Author name: PATTIRO

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke

Penelitian / Oleh

PATTIRO atas dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan survei penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang […]

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari

Penelitian / Oleh

Untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO memberikan pendampingan kepada  jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar  dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/ Citizen Report Card (CRC).

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang

Penelitian / Oleh

Dengan dukungan dari Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei penilaian oleh masyarakat ini bertujuan untuk

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat

Penelitian / Oleh

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur

Penelitian / Oleh

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur Read More »

PATTIRO: Tantangan Pelaksanaan UU KIP Semakin Berat

Siaran Pers / Oleh

Jakarta, 1 Mei 2015 – Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah genap berusia 5 tahun pada 30 April 2015. Namun, pencapaian pemerintah dalam pelaksanaan UU KIP masih jauh dari yang selama ini ditargetkan. Menurut data Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, pada 11 Februari 2015, dari sekitar 694 badan publik, hanya 49.2

PATTIRO: Tantangan Pelaksanaan UU KIP Semakin Berat Read More »

PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa

Siaran Pers / Oleh

JAKARTA – Janji pemerintah untuk mencairkan dana desa tahap pertama pada minggu kedua bulan April, 2015 belum sepenuhnya terealisasi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, per tanggal 20 April 2015, baru 36 dari 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan penerimaan dana desa, atau baru sekitar 8.2%.. Data tersebut tentu bertolak belakang dengan perkataan Menteri Desa,

PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa Read More »

Siaran Pers | PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta, 21 April 2015 – Janji pemerintah untuk mencairkan dana desa tahap pertama pada minggu kedua bulan April, 2015 belum sepenuhnya terealisasi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, per tanggal 20 April 2015, baru 36 dari 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan penerimaan dana desa, atau baru sekitar 8.2%. Data tersebut tentu bertolak belakang dengan perkataan

Siaran Pers | PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa Read More »

Siaran Pers | PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta, 23 Maret 2015 – Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo menyatakan, Kementerian Desa dan PDTT perlu menyusun road map (peta strategi) untuk pencapaian tingkat desa mandiri. Target 5.000 desa mandiri di tahun 2015 ini, hingga saat ini, masih mirip jargon, namun belum menggerakkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapainya. Hal itu lantaran penjelasan ukuran

Siaran Pers | PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa Read More »

PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional Dan (PATTIRO), Sad Dian Utomo menyatakan bahwa Kementerian Desa dan PDTT perlu menyusun road map (peta strategi) untuk pencapaian tingkat desa mandiri. Target 5.000 desa mandiri di tahun 2015 ini, hingga saat ini, masih mirip jargon, namun belum menggerakkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapainya. Hal itu

PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa Read More »

PATTIRO: BUMDes Dinilai Masih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Regulasi

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo mengatakan, target Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di sejumlah desa, perlu diimbangi dengan penguatan aturan tata kelola dan regulasi. Dian mengatakan, pemerintah sebaiknya memfokuskan pendirian BUMDes pada desa-desa yang kondisi pemerintahan desanya sudah

PATTIRO: BUMDes Dinilai Masih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Read More »

PATTIRO: Perlu Upaya Ekstra Pemerintah dan Masyarakat untuk Hindari Penyimpangan Dana Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) mengkhawatirkan adanya kemungkinan penyimpangan yang justru dapat menjerat perangkat desa, jika dalam prakteknya tidak diberikan petunjuk dan arahan, serta pembinaan dan pendampingan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota mengingat memasuki minggu ke-3 bulan Februari ini, sekitar 74.000 desa di Indonesia mulai bersiap untuk mendapatkan pencairan dana desa termin

PATTIRO: Perlu Upaya Ekstra Pemerintah dan Masyarakat untuk Hindari Penyimpangan Dana Desa Read More »

Scroll to Top
Skip to content