Author name: PATTIRO

Perlunya Kolaborasi untuk Aksi Perubahan Iklim

Berita, Peristiwa / Oleh

JAKARTA. 25 Agustus 2022 –  Komitmen Indonesia untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1.5 derajat Celcius telah disepakati dalam Persetujuan Paris pada tahun 2015. Dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) lahir di tahun tersebut sebagai kesepakatan resmi dalam upaya penurunan emisi negara kita yang diserahkan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC). Pada […]

Perlunya Kolaborasi untuk Aksi Perubahan Iklim Read More »

Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender dalam Program Penurunan Stunting

Berita, Peristiwa / Oleh

Berdasarkan laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka stunting di Indonesia saat ini masih sekitar 24,4%, melebihi standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization—WHO) yaitu 20%. Upaya penurunan stunting pada anak di bawah umur dua tahun menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender dalam Program Penurunan Stunting Read More »

ToT Kajian Kerentanan untuk Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Pertanian

Berita, Peristiwa / Oleh

Perubahan iklim secara ekstrim menjadi ancaman tersendiri bagi produktivitas pertanian di Indonesia. Hal ini dapat mengganggu ketahanan pangan sekaligus berdampak pada kerugian ekonomi. Sebagai upaya untuk mengidentifikasi risiko perubahan iklim terhadap sektor pertanian di daerah, PATTIRO bekerja sama dengan PI AREA menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian dampak perubahan iklim di sektor pertanian pada 19-21 Juli 2022.

ToT Kajian Kerentanan untuk Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Pertanian Read More »

Dorong Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial, PATTIRO Selenggarakan Pendampingan Teknis GAT Bagi CSO

Berita, Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) telah menyusun Gender Assessment Tools (GAT) dalam Perhutanan Sosial. Tools ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai isu gender dalam pengelolaan perhutanan sosial mulai dari tahapan pra dan pasca persetujuan perhutanan sosial hingga kebijakan dan kelembagaan perhutanan sosial di daerah. Hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi bahan awal untuk menyusun rekomendasi

Dorong Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial, PATTIRO Selenggarakan Pendampingan Teknis GAT Bagi CSO Read More »

Perkuat Kapasitas Aktivis Perempuan, PATTIRO Selenggarakan Pelatihan Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial

Berita, Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) didukung The Asia Foundation mengadakan pelatihan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam Perhutanan Sosial pada Senin-Selasa (30-31/6). Pelatihan diselenggarakan secara daring diikuti oleh sekitar 40 orang yang berasal dari 21 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta terkait konsep gender secara

Perkuat Kapasitas Aktivis Perempuan, PATTIRO Selenggarakan Pelatihan Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial Read More »

Dukungan Pendanaan Daerah untuk Membangun Aksi Ketahanan Iklim yang Inklusif

Berita, Peristiwa / Oleh

Kelompok masyarakat sipil perlu mengawal pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan anggaran pembangunan berketahanan iklim sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Budget Tracking yang diselenggarakan oleh PATTIRO di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 10-12 April 2022. TOT Budget Tracking merupakan bagian dari program Voice for Inclusiveness Resilience

Dukungan Pendanaan Daerah untuk Membangun Aksi Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Siaran Pers | Merespon Disahkannya RUU DOB Papua

Berita, Siaran Pers / Oleh

PATTIRO: Pembangunan DOB Papua Perlu Diakselerasi dengan Pendekatan Pengembangan Distrik Pada Kamis (30/6), Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua menjadi UU. Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Siaran Pers | Merespon Disahkannya RUU DOB Papua Read More »

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal

Berita, Peristiwa / Oleh

JAKARTA, KOMPAS — Dana bagi hasil sumber daya kehutanan dana reboisasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengelolaan perhutanan sosial. Dana reboisasi yang mengendap di daerah pun cukup besar. Padahal, dana ini dapat digunakan untuk memperluas akses lahan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan, masih terdapat sisa dana bagi hasil

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal Read More »

PATTIRO Dorong Insentif Fiskal bagi Daerah yang Menerapkan Regulasi TAPE/TAKE

Berita, Peristiwa / Oleh

Pasca diterbitkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah diharapkan dapat merumuskan pengaturan insentif fiskal yang mendorong kinerja daerah dalam menjaga perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Program Manajer PATTIRO, Ramlan Nugraha, dalam pemaparannya pada diskusi publik bertajuk “Bagaimana Arah Kebijakan Insentif Fiskal kepada Daerah Pasca Diterbitkannya

PATTIRO Dorong Insentif Fiskal bagi Daerah yang Menerapkan Regulasi TAPE/TAKE Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2019

Laporan Tahunan / Oleh

Tahun ini adalah tahun yang istimewa, PATTIRO berulang tahun ke-20 tahun. Kami bersyukur PATTIRO dapat eksis dan terus berupaya untuk dapat memberikan kontribusi terbaiknya di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya di tiga fokus area, yaitu transparansi, reformasi pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas pelayanan publik. Berawal dari kesamaan pandangan dengan dua orang kolega satu kantor di

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2019 Read More »

Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Infografis, Publikasi / Oleh

Pasca diberlakukannya UU Pemda yang mengalihkan kewenangan pengelolaan kehutanan dari Kab/Kota ke Provinsi, sejak tahun 2017 penyaluran DBH Dana Reboisasi dilakukan Pemerintah kepada Provinsi penghasil. Ketentuan mengenai pengaturan DBH DR ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai mandat dari UU APBN. Pada tahun 2022, Kemenkeu menerbitkan PMK No. 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH

Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Read More »

Peningkatan Kapasitas Mitra CSO VICRA Melalui TOT Berketahanan Iklim dan Analisis GESI

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, Februari 2022. Salah satu outcome yang akan dicapai dalam program Voice for Inclusiveness Climate Resillience Actions (VICRA) yaitu isu dan kebijakan perubahan iklim dapat didiskusikan dan dipahami oleh berbagai stakeholders di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Dalam rangka mencapai outcome tersebut, maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas tim pelaksana program VICRA, sehingga mereka bisa

Peningkatan Kapasitas Mitra CSO VICRA Melalui TOT Berketahanan Iklim dan Analisis GESI Read More »

Scroll to Top
Skip to content