Author name: PATTIRO

Pembicaraan Tingkat Tinggi pasca-2015 dimulai di Bali

Peristiwa / Oleh

[Denpasar, 25 March 2014] Panel Tingkat Tinggi PBB yang keempat tentang Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Pasca-2015 dimulai Senin di Bali, dengan fokus pada aspek global agenda, serta implementasinya. Lima kelompok pemangku kepentingan — Forum Global Akademik dan Riset, Forum Sektor Publik, Forum Komunitas Bisnis, Forum Global Masyarakat Sipil (CSO) dan Forum Konsultasi Multi Pemangku Kepemudaan […]

Pembicaraan Tingkat Tinggi pasca-2015 dimulai di Bali Read More »

Konstitusionalitas DPR Dalam Menguji Pejabat Publik

Peristiwa / Oleh

[Jakarta, 25 Juni 2014] Setelah kewenangan DPR memilih calon hakim agung (CHA) “dipangkas” oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kini, kewenangan DPR memilih calon pejabat publik kembali dipersoalkan lewat pengujian UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY) dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Spesifik, Rektor UII Yogyakarta Prof Edy Suandi Hamid dan Dosen FH

Konstitusionalitas DPR Dalam Menguji Pejabat Publik Read More »

Kembalinya Korps Pamong Praja

Peristiwa / Oleh

Oleh: Hanif Nurcholis, Dosen Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara. Politik pemerintahan daerah di negara kita selalu berbolak- balik arah, dari desentralistik ke sentralistik dan sebaliknya (Bhenyamin Hoessein, 1993). Pada awal kemerdekaan, negara kita menganut model desentralistik (UU No 1/1945, UU No 22/1948, UU No 1/1957). Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 

Kembalinya Korps Pamong Praja Read More »

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Desentralisasi di Indonesia dimulai pada 7 Mei 1999. Desentralisasi yang dimaksud di sini adalah konsepsi dan praktek desentralisasi yang sesuai dengan Agenda Reformasi: menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Milestone desentralisasi ini ditandai oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, UU Pemda tersebut telah direvisi dan dirubah beberapa kali. Pada momen

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah Read More »

Memo Kebijakan #2, 2014 | Teror Politik Dan Agenda Ketahanan Nasional Para Calon Presiden

Memo Kebijakan / Oleh

Dalam Global Peaceful Index (GPI) Report 2013, Indonesia menduduki peringkat ke 54 negara terdamai dari 162 negara di dunia, dengan skor 0.1879. Peringkat Indonesia cukup tinggi dibandingkan 4 negara lainnya di kawasan ASEAN, yakni Kamboja (115), Filipina (129), Thailand (130), dan Birma (140). Selain beberapa indikator seperti tingkat kriminalitas, kekerasan yang berlatar belakang sektarian dan lainnya, GPI juga memasukkan ‘teror politik’ sebagai salah

Memo Kebijakan #2, 2014 | Teror Politik Dan Agenda Ketahanan Nasional Para Calon Presiden Read More »

Profil PATTIRO dalam Gerakan Pemerintahan Terbuka dan isu-isu FOI

Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dokumen, Publikasi / Oleh

PATTIRO saat ini hingga 2015 telah diberi mandat oleh kalangan masyarakat sipil, baik organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Informasi Indonesia (FOINI) maupun OMS dari Tim Inti OGI, untuk menjadi koordinator koalisi. Untuk menjalankan peranan PATTIRO sebagai koordinator nasional dari kedua koalisi masyarakat sipil, PATTIRO mengorganisir sebuah sekretariat. Kedudukannya, di

Profil PATTIRO dalam Gerakan Pemerintahan Terbuka dan isu-isu FOI Read More »

Memo Kebijakan #1, 2014 | Kebijakan Ekonomi Calon Presiden Nasionalis dan Perangkap Pembiayaan Asing

Memo Kebijakan / Oleh

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang, kita dihadapkan pada dua pasangan Calon. Keduanya telah ditetapkan secara resmi sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU, serta keduanya pun telah memperoleh nomor urutnya masing-masing. Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh nomor urut Satu. Sedangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf

Memo Kebijakan #1, 2014 | Kebijakan Ekonomi Calon Presiden Nasionalis dan Perangkap Pembiayaan Asing Read More »

Komunike Bersama Masyarakat Sipil pada Pertemuan OGP Kawasan Asia Pasifik

Peristiwa / Oleh

Dengan mengambil momentum Konferensi Kawasan Asia Pasifik Open Government Partnership (OGP) mendatang di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6 – 7 Mei 2014, kami, 183 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari 31 negara Asia Pasifik dan sekitarnya berkumpul pada Hari Masyarakat Sipil di Nusa Dua pada tanggal 4 Mei 2014 untuk membahas isu-isu kunci yang berkaitan

Komunike Bersama Masyarakat Sipil pada Pertemuan OGP Kawasan Asia Pasifik Read More »

Komitmen Pemerintah pada Gerakan OGP Dipertanyakan

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi regional (PATTIRO) mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap gerakan Open Government Partnership (OGP) karena hingga kini pemerintah belum memiliki rencana aksi (renaksi) yang jelas dan terperinci untuk mendukung gerakan keterbukaan tersebut. Selain itu, komitmen pemerintah pada gerakan OGP tidak serius dan masih sebatas pada “lips-service”. Hal ini terlihat pada Keputusan Presiden RI nomor

Komitmen Pemerintah pada Gerakan OGP Dipertanyakan Read More »

Paska Penghapusan Kewenangan Putusan Sengketa Pilkada oleh MK

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO : Hakim MA untuk Sengketa Pilkada tidak boleh orang Parpol Awal pekan ini (Senin, 19/5) Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menghapus kewenangannya menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Dalam putusannya MK mengabulkan untuk seluruhnya uji materi (judicial review) pasal 236C undang-undang nomor 12 tahun 2008

Paska Penghapusan Kewenangan Putusan Sengketa Pilkada oleh MK Read More »

Perbaikan dan Keabsahan Data Menjadi Kunci Utama

Siaran Pers / Oleh

Pemerintah Harus Sosialisasikan Perbaikan Rancangan Program Raskin Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut penyelenggaran program beras murah untuk rakyat miskin (Raskin) bermasalah membuat pemerintah bergerak cepat merespons. Pemerintah berencana melakukan perbaikan rancangan penyaluran Raskin dalam 30 hari atau hingga akhir Mei 2014. Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menyampaikan perbaikan rancangan Raskin

Perbaikan dan Keabsahan Data Menjadi Kunci Utama Read More »

Potret Buram Pemerintah Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Mengabdi Pada Masyarakat

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO : Pemerintah Harus Mengabdi Pada Masyarakat Akhir tahun 2012, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan ada 290 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (hukum). Awal November 2013 jumlah tersebut bertambah menjadi 309 orang dan hingga Januari 2014, Kemendagri mencatat 318 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus

Potret Buram Pemerintah Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Mengabdi Pada Masyarakat Read More »

Scroll to Top
Skip to content