Author name: PATTIRO

Profil PATTIRO dalam Gerakan Pemerintahan Terbuka dan isu-isu FOI

Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dokumen, Publikasi / Oleh

PATTIRO saat ini hingga 2015 telah diberi mandat oleh kalangan masyarakat sipil, baik organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Informasi Indonesia (FOINI) maupun OMS dari Tim Inti OGI, untuk menjadi koordinator koalisi. Untuk menjalankan peranan PATTIRO sebagai koordinator nasional dari kedua koalisi masyarakat sipil, PATTIRO mengorganisir sebuah sekretariat. Kedudukannya, di […]

Profil PATTIRO dalam Gerakan Pemerintahan Terbuka dan isu-isu FOI Read More »

Memo Kebijakan #1, 2014 | Kebijakan Ekonomi Calon Presiden Nasionalis dan Perangkap Pembiayaan Asing

Memo Kebijakan / Oleh

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang, kita dihadapkan pada dua pasangan Calon. Keduanya telah ditetapkan secara resmi sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU, serta keduanya pun telah memperoleh nomor urutnya masing-masing. Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh nomor urut Satu. Sedangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf

Memo Kebijakan #1, 2014 | Kebijakan Ekonomi Calon Presiden Nasionalis dan Perangkap Pembiayaan Asing Read More »

Komunike Bersama Masyarakat Sipil pada Pertemuan OGP Kawasan Asia Pasifik

Peristiwa / Oleh

Dengan mengambil momentum Konferensi Kawasan Asia Pasifik Open Government Partnership (OGP) mendatang di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6 – 7 Mei 2014, kami, 183 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari 31 negara Asia Pasifik dan sekitarnya berkumpul pada Hari Masyarakat Sipil di Nusa Dua pada tanggal 4 Mei 2014 untuk membahas isu-isu kunci yang berkaitan

Komunike Bersama Masyarakat Sipil pada Pertemuan OGP Kawasan Asia Pasifik Read More »

Komitmen Pemerintah pada Gerakan OGP Dipertanyakan

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi regional (PATTIRO) mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap gerakan Open Government Partnership (OGP) karena hingga kini pemerintah belum memiliki rencana aksi (renaksi) yang jelas dan terperinci untuk mendukung gerakan keterbukaan tersebut. Selain itu, komitmen pemerintah pada gerakan OGP tidak serius dan masih sebatas pada “lips-service”. Hal ini terlihat pada Keputusan Presiden RI nomor

Komitmen Pemerintah pada Gerakan OGP Dipertanyakan Read More »

Paska Penghapusan Kewenangan Putusan Sengketa Pilkada oleh MK

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO : Hakim MA untuk Sengketa Pilkada tidak boleh orang Parpol Awal pekan ini (Senin, 19/5) Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menghapus kewenangannya menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Dalam putusannya MK mengabulkan untuk seluruhnya uji materi (judicial review) pasal 236C undang-undang nomor 12 tahun 2008

Paska Penghapusan Kewenangan Putusan Sengketa Pilkada oleh MK Read More »

Perbaikan dan Keabsahan Data Menjadi Kunci Utama

Siaran Pers / Oleh

Pemerintah Harus Sosialisasikan Perbaikan Rancangan Program Raskin Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut penyelenggaran program beras murah untuk rakyat miskin (Raskin) bermasalah membuat pemerintah bergerak cepat merespons. Pemerintah berencana melakukan perbaikan rancangan penyaluran Raskin dalam 30 hari atau hingga akhir Mei 2014. Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menyampaikan perbaikan rancangan Raskin

Perbaikan dan Keabsahan Data Menjadi Kunci Utama Read More »

Potret Buram Pemerintah Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Mengabdi Pada Masyarakat

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO : Pemerintah Harus Mengabdi Pada Masyarakat Akhir tahun 2012, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan ada 290 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (hukum). Awal November 2013 jumlah tersebut bertambah menjadi 309 orang dan hingga Januari 2014, Kemendagri mencatat 318 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus

Potret Buram Pemerintah Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Mengabdi Pada Masyarakat Read More »

Penyusunan Anggaran kurang Peduli pada Kebutuhan Masyarakat

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO : Perlu Integrasi Gender dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia Salah satu target MDGs 2015 (Millenium Development Goals) yang diperkirakan banyak kalangan untuk sulit dicapai adalah menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, mengungkapkan Angka Kematian Ibu (AKI) meroket dari 228 pada 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran

Penyusunan Anggaran kurang Peduli pada Kebutuhan Masyarakat Read More »

Dugaan Penyimpangan Dana Raskin

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO : Pemerintah Sebaiknya Hentikan Raskin untuk Sementara Seiring sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap potensi penyelewengan program bantuan sosial pemerintah, sinyalemen mengenai dugaan penyimpangan dalam distribusi beras murah untuk rakyat miskin (Raskin) juga mengemuka. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengakui program Raskin bermasalah karena sistem distribusinya tidak tepat sasaran. Hingga September 2013 data

Dugaan Penyimpangan Dana Raskin Read More »

Memperingati Hari Kesehatan Dunia 7 April 2014: Pemerintah Belum Memenuhi Hak Kesehatan Warga

Siaran Pers / Oleh

Hari kesehatan dunia (world health day) yang diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 7 April menyisakan pertanyaan penting terkait dengan tata kelola pemerintahan (governance) yaitu, sudahkah negara Indonesia yang bercorak negara kesejahteraan (welfare state) memenuhi hak kesehatan atas warga negaranya? Pemerintah selama ini memang banyak menggulirkan program kesehatan, baik dalam bentuk pengobatan murah dan gratis

Memperingati Hari Kesehatan Dunia 7 April 2014: Pemerintah Belum Memenuhi Hak Kesehatan Warga Read More »

PPID Provinsi Jatim Terapkan Aplikasi SIP

Peristiwa / Oleh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Atas dukungan PATTIRO dan AIPD pihaknya telah berhasil melakukan instalasi aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) pada 27 Januari 2014 lalu. Selain PPID Provinsi, SIP PPID juga diinstal di lima PPID

PPID Provinsi Jatim Terapkan Aplikasi SIP Read More »

Scroll to Top
Skip to content