Mekanisme Komplain

Mekanisme Komplain agar Pelayanan Publik Lebih Memihak Masyarakat Miskin

Oleh

Ringkasan Buku ini berangkat dari kesenjangan ganda: masyarakat belum sepenuhnya paham apa saja hak mereka dan cara memperolehnya, sementara penyelenggara layanan publik pun belum sepenuhnya menyadari perannya untuk melayani dengan baik. Isi utama buku: Penjelasan dasar tentang apa itu pelayanan publik, apa yang wajib disediakan negara, serta landasan hukum yang menjamin hak dan kewajiban tersebut. […]

Mekanisme Komplain agar Pelayanan Publik Lebih Memihak Masyarakat Miskin Read More »

Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

Oleh

Mulai November 2005 Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan program “Pengembangan Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik Berbasis Masyarakat Daerah”. Program ini dilaksanakan di tiga Kota di Pulau Jawa, yaitu Kota Tangerang Propinsi Banten, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, dan Kota Malang Propinsi Jawa Timur. Dua bulan kemudian, Februari 2006 mulai dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto

Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Read More »

Policy Brief | Sempitnya Ruang Bicara Peserta BPJS

Oleh

Oleh: Dini Inayati, Direktur PATTIRO Semarang Pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat telah tertuang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 pasal 35. Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik yang diberikan adalah memberikan keluhan jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sayangnya, unit penanganan

Policy Brief | Sempitnya Ruang Bicara Peserta BPJS Read More »

Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

Oleh

Buku ini ditulis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme komplain pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. UU Nomor 25 Tahun 2009 memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ruang tersebut tidak lagi sekedar apa yang bisa dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi namun sudah berdasarkan detail kinerja sehingga masyarakat

Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Read More »

Scroll to Top