Author name: PATTIRO

Sidang Ajudikasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi terkait dokumen audit Hambalang

Peristiwa / Oleh

Sidang Ajudikasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi terkait dokumen audit Hambalang antara PATTIRO dan BPK pada : Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2014 Pukul : 13.00 hingga selesai Tempat : Kantor Komisi Informasi Pusat, Gedung Indonesia Trading Company (ITC), Lantai 5, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat. PATTIRO diwakilkan oleh Ari Setiawan, Spesialis KIP. BPK […]

Sidang Ajudikasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi terkait dokumen audit Hambalang Read More »

Pilkada dilakukan serentak mulai 2020, RUU Pilkada: Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung.

Peristiwa / Oleh

Pada awal pengajuan RUU Pilkada, pemerintah mengusulkan gubernur dipilih oleh DPRD provinsi, sedangkan bupati/wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Di tengah pembahasan, pemerintah mengubah usulan menjadi gubernur dipilih langsung, sedangkan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD kabupaten/kota. Namun, mayoritas fraksi di Panja RUU Pilkada tetap meminta kepala daerah dipilih langsung seperti yang terjadi saat ini. Akhirnya

Pilkada dilakukan serentak mulai 2020, RUU Pilkada: Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung. Read More »

Panduan Penerapan Citizen Report Card (CRC) bagi CSO

Buku / Oleh

Penerapan disentralisasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi langkah penting yang diharapkan mampu memperpendek ‘jarak’ antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. masyarakat dengan penyelenggara layanan di tingkat lokal. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan

Panduan Penerapan Citizen Report Card (CRC) bagi CSO Read More »

Panduan Pelatihan Citizen Report Card bagi CSO

Buku / Oleh

Penerapan disentralisasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi langkah penting yang diharapkan mampu memperpendek ‘jarak’ antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. masyarakat dengan penyelenggara layanan di tingkat lokal. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan

Panduan Pelatihan Citizen Report Card bagi CSO Read More »

Aktivis Digugat Golkar DPD NTB karena Perjuangkan Hak Informasi

Berita / Oleh

Gugatan Perdata Nomor 03/BAKUMHAM-OTDA/GOLKAR-NTB/I/2014 dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Mataram sesudah menolak memberikan informasi yang diminta oleh Suhardi. Suhardi digugat untuk memberikan ganti rugi senilai Satu Miliar Rupiah. Disebutkan juga bahwa permintaan informasi Suhardi adalah pesanan sponsor untuk menjatuhkan nama DPD Golkar NTB.

Aktivis Digugat Golkar DPD NTB karena Perjuangkan Hak Informasi Read More »

Siaran Pers | PATTIRO : Pelantikan Hambit Bintih Cederai Keadilan dan Lukai Perasaan Rakyat

Siaran Pers / Oleh

Kendati ditentang dan ditolak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyatakan tetap akan melantik Bupati terpilih kabupaten Gunung Mas, provinsi Kalimantan Tengah, Hambit Bintih. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengemukakan alasan bahwa, pelantikan Hambit Bintih harus dilakukan untuk dapat menonaktifkan terdakwa dugaan kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah tersebut. Sementara KPK

Siaran Pers | PATTIRO : Pelantikan Hambit Bintih Cederai Keadilan dan Lukai Perasaan Rakyat Read More »

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan

Siaran Pers / Oleh

Tindakan diskresi (kebebasan mengambil keputusan) sering diperlukan dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Diskresi perlu dilakukan, mengingat ruang lingkup pengaturan tidak pernah bisa menjangkau secara komprehensif dan detil semua hal tentang perkembangan dan situasi, waktu, kebutuhan dan tuntutan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi diskresional bisa dilakukan oleh pejabat publik untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan Read More »

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan

Siaran Pers / Oleh

Tindakan diskresi (kebebasan mengambil keputusan) sering diperlukan dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Diskresi perlu dilakukan, mengingat ruang lingkup pengaturan tidak pernah bisa menjangkau secara komprehensif dan detil semua hal tentang perkembangan dan situasi, waktu, kebutuhan dan tuntutan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi diskresional bisa dilakukan oleh pejabat publik untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan Read More »

DPD GOLKAR NTB Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik

Berita, Peristiwa / Oleh

13 Januari 2014 adalah tanggal kelabu bagi Suhardi, aktivis Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB. Pasalnya pada tanggal itu DPD Partai Golkar NTB melayangkan gugatan perdata kepada yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Mataram terkait permintaan informasi keuangan partai berlambang beringin ini. Kuasa Hukum DPD Partai Golkar NTB, Sri Hayatiningsih menyatakan gugatan ini dilayangkan karena

DPD GOLKAR NTB Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik Read More »

Penelitian Penilaian Warga Terhadap Layanan Puskesmas Di Kabupaten Jeneponto

Penelitian / Oleh

Penilaian Warga terhadap layanan publik menjadi satu kesatuan dalam proses keterlibatan warga dalam mendorong peningkatan pelayanan publik sesuai dengan amanah UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Bentuk partisipasi warga dalam mendorong peningkatan salah satunya adalah dengan memberikan penilaian kepada

Penelitian Penilaian Warga Terhadap Layanan Puskesmas Di Kabupaten Jeneponto Read More »

Siaran Pers | Sosialisasi yang Masif dan Sistematis masih dibutuhkan Pemerintah Harus Lakukan Audit Sosial terhadap Program JKN

Siaran Pers / Oleh

Di awal tahun 2014, bertepatan dengan perayaan tahun baru, rakyat Indonesia mendapat hadiah dari pemerintah yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Dengan adanya JKN sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), secara bertahap, diharapkan seluruh penduduk Indonesia bisa memperoleh perlindungan sosial yang menjamin, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dalam hal ini kebutuhan

Siaran Pers | Sosialisasi yang Masif dan Sistematis masih dibutuhkan Pemerintah Harus Lakukan Audit Sosial terhadap Program JKN Read More »

Siaran Press | Dibalik Pengesahan UU Desa. PATTIRO: Kepala Desa Harus Siap Diaudit oleh BPK

Siaran Pers / Oleh

Disahkannya Undang-Undang Desa (UU Desa) membawa angin segar bagi Desa di Indonesia karena akan lebih banyak mengalirkan dana ke Desa, sehingga diharapkan penduduk di desa bisa lebih sejahtera. Pasal 72 UU Desa menyebutkan, anggaran desa ditetapkan minimal 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan menggunakan asumsi dana transfer daerah

Siaran Press | Dibalik Pengesahan UU Desa. PATTIRO: Kepala Desa Harus Siap Diaudit oleh BPK Read More »

Scroll to Top