Kabupaten Dompu adalah salah satu daerah yang memiliki sumber daya yang potensial. Dengan panjang Luas Wilayah keseluruhan 5.077,55 km2, Luas Daratan: 2.324,55 Km2 (45,78%), Luas Perairan Laut: 2.753,00 Km2 (54,22 %), Panjang Garis Pantai : 272,2 Km memberikan peluang kepada pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.
Saat ini jumlah penduduk kabupaten tercatat 218.973jiwa; dengan komposisi usia terdiri dari 110.665 laki-laki, perempuan 108.308 (BPS; tahun 2011) hal ini merupakan modal dalam menggerakkan pengelolaan sumber daya yang ada. Namun jumlah penduduk yang potensial ini akan sia-sia ketika status kesehatan masyarakatnya tidak dalam keadaan yang menjamin dan melindungi hak hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Secara umum kesehatan masyarakat Dompu telah banyak meningkat misalnya angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat selain angka kematian dan angka kesakitan. Peningkatan angka harapan hidup dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, baik secara nasional , usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Dompu yakni dari 60,7 menjadi 60,8 tahun 2008 dan 60.9 pada tahun 2009. Angka ini masih jauh berada dibawah tingkat nasional yakni 70,7. Disamping itu tingginya angka kematian bayi, prevalensi gizi buruk yang masih tingggi yaitu sekitar 4,46 serta menurunya kulitas hidup, memelukan strategi serta intervensi program yang tepat. Dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Dompu memiliki kerangka tindak yang sudah disusun secara sistematis sehingga memungkinkan pencapaian tujuan dengan baik.
Dinas Kesehatan sebagai salahsatu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Dompu telah melakukan tahapan perencanaan anggaran dengan mengacu pada aturan yang ada, hal ini bukan berarti perencaan anggaran yang telah tersusun sudah mampu memenuhi kebutuhan semua stakeholder terutama masyarakat miskin laki-laki dan perempuan, oleh karena itu sangat perlu dilakukan analisa tentang APBD khususnya Dinas Kesehatan untuk dapat melihat sebaran anggaran yang sebenarnya dan pada akhirnya dapat memberikan masukan untuk perencanaan anggaran yang Pro poor serta sensistiv gender untuk Tahun 2014 dan seterusnya.
