Author name: PATTIRO

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO

Sejak tahun 2018, The Asia Foundation (TAF) bersama dengan jaringan Civil Society Organization (CSO) telah mengembangkan inisiatif untuk mendorong kebijakan tentang transfer fiskal berbasis ekologi di tingkat Kabupaten yang disebut dengan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan di tingkat Provinsi yang disebut dengan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). TAPE dan TAKE merupakan skema insentif […]

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO Read More »

Kertas Kebijakan | BLU TN untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan

Indonesia merupakan “Megabiodiversity Country”, karena memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan alam seperti panorama alam yang indah dan unik. Taman Nasional (TN) menjadi benteng terakhir perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia tersebut. Luas Taman Nasional (TN) mencapai 16,2 juta hektar atau 59,81% dari total kawasan konservasi yang mencapai 27,14 juta hektar. Taman Nasional memiliki karakteristik pemanfaatan

Kertas Kebijakan | BLU TN untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan Read More »

PATTIRO Kembali Raih Top Global Think Tank 2019

Jakarta, 15 Februari 2020. Berdasarkan “2019 Global Go To Think Tank Index Report” yang dirilis pada Januari 2020 oleh Universitas Pennsylvania, PATTIRO kembali meraih Top Transparency and Good Governance Think Tanks di urutan ke 34 dari 67 lembaga think tank dunia di isu transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penghargaan ini secara berturut-turut telah

PATTIRO Kembali Raih Top Global Think Tank 2019 Read More »

Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua

“URGENSI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERFOKUS PADA PEMERATAAN UNTUK MENGATASI KESENJANGAN, PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA” Memasuki era reformasi, pemerintah pusat memperlakukan Papua secara berbeda. Jika pada masa Orde Baru pendekatan militeristik sangat dominan, pada masa reformasi pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan kepada Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat secara

Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua Read More »

Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi

“Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi” Nusa Dua Bali, 23 Januari 2020 Sejumlah Kepala Daerah yang telah dan sedang menerapkan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) berkumpul di Bali dalam acara Bali Green Leadership Forum, Kamis, 23 Januari 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan The Asia Foundation (TAF)

Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

Pentingnya Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

Penulis : Nurjanah Sejumlah perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, organisasi masyarakat sipil dan akademisi menghadiri Workshop “Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi” yang digelar pada 22 Januari 2020 di Surabaya oleh PATTIRO dan The Asia Foundation (TAF). Pada workshop itu hadir pula perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu); dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Pentingnya Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup

Pemerintah telah berkomitmen untuk untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan mencapai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (Business as Usual/BAU). Upaya ini membutuhkan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sejalan dengan hal ini, komitmen untuk melindungi

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup Read More »

Asia akan Kembali Menjadi Pusat Gravitasi Ekonomi Dunia Laporan dari Konferensi Lembaga Think Tank se-Asia Pasifik di Bangkok

Pada tahun 2040 mendatang, Asia diperkirakan akan kembali menjadi pusat gravitasi ekonomi dunia. Demikian disampaikan oleh peneliti dari McKinsey, Jeongmin Seong, dalam salah satu sesi pada konferensi tahunan lembaga think tank se-Asia Pasifik yang diselenggarakan di Bangkok pada pertengahan November lalu. Pada tahun 2040, diperkirakan konsumsi Asia mencapai 40 persen dari total konsumsi global, dan

Asia akan Kembali Menjadi Pusat Gravitasi Ekonomi Dunia Laporan dari Konferensi Lembaga Think Tank se-Asia Pasifik di Bangkok Read More »

Fact Sheet | Status BLU Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Taman Nasional

Secara umum kawasan hutan Indonesia selain sebagai kawasan konservasi juga sebagai sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya. Survei BPS tahun 2014 menyebutkan jumlah penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan berjumlah sekitar 32.447.851 jiwa. Adapun persentase desa di dalam hutan sebanyak 2,48% atau sekitar 2.037 desa, dan di sekitar hutan sebanyak 23,42% atau sebesar 19.247 desa,

Fact Sheet | Status BLU Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Taman Nasional Read More »

PATTIRO Dorong Perubahan Status Taman Nasional Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Jakarta, 15 November 2019. PATTIRO mendorong Taman Nasional yang ada di Indonesia untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan status menjadi BLU ini agar Taman Nasional dapat mengoptimalkan peran dan fungsi mereka dalam mengelola Taman Nasional. Inisiasi ini merupakan rekomendasi hasil dari studi mengenai Pembiayaan Berkelanjutan Taman Nasional melalui Pembentukan Badan Layanan Umum yang dilakukan

PATTIRO Dorong Perubahan Status Taman Nasional Menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Read More »

Bisakah Taman Nasional Menjadi BLU?

Bak pisau bermata dua. Meningkatnya  jumlah pengunjung ke kawasan Taman Nasional memang bisa meningkatkan pemasukan bagi kas negara. Namun di sisi lain, fenomena itu juga dikhawatirkan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di taman nasional. Wacana untuk mendorong balai pengelola taman nasional menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum (BLU) pun kembali

Bisakah Taman Nasional Menjadi BLU? Read More »

PATTIRO Latih Pemda Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Lahirnya Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen tersebut kemudian diperkuat dengan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

PATTIRO Latih Pemda Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Read More »

Scroll to Top
Skip to content