Skip to content

KLHK

Optimalkan Nirwasita Tantra untuk Tingkatkan Insentif Fiskal Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Kebijakan insentif fiskal tahun 2025 menawarkan peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kinerja lingkungan hidup dan kehutanan. “Insentif fiskal ini dapat memacu kinerja pemerintah daerah, terutama dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Pemda dapat fokus pada indikator-indikator yang ditetapkan oleh kementerian teknis,” ungkap Jaka Sucipta, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan, […]

Optimalkan Nirwasita Tantra untuk Tingkatkan Insentif Fiskal Daerah Read More »

Bantuan Keuangan Khusus untuk Alokasi Anggaran Lingkungan Di Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Implementasi ekonomi hijau perlu didukung dengan regulasi yang memberikan manfaat sosial jangka panjang serta meminimalisasi risiko lingkungan. Hal ini perlu didukung juga dengan kebijakan pendanaan lingkungan hidup dalam belanja daerah. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat implementasi mandat Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pengelolaan lingkungan hidup

Bantuan Keuangan Khusus untuk Alokasi Anggaran Lingkungan Di Daerah Read More »

Memo Kebijakan Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender

Memo Kebijakan, Policy Brief, Publikasi / Oleh

Data Badan Pusat Statistik menunjukan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki, dimana TPAK laki-laki sebesar 83,2% dan perempuan hanya sebesar 54,3% (BPS, 2022). Sebagai upaya untuk meningkatkan TPAK perempuan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial (PS). Program ini menjadi fokus utama dari Kementerian

Memo Kebijakan Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender Read More »

Gender Assessment Tool dalam Perhutanan Sosial

Buku, Publikasi / Oleh

Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data Sakernas (2018), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di angka 51,88% lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki yang mencapai 82,69%. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian serius pemerintah, dimana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah menetapkan adanya

Gender Assessment Tool dalam Perhutanan Sosial Read More »

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berita, Peristiwa / Oleh

Sejak tahun 2017, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalihkan kewenangan urusan kehutanan dari kabupaten/kota kepada provinsi. Meskipun sudah dialihkan, namun masih terdapat sisa DBH DR yang berada di kas daerah kabupaten/kota yang

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Read More »

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penelitian, Publikasi / Oleh

Hingga tahun 2020, kawasan hutan yang telah dikelola melalui skema perhutanan sosial (PS) telah mencapai 4,2 juta hektar. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan luasan kawasan perhutanan sosial menjadi 8 juta hektar pada tahun 2024 (RPJMN 2020-2024). Target ini ditetapkan untuk mengentaskan kemiskinan, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan rata-rata pendapatan petani hutan kemasyarakatan mencapai Rp 28.340.724 per

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat Read More »

Penerapan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia Makin Masif

Peristiwa / Oleh

Gagasan untuk menerapkan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh inisiatif koalisi organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah bersama dengan The Asia Foundation (TAF) yang mengusulkan konsep Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) sekitar tahun 2018. Hingga saat

Penerapan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia Makin Masif Read More »

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL)

Memo Kebijakan, Publikasi / Oleh

Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, instrumen pendanaan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup – kompensasi bagi daerah yang sebagian wilayahnya harus dilindungi maupun insentif bagi yang berkinerja baik – masih sangat terbatas. Pemerintah telah menyampaikan gagasan untuk mengembangkan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) dan naskah kebijakan ini disusun

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) Read More »

Pentingnya Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

Berita, Peristiwa / Oleh

Penulis : Nurjanah Sejumlah perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, organisasi masyarakat sipil dan akademisi menghadiri Workshop “Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi” yang digelar pada 22 Januari 2020 di Surabaya oleh PATTIRO dan The Asia Foundation (TAF). Pada workshop itu hadir pula perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu); dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Pentingnya Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

Fact Sheet | Status BLU Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Taman Nasional

Factsheet, Publikasi / Oleh

Secara umum kawasan hutan Indonesia selain sebagai kawasan konservasi juga sebagai sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya. Survei BPS tahun 2014 menyebutkan jumlah penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan berjumlah sekitar 32.447.851 jiwa. Adapun persentase desa di dalam hutan sebanyak 2,48% atau sekitar 2.037 desa, dan di sekitar hutan sebanyak 23,42% atau sebesar 19.247 desa,

Fact Sheet | Status BLU Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Taman Nasional Read More »

PATTIRO Dorong Perubahan Status Taman Nasional Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, 15 November 2019. PATTIRO mendorong Taman Nasional yang ada di Indonesia untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan status menjadi BLU ini agar Taman Nasional dapat mengoptimalkan peran dan fungsi mereka dalam mengelola Taman Nasional. Inisiasi ini merupakan rekomendasi hasil dari studi mengenai Pembiayaan Berkelanjutan Taman Nasional melalui Pembentukan Badan Layanan Umum yang dilakukan

PATTIRO Dorong Perubahan Status Taman Nasional Menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Read More »

Bisakah Taman Nasional Menjadi BLU?

Peristiwa / Oleh

Bak pisau bermata dua. Meningkatnya  jumlah pengunjung ke kawasan Taman Nasional memang bisa meningkatkan pemasukan bagi kas negara. Namun di sisi lain, fenomena itu juga dikhawatirkan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di taman nasional. Wacana untuk mendorong balai pengelola taman nasional menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum (BLU) pun kembali

Bisakah Taman Nasional Menjadi BLU? Read More »

Scroll to Top