Author name: PATTIRO

Local Governance Forum : “Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?”

PATTIRO merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri untuk merevisi kebijakan terkait penanganan Covid-19 dengan mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan membuka opsi mekanisme penandaan anggaran untuk Covid19. Rekomendasi ini disampaikan oleh PATTIRO dalam acara Local Governance Forum yang bertajuk “Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?” pada Rabu 20 Mei 2020 yang diselenggarakan oleh PATTIRO secara daring. Direktur PATTIRO, […]

Local Governance Forum : “Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?” Read More »

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER

Efek dari perubahan iklim dapat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Pihak-pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim tersebut adalah negara-negara berkembang dan kelompok masyarakat yang rentan, sepert perempuan dan anak-anak. Sebuah studi yang dilakukan oleh The London School of Economics and Politcal Science terhadap 141 negara yang terkena bencana pada periode 1981-2002

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER Read More »

Apa Dampak Pemangkasan Eselon di Daerah?

Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan pada  kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satunya melalui pemangkasan jenjang kepangkatan struktural atau eselon. Dari lima eselon cukup menjadi dua eselon yakni eselon I dan II. Sisanya diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Melalui

Apa Dampak Pemangkasan Eselon di Daerah? Read More »

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO

Sejak tahun 2018, The Asia Foundation (TAF) bersama dengan jaringan Civil Society Organization (CSO) telah mengembangkan inisiatif untuk mendorong kebijakan tentang transfer fiskal berbasis ekologi di tingkat Kabupaten yang disebut dengan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan di tingkat Provinsi yang disebut dengan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). TAPE dan TAKE merupakan skema insentif

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO Read More »

Kertas Kebijakan | BLU TN untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan

Indonesia merupakan “Megabiodiversity Country”, karena memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan alam seperti panorama alam yang indah dan unik. Taman Nasional (TN) menjadi benteng terakhir perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia tersebut. Luas Taman Nasional (TN) mencapai 16,2 juta hektar atau 59,81% dari total kawasan konservasi yang mencapai 27,14 juta hektar. Taman Nasional memiliki karakteristik pemanfaatan

Kertas Kebijakan | BLU TN untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan Read More »

PATTIRO Kembali Raih Top Global Think Tank 2019

Jakarta, 15 Februari 2020. Berdasarkan “2019 Global Go To Think Tank Index Report” yang dirilis pada Januari 2020 oleh Universitas Pennsylvania, PATTIRO kembali meraih Top Transparency and Good Governance Think Tanks di urutan ke 34 dari 67 lembaga think tank dunia di isu transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penghargaan ini secara berturut-turut telah

PATTIRO Kembali Raih Top Global Think Tank 2019 Read More »

Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua

“URGENSI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERFOKUS PADA PEMERATAAN UNTUK MENGATASI KESENJANGAN, PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA” Memasuki era reformasi, pemerintah pusat memperlakukan Papua secara berbeda. Jika pada masa Orde Baru pendekatan militeristik sangat dominan, pada masa reformasi pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan kepada Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat secara

Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua Read More »

Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi

“Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi” Nusa Dua Bali, 23 Januari 2020 Sejumlah Kepala Daerah yang telah dan sedang menerapkan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) berkumpul di Bali dalam acara Bali Green Leadership Forum, Kamis, 23 Januari 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan The Asia Foundation (TAF)

Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

Pentingnya Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

Penulis : Nurjanah Sejumlah perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, organisasi masyarakat sipil dan akademisi menghadiri Workshop “Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi” yang digelar pada 22 Januari 2020 di Surabaya oleh PATTIRO dan The Asia Foundation (TAF). Pada workshop itu hadir pula perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu); dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Pentingnya Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup

Pemerintah telah berkomitmen untuk untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan mencapai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (Business as Usual/BAU). Upaya ini membutuhkan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sejalan dengan hal ini, komitmen untuk melindungi

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup Read More »

Asia akan Kembali Menjadi Pusat Gravitasi Ekonomi Dunia Laporan dari Konferensi Lembaga Think Tank se-Asia Pasifik di Bangkok

Pada tahun 2040 mendatang, Asia diperkirakan akan kembali menjadi pusat gravitasi ekonomi dunia. Demikian disampaikan oleh peneliti dari McKinsey, Jeongmin Seong, dalam salah satu sesi pada konferensi tahunan lembaga think tank se-Asia Pasifik yang diselenggarakan di Bangkok pada pertengahan November lalu. Pada tahun 2040, diperkirakan konsumsi Asia mencapai 40 persen dari total konsumsi global, dan

Asia akan Kembali Menjadi Pusat Gravitasi Ekonomi Dunia Laporan dari Konferensi Lembaga Think Tank se-Asia Pasifik di Bangkok Read More »

Fact Sheet | Status BLU Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Taman Nasional

Secara umum kawasan hutan Indonesia selain sebagai kawasan konservasi juga sebagai sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya. Survei BPS tahun 2014 menyebutkan jumlah penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan berjumlah sekitar 32.447.851 jiwa. Adapun persentase desa di dalam hutan sebanyak 2,48% atau sekitar 2.037 desa, dan di sekitar hutan sebanyak 23,42% atau sebesar 19.247 desa,

Fact Sheet | Status BLU Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Taman Nasional Read More »

Scroll to Top
Skip to content