DPR telah menyelesaikan masa reses awalnya di tahun 2013. Dan mulai Senin, 13 Mei 2013, DPR memulai Masa Persidangan IV untuk Tahun 2012-2013. Masa Persidangan IV ini akan berlangsung dari tanggal 13 Mei hingga 12 Juli 2013. Berarti ada 44 hari kerja, atau 61 hari kalender. Dalam menjalankan aktivitasnya di masa persidangan ini, DPR akan […]
Update: Perkembangan RUU yang dibahas di DPR Read More »
Kliksatu.com memberitakan dalam headline newsnya. DIREKTUR Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo menyatakan, bahwa, di satu sisi pihaknya menyetujui adanya diskresi bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepadanya. “Namun, persoalan diskresi –baik didalam Naskah Akademik, RUU, dan DIM RUU Pemda tersebut- ternyata tidak diatur. Apa
PATTIRO: Harus Ada Aturan Tentang Diskresi Kepala Daerah Dalam RUU Pemda Read More »
Kewenangan Kepala Daerah (Kada) dalam mengambil keputusan (diskresi) harus diatur dalam RUU Pemda. Hal tersebut dipandang perlu agar tidak dijadikan peluang oleh para Kada agar kebal hukum. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional Sad Dian Utomo mengatakan demi kepentingan umum, hak diskresi bisa digunakan asalkan masih dalam batas kewenangan Kada dan tidak melanggar asas-asas
Ketentuan Diskresi Perlu Ada di RUU Pemda Read More »
Keberadaan aturan main tentang Diskresi Kepala Daerah jangan jadi peluang para pejabat jadi kebal hukum. Agar jelas dan tegas, serta tidak membikin peluang multi-tafsir, RUU Pemda harus mengatur jelas soal diskresi ini. Sikap PATTIRO ini untuk menanggapi pemberitaan di Harian Rakyat Merdeka (13/5), di mana Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyampaikan hak diskresi
Siaran Pers: Diskresi Harus Diatur Dalam RUU Pemda agar Pejabat tidak Kebal Hukum Read More »
SK PPID Kabupaten Trenggalek disahkan berdasarkan keputusan SK PPID Kab Trenggalek bernomor : 188.45/ 318/ 406.004/ 2013 tertanggal. 20 Februari 2013. Dimana sebelumnya pada bulan Februari 2013 Peraturan Bupati Tentang Pelayanan Informasi juga disahkan. Butuh waktu 7 bulan perjuangan dari Fasilitator badan publik CATI untuk mendorong, mengusulkan, dan memfasilitasi PPID ini. Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi di
SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kab.Trenggalek Disahkan Read More »
Video grafis tentang hak warga negara atas informasi yang dijamin oleh UU Keterbukaan Informasi Publik. Diproduksi tahun 2013 persembahan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Bandung Barat bekerja sama dengan CLD Kanada.
Video Grafis Hak Untuk Tahu Read More »
Pelatihan Monitoring dan Evaluasi PPRG diselengggarakan hari Senin s.d. Rabu tanggal 6-8 Mei 2013 di Bandung. Pelatihan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PATTIRO untuk mendukung implementasi Surat Edaran Nomor: 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
Pelatihan Monitoring dan Evaluasi PPRG, Senin-Rabu, 6 s.d. 8 Mei 2013 Read More »
Dewan Perwakilan Rakyat terus mengharmonisasikan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Rancangan Undang-Undang Desa dengan menjalin komunikasi lintas fraksi dan lintas panitia khusus. Hal ini dilakukan karena sebelumnya, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai ada lima RUU yang tumpang tindih dalam pengaturannya. Sehingga desentralisasi belum tentu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebab bagi PATTIRO, kesejahteraan
“…DPR dan KEMENDAGRI Akan BENAHI Lima RUU yang Tumpang Tindih…” Read More »
Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) terus jadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, RUU itu berpotensi jadi celah kepala daerah menyalahgunakan kewenangan dalam APBD. DIREKTUR Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo kepada Rakyat Merdeka, mengungkapkan, peluang kepala daerah untuk merancang dan mengesahkan RAPBD sangat terbuka. Sebab, dalam RUU Pemda Pasal 202 dan 207
Teknologi saat ini memang berkembang dengan pesat dan sangat berguna bagi masyarakat, mudahnya diakses dan cepatnya informasi menjadi alasan kenapa sistem informasi yang ada menjadi bagian dari keberlangsungan hidup masyarakat. Hal ini pula yang di manfaat kan oleh PDAM Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan Publiknya. Hari ini Rabu 08-05-2013 PDAM Kota Malang bekrjasama dengan Pasific
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang Launching Sistem SMS Air Read More »
PATTIRO, sebagai bagian dari masyarakat sipil, mengambil prakarsa untuk secara proaktif menyuarakan perlunya harmonisasi kelima RUU dengan tujuan meningkatkan kualitas dari undang-undang yang dihasilkan dan sekaligus mencegah terjadinya berbagai masalah saat diimplementasikannya kelima peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk lebih lengkap tentang review 5 RUU klik disini. Review yang dilakukan terhadap kelima Rancangan Undang-Undang menghasilkan teridentifikasinya 4
Review Lima Rancangan Undang-Undang Read More »
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyatakan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah berpotensi memberikan perlindungan terhadap tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terlihat adanya dua pola perlindungan praktik tersebut. “Pola pertama memberikan payung bagi pengabaian kontrol politik atas keuangan daerah dan pola kedua memberikan payung bagi imunitas hukum dari kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Sad Dian Utomo
PATTIRO: RUU Pemda Beri Perlindungan Hukum Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Read More »
