Skip to content

Author name: PATTIRO

PATTIRO Berbagi Pengalaman di Konferensi GRB Tingkat Asia, Malaysia

Peristiwa / Oleh

Pada 24-25 Februari 2014, di Penang, Malaysia, Agus Salim, Manajer Program B3WP PATTIRO, menjadi narasumber pada Konferensi Kawasan Asia. Tuan rumah Konferensi internasional ini adalah the Penang Women’s Development Cooperation (PWDC), bekerjasama dengan the Penang State Government, dua otoritas lokal di Penang, dan UN Woman. PWDC adalah lembaga yang didanai oleh pemerintah Malaysia yang bekerja […]

PATTIRO Berbagi Pengalaman di Konferensi GRB Tingkat Asia, Malaysia Read More »

Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

Buku / Oleh

Buku ini ditulis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme komplain pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. UU Nomor 25 Tahun 2009 memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ruang tersebut tidak lagi sekedar apa yang bisa dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi namun sudah berdasarkan detail kinerja sehingga masyarakat

Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Read More »

Beberapa Kepala Daerah Diduga Terlibat Kasus Suap Akil Mochtar, PATTIRO : Mendagri Harus Ambil Tindakan Tegas

Siaran Pers / Oleh

Kasus tindak pidana suap dan pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar semakin mencengangkan publik. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (20/2), disebutkan dalam salah satu dakwaan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total pencucian uang yang dilakukan Akil Mochtar mencapai Rp 161,08 miliar. Uang yang coba

Beberapa Kepala Daerah Diduga Terlibat Kasus Suap Akil Mochtar, PATTIRO : Mendagri Harus Ambil Tindakan Tegas Read More »

Komisi Informasi Pusat Susun SOP Kelembagaan

Peristiwa / Oleh

Untuk menciptakan kinerja yang lebih jelas dan terarah, Komisi Informasi Pusat (KIP) bekerjasama dengan PATTIRO menyusun Standard Operating Procedure (SOP), di Hotel Santika Bogor, 20-22Februari lalu. Dalam sambutannya Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono mengatakan, selama ini KIP belum memiliki SOP sehingga seringkali menimbulkan kebingungan dan konflik dalam bekerja. “Ketiadaan SOP menimbulkan ketidakjelasan, siapa melakukan apa. Adanya

Komisi Informasi Pusat Susun SOP Kelembagaan Read More »

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO

Buku / Oleh

Modul ini ditulis untuk mendukung kegiatan pelatihan advokasi anggaran yang dilakukan oleh CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten yang merupakan wilayah program AIPD. Materi modul mencakup berbagai metode pengawasan anggaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun di negara lain, menyusul keberhasilan mereka dalam melakukan advokasi pengawasan anggaran. Materi yang disampaikan

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO Read More »

Pemerintah Perlu Kerja Keras Jalankan Amanat UU ASN

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyatakan bahwa Pemerintah perlu berhati-hati dan bekerja keras, agar amanat yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bisa diterapkan secara menyeluruh mulai Januari 2016. Hasil kajian divisi riset kebijakan publik PATTIRO memperlihatkan, UU ASN memiliki mandat untuk membuat 19 Peraturan Pemerintah (PP),

Pemerintah Perlu Kerja Keras Jalankan Amanat UU ASN Read More »

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mengakses Informasi

Buku / Oleh

Warga negara memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar atau dikenal juga sebagai hak konstitusi warga negara. Pelaksanaan pemenuhan hak konstitusi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur melalui berbagai kebijakan/peraturan perundangan, dari mulai undang-undang sampai peraturan teknis pelaksanaan. Misi penting pelayanan

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mengakses Informasi Read More »

Open Government & UU KIP Urgensi Regulator Informasi

Peristiwa / Oleh

UU KIP dirancang dengan beberapa tujuan yang dapat diringkas menjadi lima tahapan: (i) membangun sistem pengelolaan dan  layanan informasi yang lebih baik di Badan Publik; (ii) menjamin hak warga negara atas informasi (transparansi); (iii) mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi); (iv) mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara; (v) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[1] Beberapa

Open Government & UU KIP Urgensi Regulator Informasi Read More »

Politik Open Government: Government 3.0: Negara Sebagai Platform

Peristiwa / Oleh

Pemenangan Obama banyak mendapatkan dukungan dari industri lembah silikon. Sulit menyatakan bahwa tak ada hubungan yang kuat antara dukungan tersebut dengan pilihan skema pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam doktrin ‘pemerintahan terbuka’ di bawah pemerintahan Presiden Obama. ICT telah dipilih sebagai media utama dalam membangun transparansi dan membuka ruang partisipasi. Untuk mengawal inisiatif pemerintah

Politik Open Government: Government 3.0: Negara Sebagai Platform Read More »

Transparansi: Informasi dalam 3 Cara Pandang

Peristiwa / Oleh

Rezim Hak Atas Informasi Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam article 19 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1946.[1] Majelis Umum PBB telah mengadopsinya pada 10 Desember 1948.[2] Negara negara di dunia telah meratifikasinya sesuai dinamika internal masing-masing. Ada yang menggunakan terminologi Kebebasan Informasi, atau yang

Transparansi: Informasi dalam 3 Cara Pandang Read More »

Scroll to Top