Skip to content

Author name: PATTIRO

PATTIRO Memperkenalkan OGP di UNPSF, Korea Selatan

Peristiwa / Oleh

Pada 23 – 26 Juni 2014, UN telah menyelenggarakan sebuah forum tahunan, yang bernama: The 2014 United Nations Public Service Forum. Forum tahunan UN itu diadakan di Korea International Exhibition Centre (KINTEX), Seoul, Republik Korea. Forum yang bertajuk “Innovating Governance for Sustainable Development and Well-being of the People”, diorganisir oleh United Nations Department of Economic […]

PATTIRO Memperkenalkan OGP di UNPSF, Korea Selatan Read More »

Desentralisasi di Sektor Pertambangan

Peristiwa / Oleh

Oleh: Robert Endi Jaweng, Jakarta | Opini | Selasa, 11 Maret 2014 Churchill Mining Plc Corp. yang terdaftar di London telah mengajukan sengketa pertambangannya dengan pemerintah Indonesia ke hadapan International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang berbasis di Washington, menuntut kompensasi lebih dari US$1 miliar atas kerugian yang disebabkan oleh pencabutan izin pertambangannya oleh

Desentralisasi di Sektor Pertambangan Read More »

Organisasi Masyarakat Sipil Mendirikan Komunike tentang Open Government

Peristiwa / Oleh

[Denpasar, 6 Mei 6 2014, Luh De Suriyani] Organisasi masyarakat sipil (CSO) di Asia Pasifik telah membuat komunike untuk mendesak pemerintah negara anggota Open Government Partnership (OGP) untuk menerapkan prinsip-prinsip open government. Dalam komunike bersama mereka, 153 organisasi menekankan pentingnya dan kebutuhan untuk membangun, memperluas dan mengkonsolidasikan ruang sipil. Mereka juga mendesak OGP untuk membangun

Organisasi Masyarakat Sipil Mendirikan Komunike tentang Open Government Read More »

OGP Dan Peran Indonesia

Peristiwa / Oleh

Oleh: Mickael Bobby Hoelman, Jakarta | Opini | Selasa, 20 Mei 2014 Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific Regional Conference baru-baru ini digelar di Bali. Ini adalah konferensi pertama di Asia Pasifik sejak inisiatif OGP diluncurkan pada tahun 2011, dan dimaksudkan sebagai platform kerja sama bagi negara-negara dan kelompok masyarakat sipil untuk saling bertukar pengalaman, pengetahuan

OGP Dan Peran Indonesia Read More »

Pembicaraan Tingkat Tinggi pasca-2015 dimulai di Bali

Peristiwa / Oleh

[Denpasar, 25 March 2014] Panel Tingkat Tinggi PBB yang keempat tentang Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Pasca-2015 dimulai Senin di Bali, dengan fokus pada aspek global agenda, serta implementasinya. Lima kelompok pemangku kepentingan — Forum Global Akademik dan Riset, Forum Sektor Publik, Forum Komunitas Bisnis, Forum Global Masyarakat Sipil (CSO) dan Forum Konsultasi Multi Pemangku Kepemudaan

Pembicaraan Tingkat Tinggi pasca-2015 dimulai di Bali Read More »

Konstitusionalitas DPR Dalam Menguji Pejabat Publik

Peristiwa / Oleh

[Jakarta, 25 Juni 2014] Setelah kewenangan DPR memilih calon hakim agung (CHA) “dipangkas” oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kini, kewenangan DPR memilih calon pejabat publik kembali dipersoalkan lewat pengujian UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY) dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Spesifik, Rektor UII Yogyakarta Prof Edy Suandi Hamid dan Dosen FH

Konstitusionalitas DPR Dalam Menguji Pejabat Publik Read More »

Kembalinya Korps Pamong Praja

Peristiwa / Oleh

Oleh: Hanif Nurcholis, Dosen Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara. Politik pemerintahan daerah di negara kita selalu berbolak- balik arah, dari desentralistik ke sentralistik dan sebaliknya (Bhenyamin Hoessein, 1993). Pada awal kemerdekaan, negara kita menganut model desentralistik (UU No 1/1945, UU No 22/1948, UU No 1/1957). Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 

Kembalinya Korps Pamong Praja Read More »

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Desentralisasi di Indonesia dimulai pada 7 Mei 1999. Desentralisasi yang dimaksud di sini adalah konsepsi dan praktek desentralisasi yang sesuai dengan Agenda Reformasi: menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Milestone desentralisasi ini ditandai oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, UU Pemda tersebut telah direvisi dan dirubah beberapa kali. Pada momen

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah Read More »

Memo Kebijakan #2, 2014 | Teror Politik Dan Agenda Ketahanan Nasional Para Calon Presiden

Memo Kebijakan / Oleh

Dalam Global Peaceful Index (GPI) Report 2013, Indonesia menduduki peringkat ke 54 negara terdamai dari 162 negara di dunia, dengan skor 0.1879. Peringkat Indonesia cukup tinggi dibandingkan 4 negara lainnya di kawasan ASEAN, yakni Kamboja (115), Filipina (129), Thailand (130), dan Birma (140). Selain beberapa indikator seperti tingkat kriminalitas, kekerasan yang berlatar belakang sektarian dan lainnya, GPI juga memasukkan ‘teror politik’ sebagai salah

Memo Kebijakan #2, 2014 | Teror Politik Dan Agenda Ketahanan Nasional Para Calon Presiden Read More »

Profil PATTIRO dalam Gerakan Pemerintahan Terbuka dan isu-isu FOI

Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dokumen, Publikasi / Oleh

PATTIRO saat ini hingga 2015 telah diberi mandat oleh kalangan masyarakat sipil, baik organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Informasi Indonesia (FOINI) maupun OMS dari Tim Inti OGI, untuk menjadi koordinator koalisi. Untuk menjalankan peranan PATTIRO sebagai koordinator nasional dari kedua koalisi masyarakat sipil, PATTIRO mengorganisir sebuah sekretariat. Kedudukannya, di

Profil PATTIRO dalam Gerakan Pemerintahan Terbuka dan isu-isu FOI Read More »

Memo Kebijakan #1, 2014 | Kebijakan Ekonomi Calon Presiden Nasionalis dan Perangkap Pembiayaan Asing

Memo Kebijakan / Oleh

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang, kita dihadapkan pada dua pasangan Calon. Keduanya telah ditetapkan secara resmi sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU, serta keduanya pun telah memperoleh nomor urutnya masing-masing. Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh nomor urut Satu. Sedangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf

Memo Kebijakan #1, 2014 | Kebijakan Ekonomi Calon Presiden Nasionalis dan Perangkap Pembiayaan Asing Read More »

Komunike Bersama Masyarakat Sipil pada Pertemuan OGP Kawasan Asia Pasifik

Peristiwa / Oleh

Dengan mengambil momentum Konferensi Kawasan Asia Pasifik Open Government Partnership (OGP) mendatang di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6 – 7 Mei 2014, kami, 183 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari 31 negara Asia Pasifik dan sekitarnya berkumpul pada Hari Masyarakat Sipil di Nusa Dua pada tanggal 4 Mei 2014 untuk membahas isu-isu kunci yang berkaitan

Komunike Bersama Masyarakat Sipil pada Pertemuan OGP Kawasan Asia Pasifik Read More »

Scroll to Top