Author name: PATTIRO

Kompaks Kritik Tunjangan Pegawai

Peristiwa / Oleh

SEMARANG – Koalisi Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang (Kompaks) yang terdiri dari beberapa lembaga menolak rencana penganggaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan juga kenaikan tunjangan perumahan untuk anggota Dewan. Lembaga yang tergabung dalam Kompaks antara lain PATTIRO Semarang, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, KP2KKN, KAMMI Semarang, PC PMII Kota Semarang, Komunitas Kemijen, Komunitas Lamper Kidul, […]

Kompaks Kritik Tunjangan Pegawai Read More »

Keterbukaan dan Transparansi Kunci Sukses Pembangunan

Peristiwa / Oleh

JAKARTA — “Bank Dunia melihat keterbukaan dan transparansi sebagai kunci dalam menciptakan hasil pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas,” kata Dini Sari Djalal, Senior Communications Officer Bank Dunia perwakilan Indonesia, saat memberi open statement diskusi bertajuk Bank Dunia dan Pembangunan Terbuka (Open Development), Senin (3/12) di kantor World Bank perwakilan Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman

Keterbukaan dan Transparansi Kunci Sukses Pembangunan Read More »

Pelayanan Publik di Jeneponto harus Ditingkatkan

Peristiwa / Oleh

JENEPONTO — Masih buruknya pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan, membuat Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, meminta jajarannya meningkatkan pelayanan. Sebagaimana terungkap pada diskusi publik antara PATTIRO Jeneponto (Jeka), bersama Wakil Bupati Jeneponto Burhanuddin Baso Tika, Ketua DPRD Mulyadi Mustamu, Sekkab Iksan Iskandar, Kadisdukcapil Bakarang, Sekretaris Inspektorat Zainel Lau, dan undangan lainnya, yang digelar di

Pelayanan Publik di Jeneponto harus Ditingkatkan Read More »

Angkernya Pelayanan Publik

Peristiwa / Oleh

Setiap warga negara selalu memerlukan beragam pelayanan (barang dan jasa) baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Produk layanan yang disediakan pemerintah (public goods) diantaranya adalah pelayanan atas keamanan, pelayanan identitas diri seperti KTP, SIM maupun akta tanah, pelayanan listrik, pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Meskipun untuk yang dua hal terakhir (pelayanan pendidikan dan kesehatan), pihak

Angkernya Pelayanan Publik Read More »

Dukungan LSM untuk Inisiatif Keterbukaan Pemerintah (OGI) di Kalteng dan Ambon

Peristiwa / Oleh

JAKARTA — PATTIRO bersama TII (Transparency International Indonesia), ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), dan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang merupakan Tim Inti Open Government Indonesia (OGI) terlibat dalam mendorong piloting pelaksanaan Open Government Partnership (OGP). Dua daerah yang mulai diinisiasi sebagai daerah percontohan adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Ambon, serta menyusul

Dukungan LSM untuk Inisiatif Keterbukaan Pemerintah (OGI) di Kalteng dan Ambon Read More »

PATTIRO: Sediakan Mekanisme Komplain BOS

Peristiwa / Oleh

SEMARANG — Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang meminta Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah menyediakan mekanisme komplain untuk pengaduan dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). “Selama ini tidak pernah ada keluhan, karena memang masyarakat tidak mengetahui mekanisme komplain. Apalagi masih ada sekolah yang tidak memiliki unit pengaduan dan tidak ada petugas khusus untuk

PATTIRO: Sediakan Mekanisme Komplain BOS Read More »

Layanan Aduan Macet, Masyarakat Pilih Media Massa

Peristiwa / Oleh

SEMARANG—Hasil survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pukulan bagi Pemkot dan instansi terkait. Sapta Program yang didengungkan pemerintahan hanya slogan. Bagaimana tidak? Salah satu program yang ditetapkan itu adalah menyangkut peningkatan layanan publik. Akan tetapi hasil yang dilakukan KPK  justru menempatkan Kota Semarang nomor empat terbawah dari 60 kota yang disurvei. Pegiat Pusat Telaah

Layanan Aduan Macet, Masyarakat Pilih Media Massa Read More »

PATTIRO Buka Mobil Pengaduan

Peristiwa / Oleh

SOLO – Pelayanan publik di sejumlah kelurahan dan kecamatan di Kota Solo ditemukan masih buruk. Warga mengeluhkan kondisi layanan publik baik molornya pelayanan hingga perilaku petugas ketika mengakses layanan publik. Kesimpulan ini hasil penelitian oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Solo terhadap sejumlah responden yang diambil secara acak. Pengambilan sampel dilakukan terhadap 300 orang

PATTIRO Buka Mobil Pengaduan Read More »

PATTIRO: Bantuan Hukum Gratis Minim Sosialisasi

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai layanan bantuan hukum oleh Pemerintah Kota Semarang secara gratis untuk masyarakat miskin masih minim sosialisasi sehingga masyarakat banyak yang beralih ke lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Banyak masyarakat miskin tidak tahu bahwa ada bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Pemkot Semarang serta tidak tahu bagaimana untuk mengaksesnya,” kata aktivis

PATTIRO: Bantuan Hukum Gratis Minim Sosialisasi Read More »

BOS: Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas

Peristiwa / Oleh

Pelaksanaan mandat konstitusi, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar sudah semestinya dijalankan dengan serius oleh Pemerintah. Dan ini ditunjukkan dengan tingginya nilai anggaran yang dialokasikan untuk bidang ini. Salah satu program unggulan dibidang pendidikan ini adalah Program Bantuan Operasional Sekolah. Sejak dilaksanakan pada Tahun 2005, Program BOS selalu berada dalam proses perbaikan terus

BOS: Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas Read More »

PATTIRO: Masyarakat Tak Puas Pelayanan Publik di Solo

Peristiwa / Oleh

Tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan publik di Surakarta dinilai rendah. Penilaian tersebut muncul berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Solo selama beberapa bulan terakhir. Pegiat PATTIRO Solo, Alif Basuki, menyebutkan bahwa mereka telah melakukan penelitian terhadap 300 responden. “Data lapangan kami peroleh dengan wawancara mendalam,” kata dia di Surakarta,

PATTIRO: Masyarakat Tak Puas Pelayanan Publik di Solo Read More »

Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender

Modul, Publikasi / Oleh

Setelah 60 tahun Kemerdekaan Indonesia, tingkat kesejahteraan (kesehatan pendidikan, dan perekonomian) perempuan Indonesia masih rendah. Hal itu tercermin dari Human Development Index (HDI) dan Gender Development Index (GDT) Indonesia yang masih rendah. Demikian pula dalam Gender Empowerment Measurement (GEM), Indonesia belum berada pada posisi yang menggembirakan. Hal ini ditandai rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan Indonesia, termarjinalisasinya

Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender Read More »

Scroll to Top
Skip to content