Skip to content

Author name: PATTIRO

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Oleh: Maya Rostanty* Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. PMK ini ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK ini, pemerintah akan memangkas Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri dari  143 kota/kabupaten dan 26 provinsi. Besaran […]

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah Read More »

Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Koalisi FOINI Ajukan Judicial Review Pasal 33 UU KIP

Berita, Peristiwa / Oleh

Dalam kurun waktu April – Desember 2015, terdapat 14 Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang telah memasuki seleksi periode kedua, yaitu: Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Riau, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Dari ke-14 KI Provinsi,

Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Koalisi FOINI Ajukan Judicial Review Pasal 33 UU KIP Read More »

Komunitas Difabel Lombok Barat Semakin Berdaya

Berita, Peristiwa / Oleh

Oleh Riska Hasan Amelia* Organisasi difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak bisa diremehkan. Pergerakan yang dilakukan oleh Kelompok Difabel Lingsar Bergerak (KDLB) dan Pusat Pengembangan Potensi Difabel (P3D) Labuapi di Lombok Barat tidak berhenti pada pengorganisasian di simpul kecamatan. Bahkan pada bulan Maret dan Juni 2016, kedua organisasi itu telah berhasil

Komunitas Difabel Lombok Barat Semakin Berdaya Read More »

Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan oleh Menteri Desa PDTT Baru

Berita, Peristiwa / Oleh

Pada hari Rabu lalu, tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan menteri di Kabinet Kerja. Salah satu nama baru yang muncul pada reshuffle menteri jilid dua tersebut adalah Eko Putro Sanjoyo yang kini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menggantikan Marwan Jafar. Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo mengatakan

Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan oleh Menteri Desa PDTT Baru Read More »

Dua Penyebab Utama Munculnya Kartu BPJS Kesehatan Palsu

Berita, Peristiwa / Oleh

Baru saja beberapa waktu lalu dihebohkan dengan penemuan vaksin palsu, kini, masyarakat dan pemerintah kembali dikejutkan dengan penemuan kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang PATTIRO himpun dari berbagai media, kartu BPJS Kesehatan palsu tersebut diduga dimiliki oleh sekitar 230 orang dari Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Dua Penyebab Utama Munculnya Kartu BPJS Kesehatan Palsu Read More »

Wa’ Agu, Perempuan di Balik Perubahan Desa Botto Mallangga

Peristiwa / Oleh

Cerita dari Lapangan oleh Sadaruddin* Botto Mallangga adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Boto Mallangga memiliki luas sekitar 23.75 km2. Desa ini dihuni oleh sekitar empat ratus kepala rumah tangga yang tersebar di enam dusun yaitu Dusun Mallangga, Dusun Cakke, Dusun Kadeppe, Dusun Salusawah, Dusun Sarassang, dan

Wa’ Agu, Perempuan di Balik Perubahan Desa Botto Mallangga Read More »

Terkait Data RS Pengguna Vaksin Palsu, Kementerian Kesehatan Harus Transparan

Berita, Peristiwa / Oleh

Masyarakat kembali dibuat resah setelah Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menangkap pembuat dan pengedar vaksin balita palsu di Bekasi pada Rabu, 22 Juni 2016 lalu. Menanggapi hal tersebut, pada Minggu, 26 Juni 2016, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini tengah mendata rumah sakit yang mungkin memakai vaksin tersebut. Menteri

Terkait Data RS Pengguna Vaksin Palsu, Kementerian Kesehatan Harus Transparan Read More »

PATTIRO Luncurkan Portal Kedesa.ID

Peristiwa / Oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola dirinya sendiri dan menjalankan pembangunan sesuai dengan kebutuhan warganya. Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pemerintah harus memberi kesempatan kepada desa untuk menjadi lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya, tanpa ada intervensi berlebih baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pengalaman masa lalu

PATTIRO Luncurkan Portal Kedesa.ID Read More »

Keberhasilan Para Ibu di Banten Perjuangkan Perbaikan Fasilitas Kesehatan

Peristiwa / Oleh

Cerita dari Lapangan oleh Muhamad Ridho Dinata* Desa Cipalabuh yang terletak di Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten merupakan kawasan pertanian dan perkebunan. Desa ini terdiri dari sebelas kampung yang lokasinya saling berjauhan satu sama lain. Sulitnya akses jalan menjadi masalah utama yang kerap masyarakat Desa Cipalabuh keluhkan. Hal itu pun berujung pada munculnya masalah-masalah

Keberhasilan Para Ibu di Banten Perjuangkan Perbaikan Fasilitas Kesehatan Read More »

Desa Juga Harus Fokus pada Pencegahan Bencana

Berita, Peristiwa / Oleh

Akhir pekan lalu, sejumlah desa di Provinsi Jawa Tengah mengalami bencana banjir dan longsor akibat hujan lebat. Menanggapi kejadian itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah desa yang terdampak bencana dapat menggunakan dana desa tahun 2016 untuk memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur desa yang rusak. Menteri Marwan juga

Desa Juga Harus Fokus pada Pencegahan Bencana Read More »

Fact Sheet | Prioritas Penggunaan Dana Desa

Factsheet, Publikasi / Oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa tidak lagi berlaku semenjak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Satu hal yang membedakan antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintah Desa adalah adanya klausul tentang dana desa. Dana desa merupakan dana pemberian pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelumnya, desa

Fact Sheet | Prioritas Penggunaan Dana Desa Read More »

Scroll to Top