Author name: PATTIRO

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah : Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah

Peristiwa / Oleh

Pemetaan Masalah dan Jejaring Persepsi Keterbukaan Implementasi keterbukaan di daerah sudah cukup banyak dengan berbagai isu khusus yang didorong oleh CSO (Civil Society Organisation / Organisasi Masyarakat Sipil) di masing-masing provinsi sejak disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan hambatan dan resistensi di tingkat provinsi/kabupaten/kota oleh pemerintah dan aktor-aktor setempat. […]

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah : Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah Read More »

Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari rangkaian OGP Regional Workshop

Peristiwa / Oleh

Pada tanggal 21 Agustus 2014, perwakilan masyarakat sipil dari Jakarta dan Kalimantan Tengah mengadakan audiensi dengan Gubernur Kalimantan tengah yang diwakili oleh Asisten II SetDa PemProv Kalteng, Syahrin Daulat. Kelompok masyarakat sipil ini bertemu dengan Syahrin Daulat, yang membawahi bidang PPID. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan masyarakat sipil; Direktur Eksekutif JARI KalTeng, Mariyati; Peneliti dari SekNas

Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari rangkaian OGP Regional Workshop Read More »

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil. Untuk mencegah korupsi

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Read More »

Laporan Auditor Independen 2013

Laporan Audit Keuangan, Publikasi / Oleh

No. :609/1-P144/FH-1/12.13 Dewan Pengurus Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Yayasan PATTIRO) Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Yayasan Pusat Telaah dan lnformasi Regional (Yayasan PATTIRO) pada tanggal 31 Desember 2013, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Organisasi. Tanggung jawab kami

Laporan Auditor Independen 2013 Read More »

Lesson Learned: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Sebagai Upaya Menciptakan Pembangunan Berkualitas dan Bermakna Untuk Semua

Dokumen, Publikasi / Oleh

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender merupakan sistem yang dibangun dalam rangka mendorong pembangunan yang bermakna dan berkualitas untuk semua. PPRG merupakan alat untuk merespon kebutuhan semua lapisan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan. PPRG merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar penganggaran di Indonesia dimana pengelolaan

Lesson Learned: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Sebagai Upaya Menciptakan Pembangunan Berkualitas dan Bermakna Untuk Semua Read More »

Catatan dan Rekomendasi atas UU MD3: Potensial Menyuburkan Korupsi dan Mengekalkan Rezim Kerahasiaan di Daerah

Siaran Pers / Oleh

[Jakarta, 21 Juli 2014] Pada 8 Juli 2014, dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Sidang IV, dengan agenda Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3),  Pemerintah bersama DPR telah menyepakati untuk melakukan pergantian atas UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3,

Catatan dan Rekomendasi atas UU MD3: Potensial Menyuburkan Korupsi dan Mengekalkan Rezim Kerahasiaan di Daerah Read More »

Pernyataan Sikap Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) No: 12.01/PS-KPRI/VII/2014

Peristiwa, Transparansi / Oleh

“Mendesak Peran Aktif KPU dalam Penghitungan Suara Pilpres 2014!” Salam Pergerakan, Munculnya klaim kemenangan dari masing-masing kubu calon Presiden, yang mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, tentunya telah membuat kebingungan di masyarakat. Klaim kemenangan masing-masing kubu calon Presiden ini didasarkan pada hasil penghitungan cepat (quick count) yang berbeda, yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survey. Hal ini menunjukkan

Pernyataan Sikap Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) No: 12.01/PS-KPRI/VII/2014 Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2013

Laporan Tahunan / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) yang berdiri pada tahun 1999 telah menghasilkan banyak produk pengetahuan serta berhasil meraih berbagai pencapaian, dan memberi kontribusi yang signifikan terhadap perubahan di masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Melalui tiga area fokusnya, trasparansi, serta keuangan publik, dan akuntabilitas sosial, PATTIRO senantiasa berusaha memastikan terciptanya akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan pemerintahan daerah

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2013 Read More »

KPU Jangan “Cuci Tangan”, Tindak Lembaga Survei

Peristiwa / Oleh

[Jakarta, 11 Juli 2014] – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan tidak “cuci tangan” menyikapi adanya hasil hitung cepat yang saling bertentangan, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “KPU bisa membentuk Dewan Etik untuk lembaga survei sehingga diaudit oleh auditor publik yang independen dan mengumumkan hasilnya. Jika tidak dilakukan KPU harus mencabut sertifikatnya,” kata peneliti Perkumpulan untuk

KPU Jangan “Cuci Tangan”, Tindak Lembaga Survei Read More »

Jika Berbohong, Lembaga Survei Bisa Dipidana

Peristiwa / Oleh

JAKARTA, 11 Juli 2014, KOMPAS.com – Lembaga survei yang melakukan proses hitung cepat atau quick count harus menyampaikan informasi yang sebenarnya ke publik. Jika tidak, maka lembaga survei yang berbohong dapat dikenakan sanksi pidana. “Sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, lembaga survei yang menyebarkan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana,” kata Peneliti

Jika Berbohong, Lembaga Survei Bisa Dipidana Read More »

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres

Siaran Pers / Oleh

FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia) YAPPIKA, PATTIRO, ICW, IPC, TII, Seknas FITRA, ICEL, IBC, MediaLink, Perludem, IBC, PSHK, SBMI, Koak Lampung, PATTIRO Serang, PATTIRO Banten, Perkumpulan INISIATIF, PATTIRO Semarang, KRPK Blitar, Sloka Institute, SOMASI NTB, Laskar Batang, PIAR NTT, KOPEL Makassar, SKPKC Papua, Mata Aceh, GerAk Aceh, JARI KalTeng, KH2Institute, PUSAKO Unand, FITRA Riau, LPI

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres Read More »

Scroll to Top
Skip to content