Author name: PATTIRO

Pentingnya Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

Berita, Peristiwa / Oleh

Penulis : Nurjanah Sejumlah perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, organisasi masyarakat sipil dan akademisi menghadiri Workshop “Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi” yang digelar pada 22 Januari 2020 di Surabaya oleh PATTIRO dan The Asia Foundation (TAF). Pada workshop itu hadir pula perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu); dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan […]

Pentingnya Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup

Berita, Peristiwa / Oleh

Pemerintah telah berkomitmen untuk untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan mencapai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (Business as Usual/BAU). Upaya ini membutuhkan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sejalan dengan hal ini, komitmen untuk melindungi

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup Read More »

Asia akan Kembali Menjadi Pusat Gravitasi Ekonomi Dunia Laporan dari Konferensi Lembaga Think Tank se-Asia Pasifik di Bangkok

Berita, Peristiwa / Oleh

Pada tahun 2040 mendatang, Asia diperkirakan akan kembali menjadi pusat gravitasi ekonomi dunia. Demikian disampaikan oleh peneliti dari McKinsey, Jeongmin Seong, dalam salah satu sesi pada konferensi tahunan lembaga think tank se-Asia Pasifik yang diselenggarakan di Bangkok pada pertengahan November lalu. Pada tahun 2040, diperkirakan konsumsi Asia mencapai 40 persen dari total konsumsi global, dan

Asia akan Kembali Menjadi Pusat Gravitasi Ekonomi Dunia Laporan dari Konferensi Lembaga Think Tank se-Asia Pasifik di Bangkok Read More »

Fact Sheet | Status BLU Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Taman Nasional

Factsheet, Publikasi / Oleh

Secara umum kawasan hutan Indonesia selain sebagai kawasan konservasi juga sebagai sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya. Survei BPS tahun 2014 menyebutkan jumlah penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan berjumlah sekitar 32.447.851 jiwa. Adapun persentase desa di dalam hutan sebanyak 2,48% atau sekitar 2.037 desa, dan di sekitar hutan sebanyak 23,42% atau sebesar 19.247 desa,

Fact Sheet | Status BLU Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Taman Nasional Read More »

PATTIRO Dorong Perubahan Status Taman Nasional Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, 15 November 2019. PATTIRO mendorong Taman Nasional yang ada di Indonesia untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan status menjadi BLU ini agar Taman Nasional dapat mengoptimalkan peran dan fungsi mereka dalam mengelola Taman Nasional. Inisiasi ini merupakan rekomendasi hasil dari studi mengenai Pembiayaan Berkelanjutan Taman Nasional melalui Pembentukan Badan Layanan Umum yang dilakukan

PATTIRO Dorong Perubahan Status Taman Nasional Menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Read More »

Bisakah Taman Nasional Menjadi BLU?

Peristiwa / Oleh

Bak pisau bermata dua. Meningkatnya  jumlah pengunjung ke kawasan Taman Nasional memang bisa meningkatkan pemasukan bagi kas negara. Namun di sisi lain, fenomena itu juga dikhawatirkan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di taman nasional. Wacana untuk mendorong balai pengelola taman nasional menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum (BLU) pun kembali

Bisakah Taman Nasional Menjadi BLU? Read More »

PATTIRO Latih Pemda Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Berita, Peristiwa / Oleh

Lahirnya Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen tersebut kemudian diperkuat dengan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

PATTIRO Latih Pemda Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Read More »

Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019

Penelitian, Publikasi / Oleh

Dilihat dari jumlah partisipan dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, dan nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Besarnya jumlah pemilih menunjukkan antusiasme publik dalam menentukan pemimpin pemerintahan, baik presiden maupun kepala daerah, serta menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, jaminan

Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019 Read More »

Refleksi Pemilu 2019: Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah

Berita, Peristiwa / Oleh

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilu 2019 cukup marak. Sayangnya penegakan hukum berupa sanksi terhadap ASN yang melanggar sangat lemah. Hal ini disampaikan oleh Program Manager PATTIRO, Bejo Untung dalam Diskusi Publik bertema Refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Kualitas Demokrasi Prosedural, yang diselenggarakan bersama oleh PATTIRO, KASN, Bawaslu RI, dan KPPOD di

Refleksi Pemilu 2019: Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah Read More »

Siaran Pers PATTIRO | Refleksi Pemilu 2019

Berita, Siaran Pers / Oleh

Refleksi Pemilu 2019: “Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah” Jakarta, 6 Agustus 2019 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan bahwa fungsi ASN adalah ujung tombok pelayanan publik dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Oleh karena itu,  ASN dituntut untuk bersikap netral dalam menjalankan pekerjaan maupun dalam kehidupannya sehari-hari.

Siaran Pers PATTIRO | Refleksi Pemilu 2019 Read More »

Baiq Nuril, Wajah Patriarki Penegakan Hukum

Berita, Peristiwa / Oleh

Oleh: Novita Anggraeni *) KASUS Baiq Nuril bukanlah perkara hukum berat seperti pembunuhan atau tragedi besar lain. Tapi, kasus itu menjadi sangat kontroversial karena menjadi preseden buruk bagi korban pelecehan seksual. Dalam kasus tersebut, victim blaming atau menyalahkan korban tidak hanya terjadi pada level masyarakat dan tidak berhenti pada pengucilan korban. Tapi juga berujung vonis bersalah untuk korban dengan aduan

Baiq Nuril, Wajah Patriarki Penegakan Hukum Read More »

Policy Brief | Akselerasi Perhutanan Sosial & Rehabilitasi Hutan & Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Memo Kebijakan, Publikasi / Oleh

Masukan untuk Draf RPJMN 2020-2024 Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam menyelesaikan target RPJMN 2015-2019 untuk Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pemerintah telah menargetkan peningkatan akses kelola masyarakat terhadap hutan sosial seluas 12,7 juta hektar dan penurunan lahan kritis seluas 5,5 juta hektar dalam RPJMN 2015-2019. Hingga tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2015-2019,

Policy Brief | Akselerasi Perhutanan Sosial & Rehabilitasi Hutan & Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan Read More »

Scroll to Top
Skip to content