advokasi anggaran

Foto Bersama dengan Bupati Kabupaten Merauke

Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke

Berita, Peristiwa / Oleh

Sebagai bagian dari upaya mendorong pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan di Kabupaten Merauke, Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) bekerja sama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), untuk menggelar Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke, Selasa (1/8) di Halogen Hotel Merauke. Skema penerapan TAKE merupakan suatu skema insentif […]

Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke Read More »

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Oleh: Maya Rostanty* Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. PMK ini ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK ini, pemerintah akan memangkas Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri dari  143 kota/kabupaten dan 26 provinsi. Besaran

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3: Kembali ke Semangat Proporsionalitas

Siaran Pers / Oleh

Ketegangan antar dua kelompok fraksi yang berhimpun dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali terjadi. Kali ini penyebabnya terkait pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR. Hasrat sapu bersih posisi pimpinan DPR dan alat kelengakapan oleh salah satu kubu mengakibatkan adanya perlakukan tidak adil dan mencederai prinsip keterwakilan seluruh kekuatan politik di DPR.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3: Kembali ke Semangat Proporsionalitas Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2013

Laporan Tahunan / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) yang berdiri pada tahun 1999 telah menghasilkan banyak produk pengetahuan serta berhasil meraih berbagai pencapaian, dan memberi kontribusi yang signifikan terhadap perubahan di masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Melalui tiga area fokusnya, trasparansi, serta keuangan publik, dan akuntabilitas sosial, PATTIRO senantiasa berusaha memastikan terciptanya akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan pemerintahan daerah

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2013 Read More »

Siaran Pers | Rendahnya Serapan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat Dorong Penyerapan Anggaran

Siaran Pers / Oleh

Rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah (pemda), selalu menjadi tema pemberitaan yang mengemuka di media pada setiap akhir tahun. Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%.  Sementara pada Desember 2013, Kementerian  Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, realisasi belanja modal baru mencapai 52,7%

Siaran Pers | Rendahnya Serapan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat Dorong Penyerapan Anggaran Read More »

Uang Kami, Tanggung Jawab Kami

Buku / Oleh

Mengapa Kelompok Masyarakat Sipil Perlu Menelusuri dan Memantau Pembelanjaan Anggaran? “Terkadang para pejabat publik bingung membedakan antara uang rakyat dan uang mereka.” – Aktivis anggaran di Uganda – “Kalau saya memberi anak saya uang 10 Rupee dan menyuruh anak saya ke pasar untuk belanja dengan uang itu, ketika dia pulang, saya pasti minta laporan soal

Uang Kami, Tanggung Jawab Kami Read More »

Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender

Modul, Publikasi / Oleh

Setelah 60 tahun Kemerdekaan Indonesia, tingkat kesejahteraan (kesehatan pendidikan, dan perekonomian) perempuan Indonesia masih rendah. Hal itu tercermin dari Human Development Index (HDI) dan Gender Development Index (GDT) Indonesia yang masih rendah. Demikian pula dalam Gender Empowerment Measurement (GEM), Indonesia belum berada pada posisi yang menggembirakan. Hal ini ditandai rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan Indonesia, termarjinalisasinya

Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender Read More »

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia – Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran

Buku, Publikasi / Oleh

Perjalanan advokasi anggaran di Indonesia berawal dari maraknya gerakan anti korupsi, tepatnya sejak dimulainya era otonomi daerah pada tahun 2000. Korupsi yang awalnya sentralistik pun ikut bergeser ke provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga eksekutif dan parlemen daerah menjadi sarang korupsi. Perlawanan terhadap korupsi inilah yang menjadi agenda awal para pegiat advokasi anggaran, seiring dengan pemberlakuan desentralisasi

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia – Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran Read More »

Scroll to Top
Skip to content