Author name: PATTIRO

Siaran Pers | Merespon Disahkannya RUU DOB Papua

PATTIRO: Pembangunan DOB Papua Perlu Diakselerasi dengan Pendekatan Pengembangan Distrik Pada Kamis (30/6), Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua menjadi UU. Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. […]

Siaran Pers | Merespon Disahkannya RUU DOB Papua Read More »

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS — Dana bagi hasil sumber daya kehutanan dana reboisasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengelolaan perhutanan sosial. Dana reboisasi yang mengendap di daerah pun cukup besar. Padahal, dana ini dapat digunakan untuk memperluas akses lahan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan, masih terdapat sisa dana bagi hasil

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal Read More »

PATTIRO Dorong Insentif Fiskal bagi Daerah yang Menerapkan Regulasi TAPE/TAKE

Pasca diterbitkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah diharapkan dapat merumuskan pengaturan insentif fiskal yang mendorong kinerja daerah dalam menjaga perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Program Manajer PATTIRO, Ramlan Nugraha, dalam pemaparannya pada diskusi publik bertajuk “Bagaimana Arah Kebijakan Insentif Fiskal kepada Daerah Pasca Diterbitkannya

PATTIRO Dorong Insentif Fiskal bagi Daerah yang Menerapkan Regulasi TAPE/TAKE Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2019

Tahun ini adalah tahun yang istimewa, PATTIRO berulang tahun ke-20 tahun. Kami bersyukur PATTIRO dapat eksis dan terus berupaya untuk dapat memberikan kontribusi terbaiknya di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya di tiga fokus area, yaitu transparansi, reformasi pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas pelayanan publik. Berawal dari kesamaan pandangan dengan dua orang kolega satu kantor di

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2019 Read More »

Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasca diberlakukannya UU Pemda yang mengalihkan kewenangan pengelolaan kehutanan dari Kab/Kota ke Provinsi, sejak tahun 2017 penyaluran DBH Dana Reboisasi dilakukan Pemerintah kepada Provinsi penghasil. Ketentuan mengenai pengaturan DBH DR ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai mandat dari UU APBN. Pada tahun 2022, Kemenkeu menerbitkan PMK No. 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH

Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Read More »

Peningkatan Kapasitas Mitra CSO VICRA Melalui TOT Berketahanan Iklim dan Analisis GESI

Jakarta, Februari 2022. Salah satu outcome yang akan dicapai dalam program Voice for Inclusiveness Climate Resillience Actions (VICRA) yaitu isu dan kebijakan perubahan iklim dapat didiskusikan dan dipahami oleh berbagai stakeholders di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Dalam rangka mencapai outcome tersebut, maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas tim pelaksana program VICRA, sehingga mereka bisa

Peningkatan Kapasitas Mitra CSO VICRA Melalui TOT Berketahanan Iklim dan Analisis GESI Read More »

Masyarakat Sipil Apresiasi Pemerintah Terapkan Skema Insentif Fiskal berbasis Ekologi secara Nasional

Koalisi masyarakat sipil untuk pendanaan lingkungan hidup mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memperluas indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam skema Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022.  Melalui perluasan indikator ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Demikian antara lain disampaikan Maya Rostanty selaku pembicara dalam diskusi publik

Masyarakat Sipil Apresiasi Pemerintah Terapkan Skema Insentif Fiskal berbasis Ekologi secara Nasional Read More »

Press Release | Diskusi Publik Kebijakan DID Tahun 2022 Diharapkan Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Nasional dan Daerah

PATTIRO: Kebijakan DID Tahun 2022 Diharapkan Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Nasional dan Daerah Salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah melalui Dana Insentif Daerah (DID). Dana ini dialokasikan oleh pemerintah dalam APBN untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan,

Press Release | Diskusi Publik Kebijakan DID Tahun 2022 Diharapkan Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Nasional dan Daerah Read More »

PATTIRO Selenggarakan Kick-Off Meeting Program VICRA

Pemerintah Indonesia telah memperkirakan terjadinya potensi penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebagai dampak dari perubahan iklim. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2019, Indonesia akan mengalami potensi kerugian ekonomi sebesar Rp 115,4 triliun pada tahun 2024 pada empat sektor prioritas, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian,

PATTIRO Selenggarakan Kick-Off Meeting Program VICRA Read More »

PATTIRO dan BRIN mengadakan pelatihan metodologi penelitian untuk memperkuat kemampuan peneliti

Guna mendukung kapasitas peneliti dalam meningkatkan kualitas penelitian, pada periode ini PATTIRO juga melaksanakan kegiatan untuk mendukung peningkatan kualitas penelitian, melalui pelatihan metodologi penelitian sosial. Pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 21 September 2021 bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

PATTIRO dan BRIN mengadakan pelatihan metodologi penelitian untuk memperkuat kemampuan peneliti Read More »

Penerapan EFT dapat Mempercepat Pengarusutamaan Gender di Daerah

Penerapan Insentif Fiskal berbasis Ekologi atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak hanya mampu mendorong perlindungan lingkungan, namun juga dapat mempercepat pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini disampaikan oleh Maya Rostanty selaku Senior Advisor Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dalam Konferensi Nasional mengenai Perkembangan dan Arah Baru Kebijakan Insentif

Penerapan EFT dapat Mempercepat Pengarusutamaan Gender di Daerah Read More »

PATTIRO Targetkan GLF Bisa Diselenggarakan Setiap Tahun

Jakarta – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menargetkan Green Leadership Forum (GLF) bisa diselenggarakan setiap tahun. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif PATTIRO Bejo Untung dalam GLF ke-2 yang diadakan secara daring pada Rabu (27/10). Menurut Bejo, hal itu penting diupayakan karena GLF bertujuan mewujudkan kebangkitan nasional dalam mendorong transfer fiskal berbasis ekologi di Indonesia.

PATTIRO Targetkan GLF Bisa Diselenggarakan Setiap Tahun Read More »

Scroll to Top
Skip to content