (JAiPA), yaitu Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa), Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (Pt PPMA), dan Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) mendorong kebijakan ramah hutan di Papua melalui pendekatan yudisial (Judicial Approach/JA). Pendekatan ini mendorong terciptanya inisiatif dan solusi bersama para pemangku kepentingan dalam satu wilayah yurisdiksi yang sama untuk mengatasi permasalahan di daerah.
Inisiatif yang dibangun dalam pendekatan yudisial ini dikembangkan melalui Multi Stakeholder Forum (MSF). Pada Selasa dan Rabu (27-28/02/2024), PATTIRO Bersama mitra Pembangunan di Papua melakukan pertemuan koordinasi untuk membahas capaian, tantangan, dan pembelajaran selama melakukan pengembangan dan penguatan MSF di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Merauke. Pertemuan ini dilaksanakan di Hotel Aston, Makassar.
Selama perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan, para mitra memiliki capaian-capaian penting dalam melakukan pembangunan di Papua. Di Kabupaten Sarmi, Yayasan KIPRa bersama MSF di Kabupaten Sarmi berhasil mendorong Rancangan Peta Jalan MSF Kabupaten Sarmi tahun 2024-2026. Peta jalan ini nantinya menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Sarmi, seperti pemerintah daerah (pemda), kelompok masyarakat sipil, sektor swasta dan masyarakat dalam mendorong kebijakan terkait program pembangunan masyarakat di Kabupaten Sarmi.
Terdapat beberapa program yang ditawarkan dalam rangka Pembangunan masyarakat di Kabupaten Sarmi, yaitu pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kapasitas usaha dan pemasaran produk bagi kelompok perempuan dan masyarakat adat.
Salah satu kegiatan yang telah dilakukan terkait hal ini adalah pelatihan penyusunan rencana usaha bagi kelompok perempuan. Pelatihan ini ditujukan bagi kelompok yang sedang merintis usaha abon ikan, usaha pentolan ikan, dan usaha tepung sagu. Pemerintah Kabupaten Sarmi turut hadir dalam kegiatan ini sehingga sehingga harapannya ke depannya muncul sinergi antara pemda dan masyarakat terkait pengembangan ekonomi lokal.
Di Kabupaten Jayapura, Pt PMMA berhasil mendorong pembentukan forum MSF di Kabupaten Jayapura. Secara struktur, MSF di Kabupaten Jayapura dipimpin oleh Kepala Bappeda dan empat kelompok kerja yaitu lingkungan, RTRW/Tata Ruang, pemberdayaan (ekonomi, sosial budaya, perempuan, kesehatan dan pendidikan), serta komunikasi dan informasi. Bersamaan dengan ini, Pt PPMA bersama MSF Kabupaten Jayapura yang baru terbentuk juga telah mendorong lahirnya Peta Jalan MSF Jayapura Periode 2024-2026.
Selain membentuk MSF Kabupaten Jayapura, Pt PPMA bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura juga telah menyusun rancangan instrumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK). Melalui instrumen ini, harapannya dapat membantu Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mengoptimalkan ADK sehingga dapat berdampak bagi masyarakat serta pembangunan lingkungan di tingkat kampung.
Di Kabupaten Merauke, YWLP juga berhasil mendorong pembentukan forum MSF Kabupaten Merauke dengan nama MSF Kitorang Sayang Merauke. Secara legal, eksistensi MSF Kabupaten Merauke diperkuat dengan terbitnya SK Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1895/Tahun 2023 tentang Penetapan Anggota Multi Stakeholder Forum Kitorang Sayang Merauke di Kabupaten Merauke Periode 2023-2026.
MSF Kabupaten Merauke berfokus dalam isu pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam; pemberdayaan masyarakat; pelayanan publik; dan teknologi informasi. YWLP bersama MSF Kabupaten Merauke dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMK) juga telah merumuskan usulan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Usulan ini telah mendapat apresiasi dari Bupati Merauke dan saat ini tengah disusun draf Peraturan Bupatinya.
Program JAiPA juga telah membentuk forum pemuda di Papua, yaitu Sahabat Alam Papua (SAPA). Forum ini beranggotakan 24 anak muda yang berasal dari Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Merauke. Ke depan, SAPA akan menjadi salah satu kelompok yang terlibat dalam keanggotaan MSF di ketiga kabupaten tersebut.
Saat ini SAPA telah aktif mewadahi kegiatan anak muda di Papua dan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan, seperti kampanye publik perlindungan lingkungan di media sosial, siaran siniar (podcast) dengan RRI Merauke, menanam mangrove, serta aktif dalam kegiatan-kegiatan di daerah seperti mengikuti lomba lintas alam rawa Wana Rally 2024 di Taman Nasional Wasur.
Meski telah menghasilkan berbagai capaian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama implementasi program, seperti sinkronisasi program MSF di ketiga kabupaten dengan agenda pemda, masih adanya kendala dalam mengakses informasi publik, dan masih terdapat kultur birokrasi yang sulit diajak bekerja sama. Ke depan, program ini diharapkan dapat memperkuat perannya di daerah sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Pertemuan ini juga menghasilkan pembelajaran dimana pendekatan politik kepada Penjabat Bupati menjadi hal yang signifikan, disamping memperkuat usulan substanstif dari masyarakat. Hal lain adalah kegiatan diseminasi menjadi sarana bagi MSF untuk memperkenalkan gagasan kepada publik lebih luas, serta pentinya memperkuat kelembagaan mengingat MSF berasal dari stakeholder yang berbeda.
