Author name: PATTIRO

Menteri Kesehatan Kabinet Jokowi - JK, Nila F Djuwita Moeloek (sumber: vnews.com)

PATTIRO: Angka Kematian Ibu Pekerjaan Rumah Menkes Baru

Siaran Pers / Oleh

WARTA KOTA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo mengatakan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menangani tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia. “Banyak pekerjaan rumah menanti yang harus dibereskan oleh Nila Moeloek dengan jabatan barunya ini. Terutama menurunkan AKI sebagai bagian dari ‘Millenium […]

PATTIRO: Angka Kematian Ibu Pekerjaan Rumah Menkes Baru Read More »

Lokakarya Perangkat Manajemen Integritas untuk PDAM Kota Malang

Peristiwa / Oleh

oleh: Widiyarti, ST. MT. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dengan mitra-mitranya, Jaringan Integritas Air (WIN – the Water Integrity Network), Pusat untuk Layanan Pengelolaan Air Internasional (CEWAS – the international centre for water management services), dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang menyelenggarakan sebuah lokakarya dengan tema Pelaksanaan Manajemen Integritas di PDAM Kota

Lokakarya Perangkat Manajemen Integritas untuk PDAM Kota Malang Read More »

FOINI: UU ORMAS Ancaman Transparansi

Siaran Pers / Oleh

Pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berjalan empat tahun.  Banyak persoalan publik yang pelik bisa dibongkar. Dalam perkembangannya mulai muncul ancaman, kontradiksi dengan pelaksanaan UU Organisasi Masyarakat, implementasi aturan yang bagus tapi bermasalah atau sengaja disiasati terutama dalam pemberantasan korupsi, maupun dinamika internal pelaksanaa UU KIP. Ronald Rofiandri dari Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB]

FOINI: UU ORMAS Ancaman Transparansi Read More »

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntabel”

Peristiwa / Oleh

New York, 24 September 2014 Kami, organisasi masyarakat sipil yang bertandatangan dibawah ini, memberikan dukungan kepada Anda dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memprakarsai secara aktif publikasi informasi publik yang dihasilkan oleh lembaga Anda, yang dapat memperkuat kesadaran konstituen Anda dan terlibat dalam mendukung kerja-kerja Anda secara maksimal, sebagai perwujudan komitmen Anda terhadap transparansi dan keterbukaan.

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntabel” Read More »

Analisis Anggaran Kesehatan Ibu dan Neonatal di NTB

Publikasi / Oleh

A. GAMBARAN Angka Kematian Ibu (AKI) / Angka Kematian Bayi (AKB) DI PROVINSI NTB 1. Tren Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2009-2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, AKB di Provinsi NTB sebesar 176/1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2010 hanya mengalami sedikit penurunan menjadi 174/1000 kelahiran hidup,

Analisis Anggaran Kesehatan Ibu dan Neonatal di NTB Read More »

PATTIRO Menyelenggarakan Lokakarya OGP Asia Pasifik di 5 Negara

Peristiwa / Oleh

Untuk memperluas keanggotaan Open Government Partnership (OGP) di Asia Pasifik, PATTIRO menjadi koordinator penyelenggara lokakarya di lima negara. Kegiatan yang didukung Ford Foundation, Asia Development Bank, Open Society Foundations – South East Asia Initiative dan OGP Support Unit dilaksanakan di Malaysia, Kamboja, Papua New Guinea, Myanmar dan Vietnam. Sebagai inisiatif global, OGP mengalami pertumbuhan jumlah

PATTIRO Menyelenggarakan Lokakarya OGP Asia Pasifik di 5 Negara Read More »

Sekilas tentang #OGPinCambodia

Peristiwa / Oleh

Setelah Malaysia, kini giliran Kamboja yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan lokakarya OGP di wilayah Asia-Pasifik. Bertempat di Hotel Sunway, Phnom Penh, lokakarya OGP di Kamboja ini tak hanya dihadiri oleh rekan-rekan perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil Kamboja, Filipina dan Indonesia tetapi juga rekan-rekan dari organisasi masyarakat sipil Vietnam yang dikoordinasi oleh Toward Transparency Vietnam.

Sekilas tentang #OGPinCambodia Read More »

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Ada dua Perppu dikeluarkan terkait penolakan terhadap RUU Pilkada langsung yang disahkan oleh DPR pekan lalu. Pertama, Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedua, Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Read More »

Policy Brief | Ekstraksi Pengalaman Melaksanakan Kebijakan PPRG di Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

I. PENGANTAR Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) telah menguatkan  implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah. Terdapat variasi kemajuan antardaerah dalam melaksanakan   kebijakan  PPRG  untuk mendukung keadilan dan  kesetaraan  gender. Pengalaman implementasi kebijakan PPRG di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Barat dan

Policy Brief | Ekstraksi Pengalaman Melaksanakan Kebijakan PPRG di Daerah Read More »

Menumbuhkan Partisipasi Asli: Pembelajaran dari Proyek Percontohan Keterlibatan Masyarakat dalam Transparansi untuk Pembangunan (T4D).

Akuntabilitas Pelayanan Publik, Pembelajaran, Publikasi / Oleh

Salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia adalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Angka kematian anak di wilayah miskin pinggiran kota jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata di perkotaan. Sebuah studi yang dilakukan UNICEF pada tahun 2012 menemukan bahwa angka kematian anak lima kali lebih tinggi di kecamatan pinggiran kota yang miskin di Jabodetabek. Sebagai

Menumbuhkan Partisipasi Asli: Pembelajaran dari Proyek Percontohan Keterlibatan Masyarakat dalam Transparansi untuk Pembangunan (T4D). Read More »

FOINI: Berkinerja Rendah, Komisi Informasi (KI) Hambat Implementasi UU KIP

Siaran Pers / Oleh

Informasi yang menjadi modal dasar masyarakat untuk terus berkembang dan mengembangkan lingkungannya sebagaimana pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945, telah mendorong masyarakat dan pemerintah untuk menginisiasi lahirnya Undang-undang Keterbukaan Infomasi Publik (KIP). Alasan utama adanya Undang-undang KIP selain sebagai hak asasi manusia adalah pengalaman masa orde baru, dimana sistem informasi bersifat tertutup sehingga arus komunikasi

FOINI: Berkinerja Rendah, Komisi Informasi (KI) Hambat Implementasi UU KIP Read More »

Ujian Relasi Gubernur–Bupati/Wali Kota: Menyongsong Pemberlakuan UU Pemerintah Daerah yang Baru

Siaran Pers / Oleh

“Penambahan kewenangan terhadap gubernur menjadi salah satu hal baru dalam penetapan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang baru. Posisi gubernur semakin kuat di depan bupati/wali kota. Namun, hal itu sekaligus menjadi ujian baru relasi antara pemimpin daerah tingkat I dan tingkat II tersebut” SPESIALIS Kebijakan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Iskandar Saharudin menilai, setelah dibahas sekitar dua tahun, rumusan

Ujian Relasi Gubernur–Bupati/Wali Kota: Menyongsong Pemberlakuan UU Pemerintah Daerah yang Baru Read More »

Scroll to Top