Author name: PATTIRO

Ujian Relasi Gubernur–Bupati/Wali Kota: Menyongsong Pemberlakuan UU Pemerintah Daerah yang Baru

Siaran Pers / Oleh

“Penambahan kewenangan terhadap gubernur menjadi salah satu hal baru dalam penetapan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang baru. Posisi gubernur semakin kuat di depan bupati/wali kota. Namun, hal itu sekaligus menjadi ujian baru relasi antara pemimpin daerah tingkat I dan tingkat II tersebut” SPESIALIS Kebijakan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Iskandar Saharudin menilai, setelah dibahas sekitar dua tahun, rumusan […]

Ujian Relasi Gubernur–Bupati/Wali Kota: Menyongsong Pemberlakuan UU Pemerintah Daerah yang Baru Read More »

Tetaplah Berkolaborasi dan Jangan Pernah Percaya pada Pemerintah

Peristiwa / Oleh

Oleh: Didik Purwondanu, Senior Program Manajer PATTIRO bidang Akuntabilitas Sosial “Keep collaborating and never trust the government”, kalimat penutup saya menjawab pertanyaan salah satu mahasiswa pascasarjana di bagian akhir forum publik di Open Government Hub, Jumat (19/9) sore lalu. Hal ini mengundang tepuk tangan dan tawa peserta yang hadir. Pertanyaan ini awalnya menyoal bagaimana strategi

Tetaplah Berkolaborasi dan Jangan Pernah Percaya pada Pemerintah Read More »

Integrasi Vertikal dan Gerakan CSO Indonesia untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Peristiwa / Oleh

oleh: Didik Purwandanu, Senior Program Manager Akuntabilitas Sosial PATTIRO Selama 17 tahun terakhir, Indonesia telah melalui tiga kali uji coba model desentralisasi. Yang pertama adalah memperkuat otonomi daerah percontohan di kabupaten/kota, melalui keluarnya Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1996, yang menyatakan 25 April sebagai Hari Otonomi. Uji coba kedua terjadi sebagai akibat percepatan reformasi tahun

Integrasi Vertikal dan Gerakan CSO Indonesia untuk Transparansi dan Akuntabilitas Read More »

PATTIRO: Transparansi PEMDA Masih Rendah, Tantangan Bagi Pemerintah Baru

Siaran Pers / Oleh

Evaluasi Implementasi Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah JAKARTA, 26 September 2014 – Untuk mengendalikan dan mengembangkan praktek-praktek etis dalam pemerintahan, menurut Steinberg & Austern (1999), sebuah negara harus memiliki beberapa hal berikut: (i). Pemerintahan terbuka; (ii). Laporan kekayaan pejabat negara; (iii). Undang-Undang dan peraturan tentang konflik kepentingan; (iv). Perlindungan saksi dan

PATTIRO: Transparansi PEMDA Masih Rendah, Tantangan Bagi Pemerintah Baru Read More »

RUU Pilkada: “Pembatasan Biaya Kampanye Politik dalam Pemilukada adalah Solusi Tepat”

Siaran Pers / Oleh

JAKARTA, 18 September 2014 – Minggu depan, 25 September 2014, masih lama. Namun, bagi para pendukung dan pelaksana demokrasi, waktu seminggu lebih ini sangat berarti. Sangat krusial. Menentukan masa depan demokrasi lokal kita. Pada tanggal itu, DPR dan Pemerintah akan memutuskan untuk menerima ataukah menolak Pilkada secara tidak langsung. Argumen pihak yang menolak Pilkada secara

RUU Pilkada: “Pembatasan Biaya Kampanye Politik dalam Pemilukada adalah Solusi Tepat” Read More »

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah : Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah

Peristiwa / Oleh

Pemetaan Masalah dan Jejaring Persepsi Keterbukaan Implementasi keterbukaan di daerah sudah cukup banyak dengan berbagai isu khusus yang didorong oleh CSO (Civil Society Organisation / Organisasi Masyarakat Sipil) di masing-masing provinsi sejak disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan hambatan dan resistensi di tingkat provinsi/kabupaten/kota oleh pemerintah dan aktor-aktor setempat.

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah : Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah Read More »

Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari rangkaian OGP Regional Workshop

Peristiwa / Oleh

Pada tanggal 21 Agustus 2014, perwakilan masyarakat sipil dari Jakarta dan Kalimantan Tengah mengadakan audiensi dengan Gubernur Kalimantan tengah yang diwakili oleh Asisten II SetDa PemProv Kalteng, Syahrin Daulat. Kelompok masyarakat sipil ini bertemu dengan Syahrin Daulat, yang membawahi bidang PPID. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan masyarakat sipil; Direktur Eksekutif JARI KalTeng, Mariyati; Peneliti dari SekNas

Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari rangkaian OGP Regional Workshop Read More »

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil. Untuk mencegah korupsi

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Read More »

Laporan Auditor Independen 2013

Laporan Audit Keuangan, Publikasi / Oleh

No. :609/1-P144/FH-1/12.13 Dewan Pengurus Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Yayasan PATTIRO) Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Yayasan Pusat Telaah dan lnformasi Regional (Yayasan PATTIRO) pada tanggal 31 Desember 2013, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Organisasi. Tanggung jawab kami

Laporan Auditor Independen 2013 Read More »

Lesson Learned: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Sebagai Upaya Menciptakan Pembangunan Berkualitas dan Bermakna Untuk Semua

Dokumen, Publikasi / Oleh

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender merupakan sistem yang dibangun dalam rangka mendorong pembangunan yang bermakna dan berkualitas untuk semua. PPRG merupakan alat untuk merespon kebutuhan semua lapisan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan. PPRG merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar penganggaran di Indonesia dimana pengelolaan

Lesson Learned: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Sebagai Upaya Menciptakan Pembangunan Berkualitas dan Bermakna Untuk Semua Read More »

Catatan dan Rekomendasi atas UU MD3: Potensial Menyuburkan Korupsi dan Mengekalkan Rezim Kerahasiaan di Daerah

Siaran Pers / Oleh

[Jakarta, 21 Juli 2014] Pada 8 Juli 2014, dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Sidang IV, dengan agenda Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3),  Pemerintah bersama DPR telah menyepakati untuk melakukan pergantian atas UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3,

Catatan dan Rekomendasi atas UU MD3: Potensial Menyuburkan Korupsi dan Mengekalkan Rezim Kerahasiaan di Daerah Read More »

Scroll to Top
Skip to content