PATTIRO mengatakan pelaksanaan anggaran responsif gender ( ARG ) akan mempercepat kemajuan dalam pencapaian Millenium Development Goals ( MDGs ) pada tahun 2015 . ARG adalah mekanisme penganggaran yang melibatkan pria dan wanita secara bersamaan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap proses anggaran untuk memastikan kepentingan kedua jenis kelamin sama-sama terpenuhi . ” ARG akan […]
Penggunaan handphone kini sudah masuk ke desa-desa. Penggunaannya pun sangat beragam. Selain untuk melakukan kontak sehari-hari, kini handphone digunakan juga untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan ibu dan anak. Sebagai contoh, Di RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung, dirintis program SiJari Emas, yang menghubungkan tenaga medis dan penyedia layanan pada saat gawat darurat. Program SMS lainnya ‘ SIGAPKU’
SMS Untuk Kesehatan Ibu Dan Anak Read More »
Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran
Buku Saku APBD Lombok Utara 2013 Read More »
Saat ini banyak pihak yang meragukan beberapa target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yang dicanangkan Pemerintah akan sulit tercapai di tahun 2015. Salah satu target MDGs 2015 yang sulit dicapai yaitu menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Hasil Survey Demografi dan Kesehatan tahun 2012 yang diadakan oleh Badan Pusat Statitistik (BPS), Kemetrian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan
Siaran Pers: PATTIRO: Penerapan ARG akan Mengakselerasi Pencapaian Target MDGs 2015 Read More »
Sepanjang 2002 sampai 2012, Provinsi Papua menerima Rp 28,445 triliun dana Otsus dan Rp 5,271 triliun dana infrastruktur. Adapun Provinsi Papua Barat yang terbentuk sejak 2008, sudah menerima Rp 5,409 triliun dana Otsus dan Rp 2,962 triliun dana infrastruktur. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dampak dana Otsus yang telah dikucurkan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua dan
Tingginya antusiasme dan ekspektasi pemerintah daerah terhadap impelementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), akan meningkatkan transparansi informasi, termasuk transparansi perencanaan dan pengelolaan anggaran belanja pemerintah. Secara tidak langasung tranparansi informasi dapat menekan potensi korupsi dan penyelewangan anggaran. Banyak Pemda yang meminta petunjuk atau panduan yang lebih terperinci dari Kemendagri terutama dalam hal terjadinya sengketa informasi
Pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Nasional (PLOPN) Hambalang yang belakangan menjadi masalah hukum, awalnya inisiatif Direktorat Jenderal Olahraga Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2003-2004. Saat itu memang ada kebutuhan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga dalam persiapan pembinaan atlet nasional bertaraf internasional. Berdasar pada kajian tahun 2004, ada lima pilihan lokasi yakni Karawang, Cariu, Bogor,
Memo Kebijakan: Mempertanyakan Obyektivitas Audit Investigasi BPK atas Hambalang Read More »
JAKARTA, KOMPAS.com — Permintaan Pemprov DKI Jakarta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Kartu Jakarta Sehat (KJS) mendapatkan sorotan. Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai langkah tersebut kurang efektif dan akurat. Hal ini karena pengauditan tidak melibatkan masyarakat sebagai penerima kartu berobat gratis di rumah sakit tersebut. “Agar KJS terus berjalan efektif dan tepat
Jokowi Diminta Libatkan Masyarakat Audit KJS Read More »
Pada tahun 1999, desentralisasi dan otonomi daerah diperkenalkan di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan lokal. Setelah lebih dari satu dekade, orang-orang yang tinggal di luar ibukota , seperti di Provinsi Banten, masyarakat miskin misalnya masih kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, meskipun alokasi anggaran yang besar dari
Desentralisasi yang Belum Terselesaikan Menyebabkan Pelayanan Publik Memburuk Read More »
Awal November 2013, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali melansir berita yang memprihatinkan. Disebutkan Mendagri, saat ini, 309 Kepala Daerah terlibat masalah hukum. Akhir tahun 2012 lalu, Mendagri juga menyebutkan ada 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (hukum). Berarti dalam rentang waktu kurang dari satu tahun, jumlah Kepala Daerah yang terlibat masalah hukum
Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sudah bergulir selama satu tahun. Hal ini dilakukan Jokowi agar Pemda DKI mendapatkan second opinion dari pelaksanaan program KJS yang selama berjalan belum pernah ada laporan pemeriksaan yang disampaikan oleh Inspektorat DKI Jakarta. Pusat Telaah dan Informasi
Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerbitkan secercah harapan pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi preseden baik atas upaya membangun tata sistem demokrasi yang progresif. Undang-undang ini juga telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan masyarakat sipil di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Namun, harapan itu kini sedikit
Siaran Pers: FOINI: Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik! Read More »
