Publikasi

Publikasi-publikasi yang dibuat oleh PATTIRO

Suara Warga, Solusi Komunitas: Merancang Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik untuk Meningkatkan Kesehatan

Studi Transparansi untuk Pembangunan (T4D) dirancang untuk menjawab pertanyaan apakah program transparansi dan akuntabilitas yang dipimpin oleh masyarakat dapat meningkatkan hasil kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan, jika ya, bagaimana dan dalam konteks apa. Untuk menjawab pertanyaan ini, para peneliti dan mitra organisasi masyarakat sipil mulai merancang sebuah program yang akan mengaktifkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi […]

Suara Warga, Solusi Komunitas: Merancang Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik untuk Meningkatkan Kesehatan Read More »

Telaah Eksekutif | Memperkuat Pelayanan Tuberkulosis di Lini Depan

Jayapura, yang merupakan ibukota Papua, memiliki persoalan TB yang belum terselesaikan. Angka temuan kasus TB/ Case Detection Rate (CDR) pada tahun 2015 sebanyak 547 kasus. Pada tahun 2015, angka penjaringan suspect TB paru ditemukan sebesar 1.463 per 100.000 jumlah penduduk. Proporsi pasien BTA Positif sebanyak 17% dari suspect, proporsi pasien TB Paru BTA positif yang

Telaah Eksekutif | Memperkuat Pelayanan Tuberkulosis di Lini Depan Read More »

Telaah Eksekutif | Komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam Penanggulangan Tuberkulosis

Penetapan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis (TB), menjadi penyemangat sekaligus membutuhkan aksi nyata dalam mengimplementasikannya. Bentuk dukungan dan kerjasama dari semua pihak diharapkan mampu menanggulangi TB agar Surakarta Bebas TB Tahun 2025. Upaya Pemerintah Kota diharapkan dapat mengurangi kasus TB seperti kecenderungan kasus baru TB, fasilitas kesehatan

Telaah Eksekutif | Komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam Penanggulangan Tuberkulosis Read More »

Telaah Eksekutif | Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Bandung

Pada tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung mencapai 80,13. Angka tersebut menunjukkan kualitas manusia di Kota Bandung sudah tinggi. Pencapaian tersebut ditopang salah satunya oleh kondisi kesehatan seperti semakin meningkatnya upaya pelayanan kesehatan dari sisi fasilitas kesehatan, sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan dan berbagai sosialisasi tentang pentingnya pencegahan dan deteksi

Telaah Eksekutif | Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Bandung Read More »

Telaah Eksekutif | Percepatan Penanggulangan TB; Telaah atas Kebijakan dan Anggaran Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk 2.419.589 jiwa, merupakan kabupaten dengan angka tertinggi kedua kasus TB di Jawa Timur. Jumlah kasus TB di Jember mencapai 3315 kasus tahun 2016 dengan tingkat temuan kasus dari potensi/estimasi kasus sebesar 43,4 persen. Selain itu, angka temuan kasus baru atau incident rate di Jember juga meningkat hampir 3 kali lipat,

Telaah Eksekutif | Percepatan Penanggulangan TB; Telaah atas Kebijakan dan Anggaran Kabupaten Jember Read More »

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku?

Keterbelakangan pembangunan desa dianggap sebagai penyebab utama tingginya tingkat kesenjangan di Indonesia. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (“UU Desa”) tentang pemerintahan dan keuangan desa dianggap sebagai kebijakan paling progresif dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, dan memiliki potensi besar bagi pembangunan pedesaan. Kajian ini menyelidiki implementasi UU Desa dan menanyakan apakah UU tersebut berfungsi sebagai pendukung

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku? Read More »

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) berlaku sejak diundangkannya yaitu 15 Januari 2014. Terbitnya UU ASN ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia Read More »

Laporan Keuangan Anggaran dan Pengeluaran Program MAVC (October 2015 – Februari 2017)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Laporan No. KKSPJ/004-OA/X/2017 Dewan Pengurus Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Laporan audit untuk laporan keuangan Kami telah mengaudit laporan keuangan anggaran dan belanja Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) untuk Proyek “Penelitian Maju dan Terapan Anotasi UU Desa: Mempromosikan Akuntabilitas Implementasi UU Desa Melalui Forum Berbasis ICT dan Mekanisme Feedback Loop”

Laporan Keuangan Anggaran dan Pengeluaran Program MAVC (October 2015 – Februari 2017) Read More »

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menopang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga hubungan aparat pemerintahan dengan warga masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan e sien. Dengan demikian,

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Read More »

Fact Sheet : Membangkitkan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa

Lahirnya UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan penekanan lebih pada aspek kemandirian, dimana proses pembangunan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Keberadaan BUM Desa merupakan salah satu upaya konkret dalam mewujudkan otonomi Desa yang sesuai dengan amanah UU Pemerintah Daerah. Pemerintah Desa

Fact Sheet : Membangkitkan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa Read More »

Policy Brief | Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa

Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengusung semangat penguatan Desa sebagai entitas yang mandiri, yaitu suatu entitas yang dapat menyelenggarakan urusannya sendiri tanpa campur tangan berlebih dari pemerintah (supra desa). Dalam mengatur urusannya sendiri itulah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu warga

Policy Brief | Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa Read More »

Policy Brief | Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa

Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengusung semangat penguatan Desa sebagai entitas yang mandiri, yaitu suatu entitas yang dapat menyelenggarakan urusannya sendiri tanpa campur tangan berlebih dari pemerintah (supra desa). Dalam mengatur urusannya sendiri itulah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu warga

Policy Brief | Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa Read More »

Scroll to Top