Berita
- Beranda
- Siaran Pers
Siaran Pers: Efektitas Penggunaan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat bisa Dicapai Melalui Transparansi Informasi
Sepanjang 2002 sampai 2012, Provinsi Papua menerima Rp 28,445 triliun ...
PATTIRO Meminta Pemerintah Menjaga Konsistensi dalam Membentuk PPID dan melakukan Monitoring dan Evaluasi
Tingginya antusiasme dan ekspektasi pemerintah daerah terhadap impelementasi UU Keterbukaan ...
Siaran Pers: Banyak Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum Materi Restriksi Penyidikan Kepala Daerah Dalam RUU Pemda Harus Dihapuskan
Awal November 2013, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali ...
Siaran Pers: Agar Program Kartu Jakarta Sehat Efektif dan Tepat Sasaran Masyarakat Bisa Diajak Untuk Mengaudit Melalui Citizen Report Card (CRC)
Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ...
Siaran Pers: FOINI: Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik!
Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ...
11 Mahasiswa UPB Patut Diberi Gelar Pejuang Keterbukaan Informasi Publik
Setiap tanggal 10 November kita selalu memperingati Hari Pahlawan. Kata ...
Siaran Pers: Perlu Peran Semua Pihak untuk Membangun Open Government Partnership (OGP) Indonesia
Akhir Oktober 2013, Annual Summit Open Government Partnership (OGP) di ...
Siaran Pers: Daerah Tolak Raskin, PATTIRO Desak Pemerintah Pusat Juga Ikut Danai Ongkos Distribusi
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) mendesak Pemerintah Pusat untuk ...
Siaran Pers: Bentuk Majelis Kehormatan BPK untuk Obyektivitas Laporan Audit Invetigasi BPK atas Proyek Hambalang
Bentuk Majelis Kehormatan BPK untuk Obyektivitas Laporan Audit Invetigasi BPK ...
Siaran Pers: Koalisi FOINI | Komisioner KIP 2013-2017 Dipilih dalam Proses yang Tertutup
Press Release KOALISI FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA KOMISI ...
Siaran Pers: Koalisi FOINI Mengecam Kelambanan Presiden
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan 7 ...
Siaran Pers: Upaya Perlawanan Pemerintah Terhadap Konstitusi, Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda
Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan ...