Author name: PATTIRO

Siaran Pers | PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta, 21 April 2015 – Janji pemerintah untuk mencairkan dana desa tahap pertama pada minggu kedua bulan April, 2015 belum sepenuhnya terealisasi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, per tanggal 20 April 2015, baru 36 dari 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan penerimaan dana desa, atau baru sekitar 8.2%. Data tersebut tentu bertolak belakang dengan perkataan […]

Siaran Pers | PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa Read More »

Siaran Pers | PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta, 23 Maret 2015 – Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo menyatakan, Kementerian Desa dan PDTT perlu menyusun road map (peta strategi) untuk pencapaian tingkat desa mandiri. Target 5.000 desa mandiri di tahun 2015 ini, hingga saat ini, masih mirip jargon, namun belum menggerakkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapainya. Hal itu lantaran penjelasan ukuran

Siaran Pers | PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa Read More »

PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional Dan (PATTIRO), Sad Dian Utomo menyatakan bahwa Kementerian Desa dan PDTT perlu menyusun road map (peta strategi) untuk pencapaian tingkat desa mandiri. Target 5.000 desa mandiri di tahun 2015 ini, hingga saat ini, masih mirip jargon, namun belum menggerakkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapainya. Hal itu

PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa Read More »

PATTIRO: BUMDes Dinilai Masih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Regulasi

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo mengatakan, target Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di sejumlah desa, perlu diimbangi dengan penguatan aturan tata kelola dan regulasi. Dian mengatakan, pemerintah sebaiknya memfokuskan pendirian BUMDes pada desa-desa yang kondisi pemerintahan desanya sudah

PATTIRO: BUMDes Dinilai Masih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Read More »

PATTIRO: Perlu Upaya Ekstra Pemerintah dan Masyarakat untuk Hindari Penyimpangan Dana Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) mengkhawatirkan adanya kemungkinan penyimpangan yang justru dapat menjerat perangkat desa, jika dalam prakteknya tidak diberikan petunjuk dan arahan, serta pembinaan dan pendampingan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota mengingat memasuki minggu ke-3 bulan Februari ini, sekitar 74.000 desa di Indonesia mulai bersiap untuk mendapatkan pencairan dana desa termin

PATTIRO: Perlu Upaya Ekstra Pemerintah dan Masyarakat untuk Hindari Penyimpangan Dana Desa Read More »

Lokakarya OGP di Myanmar, Babak Baru Demokrasi Myanmar

Peristiwa / Oleh

#OGPinMyanmar Latar Belakang 7 November 2010. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Myanmar melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Meski banyak yang mengapresiasi langkah pemerintah Myanmar tersebut, tak sedikit pula pihak yang meragukan legitimasi pemilu yang dimenangkan oleh Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) yang dipimpin oleh Jenderal Than Shwe itu. Dasar-dasar hukum yang

Lokakarya OGP di Myanmar, Babak Baru Demokrasi Myanmar Read More »

Siaran Pers Koalisi PWYP | LSM: Transparansi Tata Kelola Migas Wajib Diterapkan

Siaran Pers / Oleh

Berikut ini merupakan siaran pers diskusi publik koalisi Publish What You Pay  (PWYP) bekerja sama dengan PATTIRO di Pekanbaru, Riau Pekanbaru,  (Antarariau.com) – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan pemerintah dan perusahaan kontraktor wajib menerapkan transparansi tata kelola minyak dan gas bumi (migas) sehingga dapat dicegah adanya penyimpangan. “Selama ini

Siaran Pers Koalisi PWYP | LSM: Transparansi Tata Kelola Migas Wajib Diterapkan Read More »

PATTIRO: ORI Perlu Integrasikan Mekanisme Keluhan Nasional Dengan Akuntabilitas Sosial

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) segera mengimplementasikan sistem penanganan pengaduan nasional yang terintegrasi dengan akuntabilitas sosial. Pendekatan akuntabilitas sosial bisa dilakukan untuk menangani masalah yang bisa diselesaikan di unit pelayanan. Jadi tidak semua keluhan harus diselesaikan ORI.  Di sisi lain, integrasi dengan mekanisme pengaduan nasional menjadi penting karena tidak semua keluhan masyarakat bisa diselesaikan

PATTIRO: ORI Perlu Integrasikan Mekanisme Keluhan Nasional Dengan Akuntabilitas Sosial Read More »

Sosialisasi Pemerintahan Terbuka ke Papua Nugini: Tindak Lanjut Indonesia terhadap Konferensi Pemerintahan Terbuka di Bali

Peristiwa / Oleh

“Kami percaya bahwa kita semua memiliki sesuatu untuk dibagi dan sesuatu untuk dipelajari tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat terus bersama-sama dalam membuat perubahan yang lebih baik dalam tata pemerintahan” – O’Conroy Doloksaribu, Penasihat Duta Besar, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini, November 2014. Kemitraan Pemerintahan Terbuka. Gerakan multilateral ini telah memberikan banyak manfaat kepada negara-negara

Sosialisasi Pemerintahan Terbuka ke Papua Nugini: Tindak Lanjut Indonesia terhadap Konferensi Pemerintahan Terbuka di Bali Read More »

PATTIRO: BPJS dan Puskesmas Harus Transparan Soal Dana Kapitasi JKN

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO mendesak pihak BPJS, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, dan Puskesmas mulai transparan soal penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana yang dikelola tersebut berasal dari iuran masyarakat sehingga masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban penggunaannya, baik secara langsung atau melalui Komite / Dewan Kesehatan sebagai bagian dari pemantauan sosial. Seiring pelaksanaan JKN yang berjalan hampir

PATTIRO: BPJS dan Puskesmas Harus Transparan Soal Dana Kapitasi JKN Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik

Siaran Pers / Oleh

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (Indonesian Parliamentary Center (IPC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO), Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia), Indonesian Coruption Watch (ICW), Indonesian Budget Center (IBC), YAPPIKA) Kurang dari tujuh jam, Rapat Paripurna DPR 5 Desember

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik Read More »

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Publikasi / Oleh

oleh: Ahmad Rofik (Program Development Unit) Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berlangsung empat tahun.  Pencapaian rata-rata kepatuhan dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baru mencapai 48,27%.[1]   Rendahnya pencapaian ini bukan hanya terjadi pada pemerintah daerah, khususnya kabupaten yang baru mencapai 170

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Read More »

Scroll to Top