Publikasi
Publikasi-publikasi yang dibuat oleh PATTIRO
Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pasca diberlakukannya UU Pemda yang mengalihkan kewenangan pengelolaan kehutanan dari Kab/Kota ke Provinsi, sejak tahun 2017 penyaluran DBH Dana Reboisasi dilakukan Pemerintah kepada Provinsi penghasil. Ketentuan mengenai pengaturan DBH DR ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai mandat dari UU APBN. Pada tahun 2022, Kemenkeu menerbitkan PMK No. 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH
Perkuat Kolaborasi, PATTIRO Ikuti Inception Workshop Program Think Climate Indonesia
“Berbagai gagasan dan potensi dari lembaga-lembaga di Indonesia yang concern terhadap aksi perubahan iklim menjadi bagian penting untuk masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, menyamakan pandangan yang ideal dari para lembaga menjadi hal yang perlu dilakukan”, demikian sambutan dari Dr Anindya Chatterjee selaku Direktur Regional IDRC pada Inception Workshop Program Think Climate Indonesia (TCI) pada 21 Juli lalu. Salah satu gagasan tersebut
Perkuat Kolaborasi, PATTIRO Ikuti Inception Workshop Program Think Climate Indonesia Read More »
Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Hingga tahun 2020, kawasan hutan yang telah dikelola melalui skema perhutanan sosial (PS) telah mencapai 4,2 juta hektar. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan luasan kawasan perhutanan sosial menjadi 8 juta hektar pada tahun 2024 (RPJMN 2020-2024). Target ini ditetapkan untuk mengentaskan kemiskinan, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan rata-rata pendapatan petani hutan kemasyarakatan mencapai Rp 28.340.724 per
Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Hingga tahun 2020, kawasan hutan yang telah dikelola melalui skema perhutanan sosial (PS) telah mencapai 4,2 juta hektar. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan luasan kawasan perhutanan sosial menjadi 8 juta hektar pada tahun 2024 (RPJMN 2020-2024). Target ini ditetapkan untuk mengentaskan kemiskinan, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan rata-rata pendapatan petani hutan kemasyarakatan mencapai Rp 28.340.724 per
RINGKASAN EKSEKUTIF | Urgensi Dana Insentif Daerah Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DID-KGPP)
Tingkat kemajuan pembangunan gender diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dengan indikator umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun. Adapun Indeks Pemberdayaan
Desktop Research | Mengarusutamakan Gender di Sektor Penambangan Emas Skala Kecil (PESK)
Merkuri menjadi permasalahan serius saat tragedi Minamata terjadi pada tahun 1950an. Konsumsi bahan-bahan yang tercemar merkuri diiringi munculnya beragam penyakit saraf misterius hingga kematian yang terjadi pada penduduk Teluk Minamata di prefektur Kumamoto, Jepang. Para penderita penyakit mengeluhkan mati rasa pada tangan dan kaki, ketidakmampuan untuk menggenggam objek kecil, jalan yang goyah, dan perubahan suara.
Desktop Research | Mengarusutamakan Gender di Sektor Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) Read More »
Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi
Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi
Laporan Studi | Pembiayaan Berkelanjutan Taman Nasional melalui Pembentukan Badan Layanan Umum
Inisiatif untuk memperjelas arah pengelolaan TN sudah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan sejak 2006, melalui model Taman Nasional (TN) mandiri, dan memasukkan 12 TN dalam Rencana Strategis 2010-2014 untuk berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sebagai indikator utamanya. TN menghadapi persoalan yang komplek dan beragam, selain juga pendanaan yang sangat terbatas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara luas wilayah
Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL)
Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, instrumen pendanaan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup – kompensasi bagi daerah yang sebagian wilayahnya harus dilindungi maupun insentif bagi yang berkinerja baik – masih sangat terbatas. Pemerintah telah menyampaikan gagasan untuk mengembangkan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) dan naskah kebijakan ini disusun
Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) Read More »
Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah
UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan