Author name: PATTIRO

9 Think Tank Indonesia Diakui Dunia; Ada CSIS, SMERU, ICW, dan PATTIRO

Berita, Peristiwa / Oleh

Berita Baru, Internasional – Lauder Institute pada Universitas Pennsylvania Amerika Serikat mengembangkan sebuah inisiatif yang mereka sebut Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) untuk melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga riset kebijakan di seluruh dunia. Sejak tahun 2010, penilaian tersebut menghasilkan indeks lembaga think tanks secara global dengan melibatkan ratusan panelis dari seluruh dunia. Lebih dari […]

9 Think Tank Indonesia Diakui Dunia; Ada CSIS, SMERU, ICW, dan PATTIRO Read More »

PATTIRO dan CSO di Jayapura Sampaikan Gagasan Pengembangan Distrik Membangun Membangun Distrik

Berita, Peristiwa / Oleh

Distrik Membangun Membangun Distrik (DMMD) yang digagas oleh Bappenas bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, saat ini tengah dikembangkan dan diimplementasikan. Konsep ini bertujuan mempercepat pembangunan di Tanah Papua dengan mendorong penguatan peran Distrik. Sebagai upaya menguatkan konten DMMD, PATTIRO bersama organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Jayapura menyampaikan masukan terkait DMMD sebagai strategi pembangunan yang

PATTIRO dan CSO di Jayapura Sampaikan Gagasan Pengembangan Distrik Membangun Membangun Distrik Read More »

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi

Policy Brief, Publikasi / Oleh

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi Read More »

Laporan Studi | Pembiayaan Berkelanjutan Taman Nasional melalui Pembentukan Badan Layanan Umum

Penelitian, Publikasi / Oleh

Inisiatif untuk memperjelas arah pengelolaan TN sudah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan sejak 2006, melalui model Taman Nasional (TN) mandiri, dan memasukkan 12 TN dalam Rencana Strategis 2010-2014 untuk berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sebagai indikator utamanya. TN menghadapi persoalan yang komplek dan beragam, selain juga pendanaan yang sangat terbatas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara luas wilayah

Laporan Studi | Pembiayaan Berkelanjutan Taman Nasional melalui Pembentukan Badan Layanan Umum Read More »

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL)

Memo Kebijakan, Publikasi / Oleh

Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, instrumen pendanaan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup – kompensasi bagi daerah yang sebagian wilayahnya harus dilindungi maupun insentif bagi yang berkinerja baik – masih sangat terbatas. Pemerintah telah menyampaikan gagasan untuk mengembangkan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) dan naskah kebijakan ini disusun

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) Read More »

Laporan Auditor Independen 2019

Laporan Audit Keuangan, Publikasi / Oleh

No. : 00002/3/0348/AU.2/11/1236-1/1/IX/2020 Kepada yang Terhormat, Badan Pengawas dan Pengurus YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) JAKARTA Kami telah mengaudit Laporan Keuangan YAYASAN PATTIRO terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi

Laporan Auditor Independen 2019 Read More »

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah

Publikasi / Oleh

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah Read More »

PATTIRO Dorong Kemendagri Menunda Pemberlakuan Permendagri No. 90 Tahun 2019

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan masih banyak pemerintah daerah yang belum siap melakukan penyesuaian kode dan nomenklatur APBD-nya. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur PATTIRO, Maya Rostanty dalam Local Governance

PATTIRO Dorong Kemendagri Menunda Pemberlakuan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Read More »

Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?

Publikasi / Oleh

Pada tanggal 29 April 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Dalam keputusan menteri tersebut, terdapat 380 daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami penundaan DAU sebesar 35%.

Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut? Read More »

PATTIRO Bersama KemenPAN-RB Selenggarakan LAPOR! Goes To Campus secara Virtual

Berita, Peristiwa / Oleh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah memberikan ruang partisipasi publik bagi warga untuk terlibat dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta kerjasama antara penyelenggara layanan. Untuk memaksimalkan ruang partisipasi publik, pemerintah telah mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR! yang mengintegrasikan seluruh saluran pengaduan penyelenggara pelayanan publik. Namun sayangnya, setelah diluncurkan

PATTIRO Bersama KemenPAN-RB Selenggarakan LAPOR! Goes To Campus secara Virtual Read More »

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur

Policy Brief, Publikasi / Oleh

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) merupakan sumber daya fiskal yang potensial untuk mendukung percepatan kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Terbukanya pendanaan melalui DBH DR setelah diperluas arah penggunaan melalui UU APBN. Pemanfaatan DBH DR sebagai bagian dari hak daerah perlu didorong untuk mewujudkan target kemandirian KPH. Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur Read More »

Local Governance Forum: Refocusing Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai

Berita, Peristiwa / Oleh

Menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak yang ditimbulkannya melalui Perppu No. 1/2020 yang telah diundangkan menjadi UU No. 2/2020. Salah satu imbas dari dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah diprioritaskannya  penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini menuntut Desa untuk cepat melakukan perubahan terhadap APBDesa yang telah ditetapkan sebelumnya.  Untuk meminimalisir

Local Governance Forum: Refocusing Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Read More »

Scroll to Top
Skip to content