Skip to content

Author name: PATTIRO

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Ada dua Perppu dikeluarkan terkait penolakan terhadap RUU Pilkada langsung yang disahkan oleh DPR pekan lalu. Pertama, Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedua, Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2014 […]

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Read More »

Policy Brief | Ekstraksi Pengalaman Melaksanakan Kebijakan PPRG di Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

I. PENGANTAR Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) telah menguatkan  implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah. Terdapat variasi kemajuan antardaerah dalam melaksanakan   kebijakan  PPRG  untuk mendukung keadilan dan  kesetaraan  gender. Pengalaman implementasi kebijakan PPRG di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Barat dan

Policy Brief | Ekstraksi Pengalaman Melaksanakan Kebijakan PPRG di Daerah Read More »

Menumbuhkan Partisipasi Asli: Pembelajaran dari Proyek Percontohan Keterlibatan Masyarakat dalam Transparansi untuk Pembangunan (T4D).

Akuntabilitas Pelayanan Publik, Pembelajaran, Publikasi / Oleh

Salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia adalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Angka kematian anak di wilayah miskin pinggiran kota jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata di perkotaan. Sebuah studi yang dilakukan UNICEF pada tahun 2012 menemukan bahwa angka kematian anak lima kali lebih tinggi di kecamatan pinggiran kota yang miskin di Jabodetabek. Sebagai

Menumbuhkan Partisipasi Asli: Pembelajaran dari Proyek Percontohan Keterlibatan Masyarakat dalam Transparansi untuk Pembangunan (T4D). Read More »

FOINI: Berkinerja Rendah, Komisi Informasi (KI) Hambat Implementasi UU KIP

Siaran Pers / Oleh

Informasi yang menjadi modal dasar masyarakat untuk terus berkembang dan mengembangkan lingkungannya sebagaimana pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945, telah mendorong masyarakat dan pemerintah untuk menginisiasi lahirnya Undang-undang Keterbukaan Infomasi Publik (KIP). Alasan utama adanya Undang-undang KIP selain sebagai hak asasi manusia adalah pengalaman masa orde baru, dimana sistem informasi bersifat tertutup sehingga arus komunikasi

FOINI: Berkinerja Rendah, Komisi Informasi (KI) Hambat Implementasi UU KIP Read More »

Ujian Relasi Gubernur–Bupati/Wali Kota: Menyongsong Pemberlakuan UU Pemerintah Daerah yang Baru

Siaran Pers / Oleh

“Penambahan kewenangan terhadap gubernur menjadi salah satu hal baru dalam penetapan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang baru. Posisi gubernur semakin kuat di depan bupati/wali kota. Namun, hal itu sekaligus menjadi ujian baru relasi antara pemimpin daerah tingkat I dan tingkat II tersebut” SPESIALIS Kebijakan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Iskandar Saharudin menilai, setelah dibahas sekitar dua tahun, rumusan

Ujian Relasi Gubernur–Bupati/Wali Kota: Menyongsong Pemberlakuan UU Pemerintah Daerah yang Baru Read More »

Tetaplah Berkolaborasi dan Jangan Pernah Percaya pada Pemerintah

Peristiwa / Oleh

Oleh: Didik Purwondanu, Senior Program Manajer PATTIRO bidang Akuntabilitas Sosial “Keep collaborating and never trust the government”, kalimat penutup saya menjawab pertanyaan salah satu mahasiswa pascasarjana di bagian akhir forum publik di Open Government Hub, Jumat (19/9) sore lalu. Hal ini mengundang tepuk tangan dan tawa peserta yang hadir. Pertanyaan ini awalnya menyoal bagaimana strategi

Tetaplah Berkolaborasi dan Jangan Pernah Percaya pada Pemerintah Read More »

Integrasi Vertikal dan Gerakan CSO Indonesia untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Peristiwa / Oleh

oleh: Didik Purwandanu, Senior Program Manager Akuntabilitas Sosial PATTIRO Selama 17 tahun terakhir, Indonesia telah melalui tiga kali uji coba model desentralisasi. Yang pertama adalah memperkuat otonomi daerah percontohan di kabupaten/kota, melalui keluarnya Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1996, yang menyatakan 25 April sebagai Hari Otonomi. Uji coba kedua terjadi sebagai akibat percepatan reformasi tahun

Integrasi Vertikal dan Gerakan CSO Indonesia untuk Transparansi dan Akuntabilitas Read More »

PATTIRO: Transparansi PEMDA Masih Rendah, Tantangan Bagi Pemerintah Baru

Siaran Pers / Oleh

Evaluasi Implementasi Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah JAKARTA, 26 September 2014 – Untuk mengendalikan dan mengembangkan praktek-praktek etis dalam pemerintahan, menurut Steinberg & Austern (1999), sebuah negara harus memiliki beberapa hal berikut: (i). Pemerintahan terbuka; (ii). Laporan kekayaan pejabat negara; (iii). Undang-Undang dan peraturan tentang konflik kepentingan; (iv). Perlindungan saksi dan

PATTIRO: Transparansi PEMDA Masih Rendah, Tantangan Bagi Pemerintah Baru Read More »

RUU Pilkada: “Pembatasan Biaya Kampanye Politik dalam Pemilukada adalah Solusi Tepat”

Siaran Pers / Oleh

JAKARTA, 18 September 2014 – Minggu depan, 25 September 2014, masih lama. Namun, bagi para pendukung dan pelaksana demokrasi, waktu seminggu lebih ini sangat berarti. Sangat krusial. Menentukan masa depan demokrasi lokal kita. Pada tanggal itu, DPR dan Pemerintah akan memutuskan untuk menerima ataukah menolak Pilkada secara tidak langsung. Argumen pihak yang menolak Pilkada secara

RUU Pilkada: “Pembatasan Biaya Kampanye Politik dalam Pemilukada adalah Solusi Tepat” Read More »

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah : Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah

Peristiwa / Oleh

Pemetaan Masalah dan Jejaring Persepsi Keterbukaan Implementasi keterbukaan di daerah sudah cukup banyak dengan berbagai isu khusus yang didorong oleh CSO (Civil Society Organisation / Organisasi Masyarakat Sipil) di masing-masing provinsi sejak disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan hambatan dan resistensi di tingkat provinsi/kabupaten/kota oleh pemerintah dan aktor-aktor setempat.

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah : Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah Read More »

Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari rangkaian OGP Regional Workshop

Peristiwa / Oleh

Pada tanggal 21 Agustus 2014, perwakilan masyarakat sipil dari Jakarta dan Kalimantan Tengah mengadakan audiensi dengan Gubernur Kalimantan tengah yang diwakili oleh Asisten II SetDa PemProv Kalteng, Syahrin Daulat. Kelompok masyarakat sipil ini bertemu dengan Syahrin Daulat, yang membawahi bidang PPID. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan masyarakat sipil; Direktur Eksekutif JARI KalTeng, Mariyati; Peneliti dari SekNas

Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari rangkaian OGP Regional Workshop Read More »

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil. Untuk mencegah korupsi

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Read More »

Scroll to Top