Pencapaian target FOLU Net Sink 2030 membutuhkan keterlibatan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Dalam Enhanced NDC, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030. Sektor FOLU memberikan kontribusi terbesar, yaitu 54,6% dari target dengan upaya sendiri dan 58,8% dari target dengan dukungan internasional. Untuk mendukung inisiatif komunitas di tingkat tapak, BPDLH bersama Kementerian Kehutanan menyediakan Layanan Dana Masyarakat (LADAMA) melalui skema Small Grant dengan dukungan dana kerja sama Indonesia–Norwegia. Dari total kontribusi Norwegia sebesar USD 216 juta, sekitar USD 5 juta (2,3%) dialokasikan bagi kegiatan berskala komunitas. Hingga Periode IV, LADAMA telah menyalurkan sekitar Rp29,08 miliar kepada 863 kelompok masyarakat.
Namun, tersedianya skema pendanaan belum menjamin akses yang merata. Sejak November 2025, PATTIRO mendampingi 75 komunitas dalam LADAMA Batch 4. Pada April 2026, hanya 12 komunitas (16%) yang ditetapkan sebagai penerima dengan total pendanaan Rp506,66 juta, sementara 63 komunitas (84%) belum memperoleh pendanaan. Dari 12 penerima tersebut, tujuh berasal dari Jawa, empat dari Sulawesi, dan satu dari Sumatra, sedangkan belum ada penerima dari Kalimantan, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pola serupa terlihat pada Batch 1–3, ketika penerima terkonsentrasi di Jawa Barat (106 kelompok), Jawa Tengah (68), dan Jawa Timur (64), sedangkan Maluku dan Papua masing-masing hanya 2 kelompok. Temuan ini berasal dari komunitas yang didampingi PATTIRO, sehingga tidak dimaksudkan untuk menggambarkan distribusi nasional seluruh penerima.
Pendampingan PATTIRO mengungkap sejumlah hambatan. Prosedur digital yang seragam menimbulkan beban akses yang berbeda bagi komunitas dengan keterbatasan sinyal dan perangkat. Perbedaan harga dan biaya distribusi antarwilayah menyulitkan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Di Masewo, misalnya, harga bibit sekitar Rp20.000, biaya angkut Rp5.000 per bibit, dan ojek dari Kecamatan Gimpu Rp400.000 per orang sekali jalan. Ketidakpastian jadwal pencairan mengganggu siklus kegiatan, dan informasi di sebuah kantor cabang bank mitra belum seragam. Selain itu, data penerima belum terpilah menurut gender dan disabilitas, sehingga hambatan kelompok rentan belum dapat diidentifikasi dan dipantau.
Berdasarkan temuan tersebut, policy brief ini mengusulkan empat agenda perbaikan: penguatan afirmasi akses bagi kelompok dan wilayah rentan, pedoman penganggaran yang responsif terhadap kondisi lokal, kepastian dan akuntabilitas penyaluran dana, serta harmonisasi informasi dan prosedur penyaluran melalui bank mitra. Rekomendasi ini ditujukan terutama kepada Kementerian Kehutanan dan BPDLH, dengan keterlibatan bank mitra untuk layanan penyaluran. Praktik baik komunitas penerima juga dapat dilembagakan, antara lain program yang berbasis kebutuhan nyata wilayah, kolaborasi multipihak, adaptasi di tengah keterbatasan, dan partisipasi anggota. Salah satunya, 48 dari 89 anggota KTH Bujung Pujung Lestari (54%) adalah perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Memperluas akses pendanaan berbasis komunitas tidak cukup dengan meningkatkan kapasitas penerima. Desain layanan LADAMA juga perlu lebih adaptif.




