SOLO – Pelayanan publik di sejumlah kelurahan dan kecamatan di Kota Solo ditemukan masih buruk. Warga mengeluhkan kondisi layanan publik baik molornya pelayanan hingga perilaku petugas ketika mengakses layanan publik. Kesimpulan ini hasil penelitian oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Solo terhadap sejumlah responden yang diambil secara acak. Pengambilan sampel dilakukan terhadap 300 orang […]
PATTIRO Buka Mobil Pengaduan Read More »
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai layanan bantuan hukum oleh Pemerintah Kota Semarang secara gratis untuk masyarakat miskin masih minim sosialisasi sehingga masyarakat banyak yang beralih ke lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Banyak masyarakat miskin tidak tahu bahwa ada bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Pemkot Semarang serta tidak tahu bagaimana untuk mengaksesnya,” kata aktivis
PATTIRO: Bantuan Hukum Gratis Minim Sosialisasi Read More »
Pelaksanaan mandat konstitusi, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar sudah semestinya dijalankan dengan serius oleh Pemerintah. Dan ini ditunjukkan dengan tingginya nilai anggaran yang dialokasikan untuk bidang ini. Salah satu program unggulan dibidang pendidikan ini adalah Program Bantuan Operasional Sekolah. Sejak dilaksanakan pada Tahun 2005, Program BOS selalu berada dalam proses perbaikan terus
BOS: Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas Read More »
Tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan publik di Surakarta dinilai rendah. Penilaian tersebut muncul berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Solo selama beberapa bulan terakhir. Pegiat PATTIRO Solo, Alif Basuki, menyebutkan bahwa mereka telah melakukan penelitian terhadap 300 responden. “Data lapangan kami peroleh dengan wawancara mendalam,” kata dia di Surakarta,
PATTIRO: Masyarakat Tak Puas Pelayanan Publik di Solo Read More »
Setelah 60 tahun Kemerdekaan Indonesia, tingkat kesejahteraan (kesehatan pendidikan, dan perekonomian) perempuan Indonesia masih rendah. Hal itu tercermin dari Human Development Index (HDI) dan Gender Development Index (GDT) Indonesia yang masih rendah. Demikian pula dalam Gender Empowerment Measurement (GEM), Indonesia belum berada pada posisi yang menggembirakan. Hal ini ditandai rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan Indonesia, termarjinalisasinya
Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender Read More »
Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti membutuhkan informasi, apakah itu informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, kepentingan jasmani dan rohani, kesehatan, pendidikan, kebutuhan sehari-hari, maupun terkait perkembangan ilmu pengetahuan di sekitar kita dan di belahan bumi lainnya. Setiap orang memiliki hak kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional oleh PBB sejak tahun 1946 dalam
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi Read More »
JAKARTA, 9 NOPEMBER 2012 – “Keberadaan RUU Aparatur Sipil Negara ini menjadi penanda akan terjadinya ‘big bang’ kedua selama masa reformasi negeri kita’” demikian pernyataan Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif PATTIRO, tatkala mengantarkan Diskusi Kebijakan-I yang diselenggarakan hari Kamis, awal Nopember lalu. Diskusi yang diadakan oleh Unit Kebijakan Publik, PATTIRO ini mengambil lokasi di Lantai
[Diskusi Kebijakan-I] RUU ASN, ‘Big Bang’ Kedua Reformasi Read More »
“Setelah era politik parpol-parpol yang berebut kekuasaan, disusul oleh kekuasaan kaum“Setelah era politik parpol-parpol yang berebut kekuasaan, disusul oleh kekuasaan kaum profesional dan kemudian tentara/militer selama tigapuluh tahun lebih, kini datanglah era untuk menyaksikan munculnya peranan lembaga-lembaga keagamaan (seperti ulama dan sebagainya). —– KH Abdurrahman Wahid, “Tahan Berpolitikkah Pondok Pesantren?,” www.gusdur.net, 5 Oktober 2005 NAHDLATUL
Sejak didirikan pada tahun 1999, PATTIRO telah berkontribusi dalam memfasilitasi interaksi para pelaku dalam pembuatan kebijakan publik maupun dalam peningkatan pelayanan publik dan anggaran di daerah. Dalam memainkan perannya, PATTIRO memfasilitasi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi anggaran, inisiasi Peraturan Daerah, serta mengembangkan model perbaikan pelayanan publik melalui mekanisme komplain. Di saat bersamaan PATTIRO juga mengembangkan
Konsolidasi Jaringan PATTIRO Raya dalam PUPN Anyer 2012 Read More »
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sejak terjadinya reformasi di akhir dekade 1990-an, Indonesia mengalami perubahan pesat dalam kehidupan bernegara, yakni terjadi penguatan komitmen untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) serta menerapkan semangat demokratisasi dan desentralisasi. Komitmen pemerintah untuk senantiasa menegakkan HAM dimulai dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, membuat undang-undang tentang penjaminan dan pengaturan HAM,
Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2011 Read More »
Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak 1970-an. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Terdapat argumentasi bahwa, pertama pemanfaatan teknologi pupuk sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Kedua, petani Indonesia umumnya tidak bisa memanfaatkan teknologi pupuk
Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia Read More »
Durasi: 22:29 | Perlunya mendorong masyarakat untuk bersama-sama melakukan monitoring program bantuan sosial dari pemerintah yang menggunakan dana APBN seperti bantuan operasional sekolah (BOS), pupuk bersubsidi dan beras miskin (raskin)
Penyelewengan Berujung Petaka (versi panjang) Read More »
