Skip to content

Author name: PATTIRO

Komitmen Pemerintah pada Gerakan OGP Dipertanyakan

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi regional (PATTIRO) mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap gerakan Open Government Partnership (OGP) karena hingga kini pemerintah belum memiliki rencana aksi (renaksi) yang jelas dan terperinci untuk mendukung gerakan keterbukaan tersebut. Selain itu, komitmen pemerintah pada gerakan OGP tidak serius dan masih sebatas pada “lips-service”. Hal ini terlihat pada Keputusan Presiden RI nomor […]

Komitmen Pemerintah pada Gerakan OGP Dipertanyakan Read More »

Paska Penghapusan Kewenangan Putusan Sengketa Pilkada oleh MK

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO : Hakim MA untuk Sengketa Pilkada tidak boleh orang Parpol Awal pekan ini (Senin, 19/5) Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menghapus kewenangannya menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Dalam putusannya MK mengabulkan untuk seluruhnya uji materi (judicial review) pasal 236C undang-undang nomor 12 tahun 2008

Paska Penghapusan Kewenangan Putusan Sengketa Pilkada oleh MK Read More »

Perbaikan dan Keabsahan Data Menjadi Kunci Utama

Siaran Pers / Oleh

Pemerintah Harus Sosialisasikan Perbaikan Rancangan Program Raskin Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut penyelenggaran program beras murah untuk rakyat miskin (Raskin) bermasalah membuat pemerintah bergerak cepat merespons. Pemerintah berencana melakukan perbaikan rancangan penyaluran Raskin dalam 30 hari atau hingga akhir Mei 2014. Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menyampaikan perbaikan rancangan Raskin

Perbaikan dan Keabsahan Data Menjadi Kunci Utama Read More »

Potret Buram Pemerintah Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Mengabdi Pada Masyarakat

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO : Pemerintah Harus Mengabdi Pada Masyarakat Akhir tahun 2012, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan ada 290 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (hukum). Awal November 2013 jumlah tersebut bertambah menjadi 309 orang dan hingga Januari 2014, Kemendagri mencatat 318 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus

Potret Buram Pemerintah Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Mengabdi Pada Masyarakat Read More »

Penyusunan Anggaran kurang Peduli pada Kebutuhan Masyarakat

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO : Perlu Integrasi Gender dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia Salah satu target MDGs 2015 (Millenium Development Goals) yang diperkirakan banyak kalangan untuk sulit dicapai adalah menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, mengungkapkan Angka Kematian Ibu (AKI) meroket dari 228 pada 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran

Penyusunan Anggaran kurang Peduli pada Kebutuhan Masyarakat Read More »

Dugaan Penyimpangan Dana Raskin

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO : Pemerintah Sebaiknya Hentikan Raskin untuk Sementara Seiring sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap potensi penyelewengan program bantuan sosial pemerintah, sinyalemen mengenai dugaan penyimpangan dalam distribusi beras murah untuk rakyat miskin (Raskin) juga mengemuka. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengakui program Raskin bermasalah karena sistem distribusinya tidak tepat sasaran. Hingga September 2013 data

Dugaan Penyimpangan Dana Raskin Read More »

Memperingati Hari Kesehatan Dunia 7 April 2014: Pemerintah Belum Memenuhi Hak Kesehatan Warga

Siaran Pers / Oleh

Hari kesehatan dunia (world health day) yang diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 7 April menyisakan pertanyaan penting terkait dengan tata kelola pemerintahan (governance) yaitu, sudahkah negara Indonesia yang bercorak negara kesejahteraan (welfare state) memenuhi hak kesehatan atas warga negaranya? Pemerintah selama ini memang banyak menggulirkan program kesehatan, baik dalam bentuk pengobatan murah dan gratis

Memperingati Hari Kesehatan Dunia 7 April 2014: Pemerintah Belum Memenuhi Hak Kesehatan Warga Read More »

PPID Provinsi Jatim Terapkan Aplikasi SIP

Peristiwa / Oleh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Atas dukungan PATTIRO dan AIPD pihaknya telah berhasil melakukan instalasi aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) pada 27 Januari 2014 lalu. Selain PPID Provinsi, SIP PPID juga diinstal di lima PPID

PPID Provinsi Jatim Terapkan Aplikasi SIP Read More »

Post 2015 MDGs Pertemuan Pemangku Kepentingan di Bali

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) melalui perwakilannya Widiyarti dan Maya Rostanty mengikuti serangkaian kegiatan Post 2015 MDGs Stakeholder Consultation Days pada tanggal 24 – 25 Maret 2013 di Nusa Dua Bali, Indonesia. Rangkaian agenda pertama adalah High Level Panel Eminent Person (HLPEP) Side Event mendiskusikan terkait dengan Low Emission Strategy untuk mengurangi dampak global

Post 2015 MDGs Pertemuan Pemangku Kepentingan di Bali Read More »

Perencanaan Pembangunan dalam UU Desa Perlu Diperhatikan

Siaran Pers / Oleh

Keberadaan Undang-undang nomor 6 tahun  2014 tentang Desa (UU Desa) diharapkan membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu  pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1).  Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup

Perencanaan Pembangunan dalam UU Desa Perlu Diperhatikan Read More »

Kesetaraan Gender dalam UU Desa Perlu Diperhatikan

Siaran Pers / Oleh

Setiap tahun, tanggal 8 Maret dirayakan sebagai Hari Perempuan Internasional untuk memperingati keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, politik dan sosial. Isu kesetaraan gender dan keberhasilan perempuan di bidang ekonomi politik dan sosial saat ini, khususnya di negara maju, sudah meningkatkan kesejahteraan perempuan di seluruh dunia. Bagaimana dengan kesejahteraan perempuan di Indonesia? Untuk wilayah perkotaan

Kesetaraan Gender dalam UU Desa Perlu Diperhatikan Read More »

Scroll to Top