Skip to content

Publikasi

Publikasi-publikasi yang dibuat oleh PATTIRO

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntable”

Oleh

New York, 24 September 2014 Kami, organisasi masyarakat sipil yang bertandatangan dibawah ini, memberikan dukungan kepada Anda dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memprakarsai secara aktif publikasi informasi publik yang dihasilkan oleh lembaga Anda, yang dapat memperkuat kesadaran konstituen Anda dan terlibat dalam mendukung kerja-kerja Anda secara maksimal, sebagai perwujudan komitmen Anda terhadap transparansi dan keterbukaan. […]

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntable” Read More »

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntable”

Oleh

New York, 24 September 2014 Kami, organisasi masyarakat sipil yang bertandatangan dibawah ini, memberikan dukungan kepada Anda dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memprakarsai secara aktif publikasi informasi publik yang dihasilkan oleh lembaga Anda, yang dapat memperkuat kesadaran konstituen Anda dan terlibat dalam mendukung kerja-kerja Anda secara maksimal, sebagai perwujudan komitmen Anda terhadap transparansi dan keterbukaan.

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntable” Read More »

Agenda lokakarya OGP di Kamboja

Oleh

Setelah Malaysia, kini giliran Kamboja yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan lokakarya OGP di wilayah Asia-Pasifik. Bertempat di Hotel Sunway, Phnom Penh, lokakarya OGP di Kamboja ini tak hanya dihadiri oleh rekan-rekan perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil Kamboja, Filipina dan Indonesia tetapi juga rekan-rekan dari organisasi masyarakat sipil Vietnam yang dikoordinasi oleh Toward Transparency Vietnam.

Agenda lokakarya OGP di Kamboja Read More »

Menumbuhkan Partisipasi Asli: Pembelajaran dari Proyek Percontohan Keterlibatan Masyarakat dalam Transparansi untuk Pembangunan (T4D).

Oleh

Salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia adalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Angka kematian anak di wilayah miskin pinggiran kota jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata di perkotaan. Sebuah studi yang dilakukan UNICEF pada tahun 2012 menemukan bahwa angka kematian anak lima kali lebih tinggi di kecamatan pinggiran kota yang miskin di Jabodetabek. Sebagai

Menumbuhkan Partisipasi Asli: Pembelajaran dari Proyek Percontohan Keterlibatan Masyarakat dalam Transparansi untuk Pembangunan (T4D). Read More »

Policy Brief | Ekstraksi Pengalaman Melaksanakan Kebijakan PPRG di Daerah

Oleh

Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) telah menguatkan implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah. Terdapat variasi kemajuan antardaerah dalam melaksanakan kebijakan PPRG untuk mendukung keadilan dan kesetaraan gender. Pengalaman implementasi kebijakan PPRG di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Barat dan daerah lainnya

Policy Brief | Ekstraksi Pengalaman Melaksanakan Kebijakan PPRG di Daerah Read More »

Catatan Advokasi: Integrasi Vertikal dan Gerakan CSO Indonesia untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Oleh

Selama 17 tahun terakhir, Indonesia telah melalui tiga kali uji coba model desentralisasi. Yang pertama adalah memperkuat otonomi daerah percontohan di kabupaten/kota, melalui keluarnya Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1996, yang menyatakan 25 April sebagai Hari Otonomi. Uji coba kedua terjadi sebagai akibat percepatan reformasi tahun 1998, dengan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya ditempatkan di kabupaten/kota

Catatan Advokasi: Integrasi Vertikal dan Gerakan CSO Indonesia untuk Transparansi dan Akuntabilitas Read More »

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah: Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah

Oleh

Implementasi keterbukaan di daerah sudah cukup banyak dengan berbagai isu khusus yang didorong oleh CSO (Civil Society Organisation / Organisasi Masyarakat Sipil) di masing-masing provinsi sejak disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan hambatan dan resistensi di tingkat provinsi/kabupaten/kota oleh pemerintah dan aktor-aktor setempat. Pemerintah masih bebal untuk mengimplementasikan keterbukaan

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah: Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah Read More »

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Oleh

Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil. Untuk mencegah korupsi

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Read More »

Lesson Learn Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Upaya Menciptakan Pembangunan Berkualitas dan Bermakna untuk Semua

Oleh

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender merupakan sistem yang dibangun dalam rangka mendorong pembangunan yang bermakna dan berkualitas untuk semua. PPRG merupakan alat untuk merespon kebutuhan semua lapisan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan. PPRG merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar penganggaran di Indonesia dimana pengelolaan

Lesson Learn Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Upaya Menciptakan Pembangunan Berkualitas dan Bermakna untuk Semua Read More »

Open Government Partnership: Pengalaman dari Indonesia

Oleh

Pada 23 – 26 Juni 2014, UN telah menyelenggarakan sebuah forum tahunan, yang bernama: The 2014 United Nations Public Service Forum. Forum tahunan UN itu diadakan di Korea International Exhibition Centre (KINTEX), Seoul, Republik Korea. Forum yang bertajuk “Innovating Governance for Sustainable Development and Well-being of the People”, diorganisir oleh United Nations Department of Economic

Open Government Partnership: Pengalaman dari Indonesia Read More »

Laporan Ringkas Hasil Studi Implementasi PPRG di 6 Provinsi, 6 Kabupaten dan 5 Kementerian

Oleh

Dalam rangka pelaksanaan PUG yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus utama pembangunan nasional, pemerintah menetapkan PPRG sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi didorong untuk mendukung PUG sebagai strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan

Laporan Ringkas Hasil Studi Implementasi PPRG di 6 Provinsi, 6 Kabupaten dan 5 Kementerian Read More »

Scroll to Top