A. GAMBARAN Angka Kematian Ibu (AKI) / Angka Kematian Bayi (AKB) DI PROVINSI NTB 1. Tren Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2009-2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, AKB di Provinsi NTB sebesar 176/1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2010 hanya mengalami sedikit penurunan menjadi 174/1000 kelahiran hidup, […]
Analisis Anggaran Kesehatan Ibu dan Neonatal di NTB Read More »
Untuk memperluas keanggotaan Open Government Partnership (OGP) di Asia Pasifik, PATTIRO menjadi koordinator penyelenggara lokakarya di lima negara. Kegiatan yang didukung Ford Foundation, Asia Development Bank, Open Society Foundations – South East Asia Initiative dan OGP Support Unit dilaksanakan di Malaysia, Kamboja, Papua New Guinea, Myanmar dan Vietnam. Sebagai inisiatif global, OGP mengalami pertumbuhan jumlah
PATTIRO Menyelenggarakan Lokakarya OGP Asia Pasifik di 5 Negara Read More »
Setelah Malaysia, kini giliran Kamboja yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan lokakarya OGP di wilayah Asia-Pasifik. Bertempat di Hotel Sunway, Phnom Penh, lokakarya OGP di Kamboja ini tak hanya dihadiri oleh rekan-rekan perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil Kamboja, Filipina dan Indonesia tetapi juga rekan-rekan dari organisasi masyarakat sipil Vietnam yang dikoordinasi oleh Toward Transparency Vietnam.
Sekilas tentang #OGPinCambodia Read More »
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Ada dua Perppu dikeluarkan terkait penolakan terhadap RUU Pilkada langsung yang disahkan oleh DPR pekan lalu. Pertama, Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedua, Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2014
I. PENGANTAR Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) telah menguatkan implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah. Terdapat variasi kemajuan antardaerah dalam melaksanakan kebijakan PPRG untuk mendukung keadilan dan kesetaraan gender. Pengalaman implementasi kebijakan PPRG di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Barat dan
Policy Brief | Ekstraksi Pengalaman Melaksanakan Kebijakan PPRG di Daerah Read More »
Salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia adalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Angka kematian anak di wilayah miskin pinggiran kota jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata di perkotaan. Sebuah studi yang dilakukan UNICEF pada tahun 2012 menemukan bahwa angka kematian anak lima kali lebih tinggi di kecamatan pinggiran kota yang miskin di Jabodetabek. Sebagai
Informasi yang menjadi modal dasar masyarakat untuk terus berkembang dan mengembangkan lingkungannya sebagaimana pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945, telah mendorong masyarakat dan pemerintah untuk menginisiasi lahirnya Undang-undang Keterbukaan Infomasi Publik (KIP). Alasan utama adanya Undang-undang KIP selain sebagai hak asasi manusia adalah pengalaman masa orde baru, dimana sistem informasi bersifat tertutup sehingga arus komunikasi
FOINI: Berkinerja Rendah, Komisi Informasi (KI) Hambat Implementasi UU KIP Read More »
“Penambahan kewenangan terhadap gubernur menjadi salah satu hal baru dalam penetapan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang baru. Posisi gubernur semakin kuat di depan bupati/wali kota. Namun, hal itu sekaligus menjadi ujian baru relasi antara pemimpin daerah tingkat I dan tingkat II tersebut” SPESIALIS Kebijakan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Iskandar Saharudin menilai, setelah dibahas sekitar dua tahun, rumusan
Oleh: Didik Purwondanu, Senior Program Manajer PATTIRO bidang Akuntabilitas Sosial “Keep collaborating and never trust the government”, kalimat penutup saya menjawab pertanyaan salah satu mahasiswa pascasarjana di bagian akhir forum publik di Open Government Hub, Jumat (19/9) sore lalu. Hal ini mengundang tepuk tangan dan tawa peserta yang hadir. Pertanyaan ini awalnya menyoal bagaimana strategi
Tetaplah Berkolaborasi dan Jangan Pernah Percaya pada Pemerintah Read More »
oleh: Didik Purwandanu, Senior Program Manager Akuntabilitas Sosial PATTIRO Selama 17 tahun terakhir, Indonesia telah melalui tiga kali uji coba model desentralisasi. Yang pertama adalah memperkuat otonomi daerah percontohan di kabupaten/kota, melalui keluarnya Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1996, yang menyatakan 25 April sebagai Hari Otonomi. Uji coba kedua terjadi sebagai akibat percepatan reformasi tahun
Integrasi Vertikal dan Gerakan CSO Indonesia untuk Transparansi dan Akuntabilitas Read More »
Evaluasi Implementasi Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah JAKARTA, 26 September 2014 – Untuk mengendalikan dan mengembangkan praktek-praktek etis dalam pemerintahan, menurut Steinberg & Austern (1999), sebuah negara harus memiliki beberapa hal berikut: (i). Pemerintahan terbuka; (ii). Laporan kekayaan pejabat negara; (iii). Undang-Undang dan peraturan tentang konflik kepentingan; (iv). Perlindungan saksi dan
PATTIRO: Transparansi PEMDA Masih Rendah, Tantangan Bagi Pemerintah Baru Read More »
JAKARTA, 18 September 2014 – Minggu depan, 25 September 2014, masih lama. Namun, bagi para pendukung dan pelaksana demokrasi, waktu seminggu lebih ini sangat berarti. Sangat krusial. Menentukan masa depan demokrasi lokal kita. Pada tanggal itu, DPR dan Pemerintah akan memutuskan untuk menerima ataukah menolak Pilkada secara tidak langsung. Argumen pihak yang menolak Pilkada secara
RUU Pilkada: “Pembatasan Biaya Kampanye Politik dalam Pemilukada adalah Solusi Tepat” Read More »
