Author name: PATTIRO

Penyusunan Anggaran kurang Peduli pada Kebutuhan Masyarakat

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO : Perlu Integrasi Gender dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia Salah satu target MDGs 2015 (Millenium Development Goals) yang diperkirakan banyak kalangan untuk sulit dicapai adalah menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, mengungkapkan Angka Kematian Ibu (AKI) meroket dari 228 pada 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran […]

Penyusunan Anggaran kurang Peduli pada Kebutuhan Masyarakat Read More »

Dugaan Penyimpangan Dana Raskin

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO : Pemerintah Sebaiknya Hentikan Raskin untuk Sementara Seiring sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap potensi penyelewengan program bantuan sosial pemerintah, sinyalemen mengenai dugaan penyimpangan dalam distribusi beras murah untuk rakyat miskin (Raskin) juga mengemuka. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengakui program Raskin bermasalah karena sistem distribusinya tidak tepat sasaran. Hingga September 2013 data

Dugaan Penyimpangan Dana Raskin Read More »

Memperingati Hari Kesehatan Dunia 7 April 2014: Pemerintah Belum Memenuhi Hak Kesehatan Warga

Siaran Pers / Oleh

Hari kesehatan dunia (world health day) yang diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 7 April menyisakan pertanyaan penting terkait dengan tata kelola pemerintahan (governance) yaitu, sudahkah negara Indonesia yang bercorak negara kesejahteraan (welfare state) memenuhi hak kesehatan atas warga negaranya? Pemerintah selama ini memang banyak menggulirkan program kesehatan, baik dalam bentuk pengobatan murah dan gratis

Memperingati Hari Kesehatan Dunia 7 April 2014: Pemerintah Belum Memenuhi Hak Kesehatan Warga Read More »

PPID Provinsi Jatim Terapkan Aplikasi SIP

Peristiwa / Oleh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Atas dukungan PATTIRO dan AIPD pihaknya telah berhasil melakukan instalasi aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) pada 27 Januari 2014 lalu. Selain PPID Provinsi, SIP PPID juga diinstal di lima PPID

PPID Provinsi Jatim Terapkan Aplikasi SIP Read More »

Post 2015 MDGs Pertemuan Pemangku Kepentingan di Bali

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) melalui perwakilannya Widiyarti dan Maya Rostanty mengikuti serangkaian kegiatan Post 2015 MDGs Stakeholder Consultation Days pada tanggal 24 – 25 Maret 2013 di Nusa Dua Bali, Indonesia. Rangkaian agenda pertama adalah High Level Panel Eminent Person (HLPEP) Side Event mendiskusikan terkait dengan Low Emission Strategy untuk mengurangi dampak global

Post 2015 MDGs Pertemuan Pemangku Kepentingan di Bali Read More »

Perencanaan Pembangunan dalam UU Desa Perlu Diperhatikan

Siaran Pers / Oleh

Keberadaan Undang-undang nomor 6 tahun  2014 tentang Desa (UU Desa) diharapkan membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu  pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1).  Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup

Perencanaan Pembangunan dalam UU Desa Perlu Diperhatikan Read More »

Kesetaraan Gender dalam UU Desa Perlu Diperhatikan

Siaran Pers / Oleh

Setiap tahun, tanggal 8 Maret dirayakan sebagai Hari Perempuan Internasional untuk memperingati keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, politik dan sosial. Isu kesetaraan gender dan keberhasilan perempuan di bidang ekonomi politik dan sosial saat ini, khususnya di negara maju, sudah meningkatkan kesejahteraan perempuan di seluruh dunia. Bagaimana dengan kesejahteraan perempuan di Indonesia? Untuk wilayah perkotaan

Kesetaraan Gender dalam UU Desa Perlu Diperhatikan Read More »

PATTIRO Berbagi Pengalaman di Konferensi GRB Tingkat Asia, Malaysia

Peristiwa / Oleh

Pada 24-25 Februari 2014, di Penang, Malaysia, Agus Salim, Manajer Program B3WP PATTIRO, menjadi narasumber pada Konferensi Kawasan Asia. Tuan rumah Konferensi internasional ini adalah the Penang Women’s Development Cooperation (PWDC), bekerjasama dengan the Penang State Government, dua otoritas lokal di Penang, dan UN Woman. PWDC adalah lembaga yang didanai oleh pemerintah Malaysia yang bekerja

PATTIRO Berbagi Pengalaman di Konferensi GRB Tingkat Asia, Malaysia Read More »

Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

Buku / Oleh

Buku ini ditulis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme komplain pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. UU Nomor 25 Tahun 2009 memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ruang tersebut tidak lagi sekedar apa yang bisa dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi namun sudah berdasarkan detail kinerja sehingga masyarakat

Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Read More »

Beberapa Kepala Daerah Diduga Terlibat Kasus Suap Akil Mochtar, PATTIRO : Mendagri Harus Ambil Tindakan Tegas

Siaran Pers / Oleh

Kasus tindak pidana suap dan pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar semakin mencengangkan publik. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (20/2), disebutkan dalam salah satu dakwaan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total pencucian uang yang dilakukan Akil Mochtar mencapai Rp 161,08 miliar. Uang yang coba

Beberapa Kepala Daerah Diduga Terlibat Kasus Suap Akil Mochtar, PATTIRO : Mendagri Harus Ambil Tindakan Tegas Read More »

Komisi Informasi Pusat Susun SOP Kelembagaan

Peristiwa / Oleh

Untuk menciptakan kinerja yang lebih jelas dan terarah, Komisi Informasi Pusat (KIP) bekerjasama dengan PATTIRO menyusun Standard Operating Procedure (SOP), di Hotel Santika Bogor, 20-22Februari lalu. Dalam sambutannya Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono mengatakan, selama ini KIP belum memiliki SOP sehingga seringkali menimbulkan kebingungan dan konflik dalam bekerja. “Ketiadaan SOP menimbulkan ketidakjelasan, siapa melakukan apa. Adanya

Komisi Informasi Pusat Susun SOP Kelembagaan Read More »

Scroll to Top
Skip to content