Tahun ini adalah tahun yang istimewa, PATTIRO berulang tahun ke-20 tahun. Kami bersyukur PATTIRO dapat eksis dan terus berupaya untuk dapat memberikan kontribusi terbaiknya di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya di tiga fokus area, yaitu transparansi, reformasi pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas pelayanan publik. Berawal dari kesamaan pandangan dengan dua orang kolega satu kantor di […]
Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2019 Read More »
Pasca diberlakukannya UU Pemda yang mengalihkan kewenangan pengelolaan kehutanan dari Kab/Kota ke Provinsi, sejak tahun 2017 penyaluran DBH Dana Reboisasi dilakukan Pemerintah kepada Provinsi penghasil. Ketentuan mengenai pengaturan DBH DR ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai mandat dari UU APBN. Pada tahun 2022, Kemenkeu menerbitkan PMK No. 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH
Jakarta, Februari 2022. Salah satu outcome yang akan dicapai dalam program Voice for Inclusiveness Climate Resillience Actions (VICRA) yaitu isu dan kebijakan perubahan iklim dapat didiskusikan dan dipahami oleh berbagai stakeholders di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Dalam rangka mencapai outcome tersebut, maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas tim pelaksana program VICRA, sehingga mereka bisa
Peningkatan Kapasitas Mitra CSO VICRA Melalui TOT Berketahanan Iklim dan Analisis GESI Read More »
Koalisi masyarakat sipil untuk pendanaan lingkungan hidup mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memperluas indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam skema Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022. Melalui perluasan indikator ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Demikian antara lain disampaikan Maya Rostanty selaku pembicara dalam diskusi publik
PATTIRO: Kebijakan DID Tahun 2022 Diharapkan Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Nasional dan Daerah Salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah melalui Dana Insentif Daerah (DID). Dana ini dialokasikan oleh pemerintah dalam APBN untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan,
Pemerintah Indonesia telah memperkirakan terjadinya potensi penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebagai dampak dari perubahan iklim. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2019, Indonesia akan mengalami potensi kerugian ekonomi sebesar Rp 115,4 triliun pada tahun 2024 pada empat sektor prioritas, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian,
PATTIRO Selenggarakan Kick-Off Meeting Program VICRA Read More »
Guna mendukung kapasitas peneliti dalam meningkatkan kualitas penelitian, pada periode ini PATTIRO juga melaksanakan kegiatan untuk mendukung peningkatan kualitas penelitian, melalui pelatihan metodologi penelitian sosial. Pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 21 September 2021 bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Penerapan Insentif Fiskal berbasis Ekologi atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak hanya mampu mendorong perlindungan lingkungan, namun juga dapat mempercepat pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini disampaikan oleh Maya Rostanty selaku Senior Advisor Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dalam Konferensi Nasional mengenai Perkembangan dan Arah Baru Kebijakan Insentif
Penerapan EFT dapat Mempercepat Pengarusutamaan Gender di Daerah Read More »
Jakarta – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menargetkan Green Leadership Forum (GLF) bisa diselenggarakan setiap tahun. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif PATTIRO Bejo Untung dalam GLF ke-2 yang diadakan secara daring pada Rabu (27/10). Menurut Bejo, hal itu penting diupayakan karena GLF bertujuan mewujudkan kebangkitan nasional dalam mendorong transfer fiskal berbasis ekologi di Indonesia.
PATTIRO Targetkan GLF Bisa Diselenggarakan Setiap Tahun Read More »
Jakarta – Skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) dinilai cukup berhasil dalam mendorong konservasi lingkungan hidup di banyak daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa kepala daerah baik yang sudah menerapkan EFT atau pun yang sedang mempertimbangkan dalam Green Leadership Forum (GLF) yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat
Skema EFT Dinilai Efektif Mendorong Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia Read More »
“Berbagai gagasan dan potensi dari lembaga-lembaga di Indonesia yang concern terhadap aksi perubahan iklim menjadi bagian penting untuk masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, menyamakan pandangan yang ideal dari para lembaga menjadi hal yang perlu dilakukan”, demikian sambutan dari Dr Anindya Chatterjee selaku Direktur Regional IDRC pada Inception Workshop Program Think Climate Indonesia (TCI) pada 21 Juli lalu. Salah satu gagasan tersebut
Perkuat Kolaborasi, PATTIRO Ikuti Inception Workshop Program Think Climate Indonesia Read More »
Hingga tahun 2020, kawasan hutan yang telah dikelola melalui skema perhutanan sosial (PS) telah mencapai 4,2 juta hektar. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan luasan kawasan perhutanan sosial menjadi 8 juta hektar pada tahun 2024 (RPJMN 2020-2024). Target ini ditetapkan untuk mengentaskan kemiskinan, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan rata-rata pendapatan petani hutan kemasyarakatan mencapai Rp 28.340.724 per
