Skip to content

fiskal

Diskusi Publik: Perkuat Integrasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi dalam RPJMD 2025–2029

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta–Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Memperkuat Integrasi Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029” (17/04). Acara yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong pelembagaan Ecological Fiscal Transfer (EFT) ke dalam dokumen perencanaan daerah. Diskusi dibuka […]

Diskusi Publik: Perkuat Integrasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi dalam RPJMD 2025–2029 Read More »

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL)

Memo Kebijakan, Publikasi / Oleh

Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, instrumen pendanaan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup – kompensasi bagi daerah yang sebagian wilayahnya harus dilindungi maupun insentif bagi yang berkinerja baik – masih sangat terbatas. Pemerintah telah menyampaikan gagasan untuk mengembangkan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) dan naskah kebijakan ini disusun

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) Read More »

Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi

Berita, Peristiwa / Oleh

“Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi” Nusa Dua Bali, 23 Januari 2020 Sejumlah Kepala Daerah yang telah dan sedang menerapkan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) berkumpul di Bali dalam acara Bali Green Leadership Forum, Kamis, 23 Januari 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan The Asia Foundation (TAF)

Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup

Berita, Peristiwa / Oleh

Pemerintah telah berkomitmen untuk untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan mencapai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (Business as Usual/BAU). Upaya ini membutuhkan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sejalan dengan hal ini, komitmen untuk melindungi

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup Read More »

Scroll to Top