Author name: PATTIRO

Perlunya dukungan Pemerintah Desa dalam Pendanaan Industri Rumahan

Sejak tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah menginisiasi pelaksanaan program pengembangan Industri Rumahan (IR). Program ini dilakukan dalam rangka membantu para Ibu Rumah Tangga yang yang memiliki usaha guna menopang ekonomi keluarga, atau para ibu rumah tangga yang menjadi kepala rumah tangga. Meskipun baru berjalan tiga tahun, program ini telah menunjukkan […]

Perlunya dukungan Pemerintah Desa dalam Pendanaan Industri Rumahan Read More »

Studi Kebijakan Anggaran Kabupaten Blitar (Adaptasi Perubahan iklim dan Penanggulangan Risiko Bencana)

Adaptasi perubahan iklim dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional 2014, memiliki tujuan utama yaitu terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi, terhadap dampak perubahan iklim. Arah kebijakan adaptasi perubahan iklim secara nasional diarahkan pada dua hal, pertama, upaya penyesuaian dalam berbagai bentuk

Studi Kebijakan Anggaran Kabupaten Blitar (Adaptasi Perubahan iklim dan Penanggulangan Risiko Bencana) Read More »

PATTIRO Selenggarakan Diskusi Publik “Kemana Arah Pembangunan Inklusi 2020-2024?”

PATTIRO telah melakukan kajian praktik baik terkait pendataan disabilitas dan pelayanan publik yang ramah bagi disabilitas di 6 kota/kabupaten di 6 provinsi. Kajian praktik baik ini didukung oleh YAKKUM, The Asia Foundation, dan Pemerintah Australia melalui Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 2. Hasil dari kajian tersebut, PATTIRO telah meluncurkan dua buku yaitu Inovasi Pendataan Disabilitas

PATTIRO Selenggarakan Diskusi Publik “Kemana Arah Pembangunan Inklusi 2020-2024?” Read More »

Guna Mendukung Pembangunan Inklusif, PATTIRO Luncurkan Dua Buku Kajian Tentang Disabilitas

Jakarta, Juli 2018. Pembangunan dengan pendekatan inklusif adalah pembangunan yang memastikan semua kelompok masyarakat marginal dan yang tereksklusi terlibat di dalamnya, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Dalam rangka mendukung pembangunan yang inklusif, PATTIRO  meluncurkan dua buku kajian tentang disabilitas, yaitu kajian tentang pendataan disabilitas dan kajian inovasi dan praktik baik pelayanan publik yang ramah disabilitas. Acara tersebut dilaksanakan tanggal 5 Juni

Guna Mendukung Pembangunan Inklusif, PATTIRO Luncurkan Dua Buku Kajian Tentang Disabilitas Read More »

Policy Brief | Sinergi Memperkuat Sistem Ketahanan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kawasan di Jawa Timur dengan risiko bencana tinggi (BNPB, 2013). Lima belas dari 22 kecamatan merupakan kawasan potensi bencana. Luas lahan kritis di Kabupaten Blitar yang mengalami banjir, berada dibeberapa titik, sebesar 6.364 ha (Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2016). Data dari BPBD Kabupaten Blitar tahun 2015-2016 menyebutkan jumlah kejadian bencana

Policy Brief | Sinergi Memperkuat Sistem Ketahanan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Blitar Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2017

Tak terasa, PATTIRO telah memasuki usia yang ke-18 tahun. Dalam terminologi kematangan hidup manusia, usia 18 tahun termasuk tahap awal kedewasaan, yang dicerminkan dengan perubahan cara berfikir dan bersikap, terutama terkait dengan diri dan lingkungannya. Begitu pula dengan PATTIRO. Sebagai organisasi masyarakat sipil, kami terus memperbaiki cara pikir, sikap dan cara tindak dalam rangka meningkatkan upaya-upaya PATTIRO berkontribusi menciptakan tata

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2017 Read More »

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik)

Penjabaran konsep pembangunan inklusif menurut International Disability and Development Consortium (IDDC) adalah merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok atau kaum yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan inklusif berusaha memberikan akses kepada kaum yang terpinggirkan, termasuk

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik) Read More »

Inovasi Pendataan Disabilitas (Kajian dan Praktik Baik Mitra Program Peduli Disabilitas Fase 1 di Enam Provinsi)

Dalam konteks besar pembangunan inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam proses dan hasil pembangunan, dipandang penting adanya upaya inovasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dan memastikan penyandang disabilitas dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan secara optimal. Salah satu aspek yang harus dipenuhi jika ingin memastikan masuknya kebutuhan khusus disabilitas

Inovasi Pendataan Disabilitas (Kajian dan Praktik Baik Mitra Program Peduli Disabilitas Fase 1 di Enam Provinsi) Read More »

Akan Digusur, Warga Terdampak Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang Harapkan Ganti Rugi Yang Adil & Layak

Sementara proses penggusuran terinformasikan akan dilakukan pada tanggal 20-23 April 2018, hal ini membuat kebingungan dan keresahan bagi warga. Belum adanya kesepahaman ini, karena warga menilai pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil. Proses pengadaan lahan dinilai memiliki kesalahan administratif yang cenderung merugikan warga. Meskipun warga sangat mendukung program

Akan Digusur, Warga Terdampak Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang Harapkan Ganti Rugi Yang Adil & Layak Read More »

Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial

Pada akhir 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi HasilSumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR). PMK ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengatur penggunaan DBH DR yang diterima Pemerintah Provinsi maupun sisa DBH DR yang berada di

Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial Read More »

Pendataan Disabilitas Masih Menjadi Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusi

Kontributor: Nurjanah dan Fitria Dilatarbelakangi oleh keinginan mendokumentasikan praktek baik yang selama ini telah dilakukan di banyak daerah terkait pendataan disabilitas dan pelayanan publik ramah disabilitas, PATTIRO melakukan kajian praktik pelayanan publik ramah disabilitas dan pendataan disabilitas yang telah dilakukan oleh Mitra Program Peduli dan CSO di 5 kabupaten/Kota di 4 provinsi, yaitu provinsi Jawa

Pendataan Disabilitas Masih Menjadi Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusi Read More »

Scroll to Top
Skip to content