Author name: PATTIRO

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres

Siaran Pers / Oleh

FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia) YAPPIKA, PATTIRO, ICW, IPC, TII, Seknas FITRA, ICEL, IBC, MediaLink, Perludem, IBC, PSHK, SBMI, Koak Lampung, PATTIRO Serang, PATTIRO Banten, Perkumpulan INISIATIF, PATTIRO Semarang, KRPK Blitar, Sloka Institute, SOMASI NTB, Laskar Batang, PIAR NTT, KOPEL Makassar, SKPKC Papua, Mata Aceh, GerAk Aceh, JARI KalTeng, KH2Institute, PUSAKO Unand, FITRA Riau, LPI […]

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres Read More »

Laporan Studi PPRG di 17 Badan Pemerintah

Penelitian / Oleh

Dalam rangka pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (selanjutnya disebut, PUG) yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus utama pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (selanjutnya disebut, PPRG) sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi PPRG didorong untuk mendukung P UG sebagai strategi mengurangi kesenjangan sosial, diantaranya kesenjangan antara penduduk

Laporan Studi PPRG di 17 Badan Pemerintah Read More »

Data Terbuka di Unconference Transparansi Sunlight Foundation

Peristiwa / Oleh

Oleh: Timothy Lay, Relawan di PATTIRO. Dari 29 Mei hingga 2 Juni 2014, Sunlight Foundation menyelenggarakan Transparency Camp tahunan mereka di Washington, D.C. Diselenggarakan di School of Public Policy, George Mason University, Transparency Camp mengumpulkan 800 peserta, termasuk mahasiswa, pengembang online, CSO dan perwakilan donor serta akademisi. The Sunlight Foundation adalah organisasi berbasis di Amerika

Data Terbuka di Unconference Transparansi Sunlight Foundation Read More »

Hasil Studi PPRG PATTIRO Disampaikan Kepada Publik

Peristiwa / Oleh

[Jakarta, 3 Juni 2014] PATTIRO, bersama Seknas Fitra, dengan dukungan  The Asia Foundation, dan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA),  menyelenggarakan Seminar Hasil Kajian Implementasi PPRG di Indonesia. Seminar tersebut, yang diselenggarakan pada 26 Juni 2014 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, menyampaikan hasil studi implementasi PPRG yang dilakukan pada 17 lembaga pemerintahan.

Hasil Studi PPRG PATTIRO Disampaikan Kepada Publik Read More »

PATTIRO Memperkenalkan OGP di UNPSF, Korea Selatan

Peristiwa / Oleh

Pada 23 – 26 Juni 2014, UN telah menyelenggarakan sebuah forum tahunan, yang bernama: The 2014 United Nations Public Service Forum. Forum tahunan UN itu diadakan di Korea International Exhibition Centre (KINTEX), Seoul, Republik Korea. Forum yang bertajuk “Innovating Governance for Sustainable Development and Well-being of the People”, diorganisir oleh United Nations Department of Economic

PATTIRO Memperkenalkan OGP di UNPSF, Korea Selatan Read More »

Desentralisasi di Sektor Pertambangan

Peristiwa / Oleh

Oleh: Robert Endi Jaweng, Jakarta | Opini | Selasa, 11 Maret 2014 Churchill Mining Plc Corp. yang terdaftar di London telah mengajukan sengketa pertambangannya dengan pemerintah Indonesia ke hadapan International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang berbasis di Washington, menuntut kompensasi lebih dari US$1 miliar atas kerugian yang disebabkan oleh pencabutan izin pertambangannya oleh

Desentralisasi di Sektor Pertambangan Read More »

Organisasi Masyarakat Sipil Mendirikan Komunike tentang Open Government

Peristiwa / Oleh

[Denpasar, 6 Mei 6 2014, Luh De Suriyani] Organisasi masyarakat sipil (CSO) di Asia Pasifik telah membuat komunike untuk mendesak pemerintah negara anggota Open Government Partnership (OGP) untuk menerapkan prinsip-prinsip open government. Dalam komunike bersama mereka, 153 organisasi menekankan pentingnya dan kebutuhan untuk membangun, memperluas dan mengkonsolidasikan ruang sipil. Mereka juga mendesak OGP untuk membangun

Organisasi Masyarakat Sipil Mendirikan Komunike tentang Open Government Read More »

OGP Dan Peran Indonesia

Peristiwa / Oleh

Oleh: Mickael Bobby Hoelman, Jakarta | Opini | Selasa, 20 Mei 2014 Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific Regional Conference baru-baru ini digelar di Bali. Ini adalah konferensi pertama di Asia Pasifik sejak inisiatif OGP diluncurkan pada tahun 2011, dan dimaksudkan sebagai platform kerja sama bagi negara-negara dan kelompok masyarakat sipil untuk saling bertukar pengalaman, pengetahuan

OGP Dan Peran Indonesia Read More »

Pembicaraan Tingkat Tinggi pasca-2015 dimulai di Bali

Peristiwa / Oleh

[Denpasar, 25 March 2014] Panel Tingkat Tinggi PBB yang keempat tentang Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Pasca-2015 dimulai Senin di Bali, dengan fokus pada aspek global agenda, serta implementasinya. Lima kelompok pemangku kepentingan — Forum Global Akademik dan Riset, Forum Sektor Publik, Forum Komunitas Bisnis, Forum Global Masyarakat Sipil (CSO) dan Forum Konsultasi Multi Pemangku Kepemudaan

Pembicaraan Tingkat Tinggi pasca-2015 dimulai di Bali Read More »

Konstitusionalitas DPR Dalam Menguji Pejabat Publik

Peristiwa / Oleh

[Jakarta, 25 Juni 2014] Setelah kewenangan DPR memilih calon hakim agung (CHA) “dipangkas” oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kini, kewenangan DPR memilih calon pejabat publik kembali dipersoalkan lewat pengujian UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY) dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Spesifik, Rektor UII Yogyakarta Prof Edy Suandi Hamid dan Dosen FH

Konstitusionalitas DPR Dalam Menguji Pejabat Publik Read More »

Kembalinya Korps Pamong Praja

Peristiwa / Oleh

Oleh: Hanif Nurcholis, Dosen Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara. Politik pemerintahan daerah di negara kita selalu berbolak- balik arah, dari desentralistik ke sentralistik dan sebaliknya (Bhenyamin Hoessein, 1993). Pada awal kemerdekaan, negara kita menganut model desentralistik (UU No 1/1945, UU No 22/1948, UU No 1/1957). Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 

Kembalinya Korps Pamong Praja Read More »

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Desentralisasi di Indonesia dimulai pada 7 Mei 1999. Desentralisasi yang dimaksud di sini adalah konsepsi dan praktek desentralisasi yang sesuai dengan Agenda Reformasi: menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Milestone desentralisasi ini ditandai oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, UU Pemda tersebut telah direvisi dan dirubah beberapa kali. Pada momen

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah Read More »

Scroll to Top