Author name: PATTIRO

ToT Kajian Kerentanan untuk Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Pertanian

Perubahan iklim secara ekstrim menjadi ancaman tersendiri bagi produktivitas pertanian di Indonesia. Hal ini dapat mengganggu ketahanan pangan sekaligus berdampak pada kerugian ekonomi. Sebagai upaya untuk mengidentifikasi risiko perubahan iklim terhadap sektor pertanian di daerah, PATTIRO bekerja sama dengan PI AREA menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian dampak perubahan iklim di sektor pertanian pada 19-21 Juli 2022. […]

ToT Kajian Kerentanan untuk Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Pertanian Read More »

Dorong Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial, PATTIRO Selenggarakan Pendampingan Teknis GAT Bagi CSO

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) telah menyusun Gender Assessment Tools (GAT) dalam Perhutanan Sosial. Tools ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai isu gender dalam pengelolaan perhutanan sosial mulai dari tahapan pra dan pasca persetujuan perhutanan sosial hingga kebijakan dan kelembagaan perhutanan sosial di daerah. Hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi bahan awal untuk menyusun rekomendasi

Dorong Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial, PATTIRO Selenggarakan Pendampingan Teknis GAT Bagi CSO Read More »

Perkuat Kapasitas Aktivis Perempuan, PATTIRO Selenggarakan Pelatihan Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) didukung The Asia Foundation mengadakan pelatihan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam Perhutanan Sosial pada Senin-Selasa (30-31/6). Pelatihan diselenggarakan secara daring diikuti oleh sekitar 40 orang yang berasal dari 21 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta terkait konsep gender secara

Perkuat Kapasitas Aktivis Perempuan, PATTIRO Selenggarakan Pelatihan Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial Read More »

Dukungan Pendanaan Daerah untuk Membangun Aksi Ketahanan Iklim yang Inklusif

Kelompok masyarakat sipil perlu mengawal pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan anggaran pembangunan berketahanan iklim sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Budget Tracking yang diselenggarakan oleh PATTIRO di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 10-12 April 2022. TOT Budget Tracking merupakan bagian dari program Voice for Inclusiveness Resilience

Dukungan Pendanaan Daerah untuk Membangun Aksi Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Siaran Pers | Merespon Disahkannya RUU DOB Papua

PATTIRO: Pembangunan DOB Papua Perlu Diakselerasi dengan Pendekatan Pengembangan Distrik Pada Kamis (30/6), Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua menjadi UU. Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Siaran Pers | Merespon Disahkannya RUU DOB Papua Read More »

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS — Dana bagi hasil sumber daya kehutanan dana reboisasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengelolaan perhutanan sosial. Dana reboisasi yang mengendap di daerah pun cukup besar. Padahal, dana ini dapat digunakan untuk memperluas akses lahan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan, masih terdapat sisa dana bagi hasil

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal Read More »

PATTIRO Dorong Insentif Fiskal bagi Daerah yang Menerapkan Regulasi TAPE/TAKE

Pasca diterbitkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah diharapkan dapat merumuskan pengaturan insentif fiskal yang mendorong kinerja daerah dalam menjaga perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Program Manajer PATTIRO, Ramlan Nugraha, dalam pemaparannya pada diskusi publik bertajuk “Bagaimana Arah Kebijakan Insentif Fiskal kepada Daerah Pasca Diterbitkannya

PATTIRO Dorong Insentif Fiskal bagi Daerah yang Menerapkan Regulasi TAPE/TAKE Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2019

Tahun ini adalah tahun yang istimewa, PATTIRO berulang tahun ke-20 tahun. Kami bersyukur PATTIRO dapat eksis dan terus berupaya untuk dapat memberikan kontribusi terbaiknya di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya di tiga fokus area, yaitu transparansi, reformasi pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas pelayanan publik. Berawal dari kesamaan pandangan dengan dua orang kolega satu kantor di

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2019 Read More »

Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasca diberlakukannya UU Pemda yang mengalihkan kewenangan pengelolaan kehutanan dari Kab/Kota ke Provinsi, sejak tahun 2017 penyaluran DBH Dana Reboisasi dilakukan Pemerintah kepada Provinsi penghasil. Ketentuan mengenai pengaturan DBH DR ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai mandat dari UU APBN. Pada tahun 2022, Kemenkeu menerbitkan PMK No. 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH

Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Read More »

Peningkatan Kapasitas Mitra CSO VICRA Melalui TOT Berketahanan Iklim dan Analisis GESI

Jakarta, Februari 2022. Salah satu outcome yang akan dicapai dalam program Voice for Inclusiveness Climate Resillience Actions (VICRA) yaitu isu dan kebijakan perubahan iklim dapat didiskusikan dan dipahami oleh berbagai stakeholders di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Dalam rangka mencapai outcome tersebut, maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas tim pelaksana program VICRA, sehingga mereka bisa

Peningkatan Kapasitas Mitra CSO VICRA Melalui TOT Berketahanan Iklim dan Analisis GESI Read More »

Masyarakat Sipil Apresiasi Pemerintah Terapkan Skema Insentif Fiskal berbasis Ekologi secara Nasional

Koalisi masyarakat sipil untuk pendanaan lingkungan hidup mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memperluas indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam skema Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022.  Melalui perluasan indikator ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Demikian antara lain disampaikan Maya Rostanty selaku pembicara dalam diskusi publik

Masyarakat Sipil Apresiasi Pemerintah Terapkan Skema Insentif Fiskal berbasis Ekologi secara Nasional Read More »

Press Release | Diskusi Publik Kebijakan DID Tahun 2022 Diharapkan Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Nasional dan Daerah

PATTIRO: Kebijakan DID Tahun 2022 Diharapkan Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Nasional dan Daerah Salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah melalui Dana Insentif Daerah (DID). Dana ini dialokasikan oleh pemerintah dalam APBN untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan,

Press Release | Diskusi Publik Kebijakan DID Tahun 2022 Diharapkan Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Nasional dan Daerah Read More »

Scroll to Top
Skip to content