Skip to content

Memo Kebijakan

Kertas Kebijakan

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Oleh

Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah untuk mengatasi gap antara kebutuhan dan pembiayaan aksi perubahan iklim di APBN. Inovasi kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) yang […]

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 Read More »

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan

Oleh

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mengamanatkan RHL bisa dilakukan melalui metode penyedia (kontraktual) atau metode swakelola. Penelitian PATTIRO (2023) menemukan pelaksanaan RHL dengan cara swakelola lebih efektif dibanding secara kontraktual. Efektivitas tersebut dilihat dari tiga aspek: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Penyebab swakelola lebih

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan Read More »

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan

Oleh

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mengamanatkan RHL bisa dilakukan melalui metode penyedia (kontraktual) atau metode swakelola. Penelitian PATTIRO (2023) menemukan pelaksanaan RHL dengan cara swakelola lebih efektif dibanding secara kontraktual. Efektivitas tersebut dilihat dari tiga aspek: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Penyebab swakelola lebih

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan Read More »

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Oleh

Perubahan iklim yang tidak menentu, membuat masyarakat Indonesia khawatir akan munculnya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, yang mengakibatkan kekurangan pangan, kemiskinan, hingga kematian. Keterbatasan pengetahuan dalam mitigasi dan pemulihan bencana, membuat penderitaan yang lebih berat, khususnya bagi kelompok perempuan yang bergantung pada tugas-tugas domestik. Untuk mengantisipasi kesenjangan, diperlukan adanya pengarusutamaan

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Read More »

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Oleh

Perubahan iklim yang tidak menentu, membuat masyarakat Indonesia khawatir akan munculnya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, yang mengakibatkan kekurangan pangan, kemiskinan, hingga kematian. Keterbatasan pengetahuan dalam mitigasi dan pemulihan bencana, membuat penderitaan yang lebih berat, khususnya bagi kelompok perempuan yang bergantung pada tugas-tugas domestik. Untuk mengantisipasi kesenjangan, diperlukan adanya pengarusutamaan

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Read More »

Memo Kebijakan: Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda

Oleh

Sudah menjadi rahasia umum, kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi dan/atau penyalahgunaan kewenangan. Doktrin Lord Acton yang menyatakan bahwa “power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely” menemukan pembenarannya dalam konteks situasi negera Indonesia. Di awal tahun ini, sekitar Februari 2013, Mendagri Gamawan Fauzi telah melansir sebuah data yang memprihatinkan. Selama sembilan tahun

Memo Kebijakan: Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda Read More »

Memo Kebijakan Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender

Oleh

Data Badan Pusat Statistik menunjukan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki, dimana TPAK laki-laki sebesar 83,2% dan perempuan hanya sebesar 54,3% (BPS, 2022). Sebagai upaya untuk meningkatkan TPAK perempuan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial (PS). Program ini menjadi fokus utama dari Kementerian

Memo Kebijakan Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender Read More »

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL)

Oleh

Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, instrumen pendanaan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup – kompensasi bagi daerah yang sebagian wilayahnya harus dilindungi maupun insentif bagi yang berkinerja baik – masih sangat terbatas. Pemerintah telah menyampaikan gagasan untuk mengembangkan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) dan naskah kebijakan ini disusun

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) Read More »

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur

Oleh

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) merupakan sumber daya fiskal yang potensial untuk mendukung percepatan kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Terbukanya pendanaan melalui DBH DR setelah diperluas arah penggunaan melalui UU APBN. Pemanfaatan DBH DR sebagai bagian dari hak daerah perlu didorong untuk mewujudkan target kemandirian KPH. Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur Read More »

Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua

Oleh

“URGENSI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERFOKUS PADA PEMERATAAN UNTUK MENGATASI KESENJANGAN, PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA” Memasuki era reformasi, pemerintah pusat memperlakukan Papua secara berbeda. Jika pada masa Orde Baru pendekatan militeristik sangat dominan, pada masa reformasi pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan kepada Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat secara

Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua Read More »

Kertas Kebijakan | BLU TN untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan

Oleh

Indonesia merupakan “Megabiodiversity Country”, karena memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan alam seperti panorama alam yang indah dan unik. Taman Nasional (TN) menjadi benteng terakhir perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia tersebut. Luas Taman Nasional (TN) mencapai 16,2 juta hektar atau 59,81% dari total kawasan konservasi yang mencapai 27,14 juta hektar. Taman Nasional memiliki karakteristik pemanfaatan

Kertas Kebijakan | BLU TN untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan Read More »

Scroll to Top