Skip to content

Author name: PATTIRO

Sosialisasi Pemerintahan Terbuka ke Papua Nugini: Tindak Lanjut Indonesia terhadap Konferensi Pemerintahan Terbuka di Bali

Peristiwa / Oleh

“Kami percaya bahwa kita semua memiliki sesuatu untuk dibagi dan sesuatu untuk dipelajari tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat terus bersama-sama dalam membuat perubahan yang lebih baik dalam tata pemerintahan” – O’Conroy Doloksaribu, Penasihat Duta Besar, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini, November 2014. Kemitraan Pemerintahan Terbuka. Gerakan multilateral ini telah memberikan banyak manfaat kepada negara-negara […]

Sosialisasi Pemerintahan Terbuka ke Papua Nugini: Tindak Lanjut Indonesia terhadap Konferensi Pemerintahan Terbuka di Bali Read More »

PATTIRO: BPJS dan Puskesmas Harus Transparan Soal Dana Kapitasi JKN

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO mendesak pihak BPJS, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, dan Puskesmas mulai transparan soal penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana yang dikelola tersebut berasal dari iuran masyarakat sehingga masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban penggunaannya, baik secara langsung atau melalui Komite / Dewan Kesehatan sebagai bagian dari pemantauan sosial. Seiring pelaksanaan JKN yang berjalan hampir

PATTIRO: BPJS dan Puskesmas Harus Transparan Soal Dana Kapitasi JKN Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik

Siaran Pers / Oleh

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (Indonesian Parliamentary Center (IPC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO), Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia), Indonesian Coruption Watch (ICW), Indonesian Budget Center (IBC), YAPPIKA) Kurang dari tujuh jam, Rapat Paripurna DPR 5 Desember

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik Read More »

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Publikasi / Oleh

oleh: Ahmad Rofik (Program Development Unit) Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berlangsung empat tahun.  Pencapaian rata-rata kepatuhan dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baru mencapai 48,27%.[1]   Rendahnya pencapaian ini bukan hanya terjadi pada pemerintah daerah, khususnya kabupaten yang baru mencapai 170

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Read More »

Konsolidasi Nasional: Perkembangan OGP di Indonesia

Peristiwa / Oleh

Dalam pertemuan nasional masyarakat sipil untuk pemerintahan terbuka di Jakarta 19-20 November 2014, para OMS dan perwakilan pemerintah yang hadir membahas perkembangan pengimplementasian OGP di Indonesia. Setahun sejak bergabungnya Indonesia di OGP, pada tahun 2012, pemerintah membentuk Sekretariat Open Government Indonesia yang tujuannya tak lain adalah untuk mendorong terciptanya pemerintah yang lebih transparan dan masyarakat

Konsolidasi Nasional: Perkembangan OGP di Indonesia Read More »

Konsolidasi Nasional Masyarakat Sipil dan Kelembagaan Partisipasi dalam Konteks Demokrasi untuk Pemerintahan Terbuka

Peristiwa / Oleh

Sejak Konferensi Regional Open Government Partnership Wilayah Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali pada Mei, 2014 lalu, keyakinan masyarakat sipil bahwa gerakan multilateral pemerintahan terbuka itu dapat membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia kian tumbuh. Sejak saat itu pula, masyarakat semakin menyadari bahwa mereka tak lagi berperan sebagai penonton jalannya pemerintahan. Mereka menganggap bahwa

Konsolidasi Nasional Masyarakat Sipil dan Kelembagaan Partisipasi dalam Konteks Demokrasi untuk Pemerintahan Terbuka Read More »

Sekilas tentang #OGPinMalaysia

Peristiwa / Oleh

Selasa, 20 September 2011. Sebuah deklarasi pemerintahan terbuka atau Open Government Declaration dibuat. Delapan negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Inggris, Meksiko, Norwegia, dan termasuk Indonesia, langsung menyatakan diri bergabung dengan OGP sebagai komitmen mereka dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Kini, pada tahun 2014, jumlah peserta OGP telah bertambah,

Sekilas tentang #OGPinMalaysia Read More »

Perluas Simpul Jaringan, FoINI SulSel Bentuk Koalisi Bersama Masyarakat Makassar

Peristiwa / Oleh

Meski telah menjadi bahan perbincangan di antara berbagai organisasi masyarakat sipil sejak lebih dari satu dekade silam, isu keterbukaan informasi publik masih menjadi sorotan sejumlah masyarakat sipil yang menginginkan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Guna mewujudkan tujuan tersebut, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi Selatan yang tergabung dalam simpul jaringan Freedom of Information Network Indonesia

Perluas Simpul Jaringan, FoINI SulSel Bentuk Koalisi Bersama Masyarakat Makassar Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3: Kembali ke Semangat Proporsionalitas

Siaran Pers / Oleh

Ketegangan antar dua kelompok fraksi yang berhimpun dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali terjadi. Kali ini penyebabnya terkait pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR. Hasrat sapu bersih posisi pimpinan DPR dan alat kelengakapan oleh salah satu kubu mengakibatkan adanya perlakukan tidak adil dan mencederai prinsip keterwakilan seluruh kekuatan politik di DPR.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3: Kembali ke Semangat Proporsionalitas Read More »

Politik Perbatasan Jokowi

Peristiwa / Oleh

ditulis oleh: Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Melalui perbaikan kualitas hidup itu, otomatis warga perbatasan akan merasa nyaman di negeri sendiri sehingga keutuhan wilayah terjaga. SALAH satu agenda besar yang tidak boleh diabaikan Presiden Jokowi dalam lima tahun mendatang ialah pembangunan kawasan perbatasan. Program terkait perbatasan dari pemerintahan baru seperti tercermin

Politik Perbatasan Jokowi Read More »

Menteri Kesehatan Kabinet Jokowi - JK, Nila F Djuwita Moeloek (sumber: vnews.com)

PATTIRO: Angka Kematian Ibu Pekerjaan Rumah Menkes Baru

Siaran Pers / Oleh

WARTA KOTA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo mengatakan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menangani tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia. “Banyak pekerjaan rumah menanti yang harus dibereskan oleh Nila Moeloek dengan jabatan barunya ini. Terutama menurunkan AKI sebagai bagian dari ‘Millenium

PATTIRO: Angka Kematian Ibu Pekerjaan Rumah Menkes Baru Read More »

Lokakarya Perangkat Manajemen Integritas untuk PDAM Kota Malang

Peristiwa / Oleh

oleh: Widiyarti, ST. MT. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dengan mitra-mitranya, Jaringan Integritas Air (WIN – the Water Integrity Network), Pusat untuk Layanan Pengelolaan Air Internasional (CEWAS – the international centre for water management services), dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang menyelenggarakan sebuah lokakarya dengan tema Pelaksanaan Manajemen Integritas di PDAM Kota

Lokakarya Perangkat Manajemen Integritas untuk PDAM Kota Malang Read More »

Scroll to Top