Author name: PATTIRO

Hak Untuk Tahu, Atas Informasi yang Dibutuhkan

Multimedia / Oleh

 Durasi: 12:39 HAK UNTUK TAHU, dimana masyarakat berhak atas informasi yang mereka butuhkan. Pragmen Informasi Jaminan Pembiayaan Persalinan dari Bidan Desa. UU No. 14 Tahun 2008 menjamin pelayanan atas informasi kepada masyarakat. Film pendek berjudul “Tong Was-Was” (Jangan Khawatir) ini mengisahkan kegalauan masyarakat yang tidak mengetahui informasi atas program bantuan pemerintah. Kegalauan tersebut kemudian […]

Hak Untuk Tahu, Atas Informasi yang Dibutuhkan Read More »

Minta Informasi Soal Akta, Kelompok Warga Langsung Dapat Kepastian

Peristiwa / Oleh

Kelompok perempuan Setia Kawan Desa Jagaraga dan community center/kelompok warga (CC) Desa Gelogor Kabupaten Lombok Barat, NTB melakukan permohonan informasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Selasa, 9 April 2013. Aminah sebagai wakil dari kelompok perempuan Setia Kawan dan Susmiyati mewakili CC Gelogor mengajukan permohonan informasi untuk menanyakan kejelasan tentang peraturan yang menjadikan akta

Minta Informasi Soal Akta, Kelompok Warga Langsung Dapat Kepastian Read More »

Pengumuman Pansel Calon Anggota Komisi Informasi Pusat

Peristiwa / Oleh

PANITIA SELEKSI (PANSEL) CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2013-2017 d/a: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Gedung A (Belakang) Lt. IV Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp: (021) 3440051, Fax: (021) 3440051 www.kominfo.go.id dan seleksi.kominfo.go.id PENGUMUMAN Meneruskan Pengumuman Ujian Tertulis Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013 – 2017 pada tanggal 26

Pengumuman Pansel Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Read More »

Draf RUU Pemda Memberi Celah Perda Diskriminatif

Peristiwa / Oleh

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang sedang dibahas di DPR dinilai masih memberikan peluang munculnya peraturan daerah (Perda) diskriminatif. Poin ini mencuat dalam diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) di Hotel Ibis, Jumat (15/3). “Karena dari faktanya, kami terima masih laporan tentang Perda diskriminatif,” kata Komisioner Komnas Perempuan

Draf RUU Pemda Memberi Celah Perda Diskriminatif Read More »

Peluncuran Stranas Pengarusutamaan Gender Melalui PPRG

Peristiwa / Oleh

JAKARTA – “Pembangunan ke depan akan memprioritaskan pendekatan gender, baik dalam perencanaan, penganggaran, hingga ketingkat pelayanan kepada masyarakat’” Demikian ditegaskan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana, pada pembukaan peluncuran dan sosialisasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG). Acara yang diselenggarakan pada 5 Maret 2013, di Gedung Bappenas,

Peluncuran Stranas Pengarusutamaan Gender Melalui PPRG Read More »

Masyarakat Keluhkan Infak dan Shadaqah di Sekolah

Peristiwa / Oleh

PEKALONGAN, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Pekalongan menerima 314 pengaduan dari masyarakat Kota Pekalongan dalam Bulan Pengaduan Pelayanan Publik yang dilaksanakan selama November hingga Desember 2012. Masalah biaya dalam bentuk infak dan shodakoh di sejumlah sekolah, ketidakjelasan prosedur pengajuan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) serta ketidakjelasan prosedur pengurusan administrasi kependudukan

Masyarakat Keluhkan Infak dan Shadaqah di Sekolah Read More »

Diskusi Best Practice – Pengarusutamaan Gender dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak

Peristiwa / Oleh

PATTIRO sebagai mitra  Program Australia Indonesia Partnership Maternal and Neonatal Health (AIPMNH), akan mengadakan acara Diskusi Best Practice – Pengarusutamaan Gender dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun kegiatan dilaksanakan pada: KAMIS, 28 FEBRUARI 2013 09.00 –  12.30 WIB HOTEL IBIS SLIPI Jalan Letnan Jenderal S Parman Kav 59  11480 Konfirmasi kehadiran

Diskusi Best Practice – Pengarusutamaan Gender dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak Read More »

Koalisi Kebebasan Informasi Desak Presiden Segera Bentuk Pansel KI

Peristiwa / Oleh

Mandat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan segera diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2009-2013. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009, masa jabatan Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 akan berakhir pada 2 Juni 2013. Namun hingga saat ini, memasuki bulan kedua 2013, yang berarti masa jabatan Komisi Informasi

Koalisi Kebebasan Informasi Desak Presiden Segera Bentuk Pansel KI Read More »

Pejabat Tersangka Harus Mundur

Peristiwa / Oleh

SERANG – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten meminta kepada para pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mengundurkan diri. Jika tidak ada kesadaran, PATTIRO meminta Gubernur Ratu Atut Chosiyah mencopot sejumlah pejabat yang tersangkut kasus hukum. Pihaknya meminta Pemprov Banten berkaca pada kasus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi

Pejabat Tersangka Harus Mundur Read More »

Advokasi Pembentukan PPID Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

Peristiwa / Oleh

Kisah Advokasi Pembentukan PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) Kabupaten Keerom Provinsi Papua oleh Peter Supardi (District Facilitator Badan Publik Kabupaten Keerom, Papua) Pada 10 September 2012, saya secara resmi bergabung dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), melaksanakan program dukungan Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD). Saya ditempatkan sebagai distrik fasilitator badan publik Kabupaten

Advokasi Pembentukan PPID Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Read More »

Pendidikan Banten Belum Maksimal

Peristiwa / Oleh

SERANG – Komitmen Pemprov Banten terhadap dunia pendidikan dianggap belum maksimal. Capaian-capaian yang ada dinilai masih semu atau jauh dari harapan. Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten menilai, dalam kurun waktu 2012 lalu komitmen pelayanan pendidikan di Banten belum maksimal jika diukur dari beberapa indikator yang menyangkut komponen indeks pembangunan manusia (IPM). ”Melihat IPM komitmen,

Pendidikan Banten Belum Maksimal Read More »

Produktivitas DPRD Banten Rendah

Peristiwa / Oleh

SERANG — Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten menilai produktivitas anggota DPRD Banten dalam membuat regulasi berupa peraturan daerah (perda) dinilai rendah. Belum lagi, adanya perda yang dinilai tidak sesuai kebutuhan pelayanan publik. “Dalam memproduksi perda, DPRD Banten sejak 2009-2012 hanya menghasilkan 21 perda. Rata-rata setiap tahun DPRD Banten menghasilkan lima perda. Hal ini menunjukkan

Produktivitas DPRD Banten Rendah Read More »

Scroll to Top