Open Government Partnership

Inovasi dan Kolaborasi, Kunci Perbaikan Pelayanan Publik

Laporan dari Ajang Konferensi Asia Pasifik OGP di Seoul, Korea Selatan, 5-6 November 2018 “Namanya Juniati. Menikah pada umur 14 tahun dan hamil umur 16 tahun. Dia ini termasuk ibu hamil dengan risiko tinggi, karena secara biologis organ-organ reproduksinya masih belum siap untuk mengandung.” Uraian kalimat di atas disampaikan secara lantang oleh Hadi Kusyairi, Kepala Puskesmas …

Inovasi dan Kolaborasi, Kunci Perbaikan Pelayanan Publik Read More »

Sofyan Djalil: Bekerja Sama dengan Masyarakat Sipil itu Harus

Siaran Pers CSO OGP Indonesia | Konferensi Tingkat Tinggi Kemitraan Pemerintahan Terbuka 2015 di Meksiko Mexico City — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, Pemerintah Indonesia mengakui kemitraan dengan masyarakat sipil yang menjadi prinsip Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership/OGP) merupakan sebuah keharusan. “Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil itu sebuah keharusan bagi kita,” ujar …

Sofyan Djalil: Bekerja Sama dengan Masyarakat Sipil itu Harus Read More »

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Open Government Merosot

JAKARTA — Organisasi masyarakat sipil menilai selama setahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, komitmen terhadap pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) cenderung merosot. Walau Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa inisiatif OGP, sampai saat ini Pemerintah belum membentuk kebijakan yang jelas untuk mengoperasikan inisiatif OGP secara konkret. Ilham Saenong dari Transparency International Indonesia (TII) menyatakan, OGP merupakan inisiatif multi pihak yang berfokus …

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Open Government Merosot Read More »

Lokakarya OGP di Myanmar, Babak Baru Demokrasi Myanmar

#OGPinMyanmar Latar Belakang 7 November 2010. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Myanmar melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Meski banyak yang mengapresiasi langkah pemerintah Myanmar tersebut, tak sedikit pula pihak yang meragukan legitimasi pemilu yang dimenangkan oleh Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) yang dipimpin oleh Jenderal Than Shwe itu. Dasar-dasar hukum yang …

Lokakarya OGP di Myanmar, Babak Baru Demokrasi Myanmar Read More »

Siaran Pers Koalisi PWYP | LSM: Transparansi Tata Kelola Migas Wajib Diterapkan

Berikut ini merupakan siaran pers diskusi publik koalisi Publish What You Pay  (PWYP) bekerja sama dengan PATTIRO di Pekanbaru, Riau Pekanbaru,  (Antarariau.com) – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan pemerintah dan perusahaan kontraktor wajib menerapkan transparansi tata kelola minyak dan gas bumi (migas) sehingga dapat dicegah adanya penyimpangan. “Selama ini …

Siaran Pers Koalisi PWYP | LSM: Transparansi Tata Kelola Migas Wajib Diterapkan Read More »

Sosialisasi Pemerintahan Terbuka ke Papua Nugini: Tindak Lanjut Indonesia terhadap Konferensi Pemerintahan Terbuka di Bali

“Kami percaya bahwa kita semua memiliki sesuatu untuk dibagi dan sesuatu untuk dipelajari tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat terus bersama-sama dalam membuat perubahan yang lebih baik dalam tata pemerintahan” – O’Conroy Doloksaribu, Penasihat Duta Besar, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini, November 2014. Kemitraan Pemerintahan Terbuka. Gerakan multilateral ini telah memberikan banyak manfaat kepada negara-negara …

Sosialisasi Pemerintahan Terbuka ke Papua Nugini: Tindak Lanjut Indonesia terhadap Konferensi Pemerintahan Terbuka di Bali Read More »

Konsolidasi Nasional: Perkembangan OGP di Indonesia

Dalam pertemuan nasional masyarakat sipil untuk pemerintahan terbuka di Jakarta 19-20 November 2014, para OMS dan perwakilan pemerintah yang hadir membahas perkembangan pengimplementasian OGP di Indonesia. Setahun sejak bergabungnya Indonesia di OGP, pada tahun 2012, pemerintah membentuk Sekretariat Open Government Indonesia yang tujuannya tak lain adalah untuk mendorong terciptanya pemerintah yang lebih transparan dan masyarakat …

Konsolidasi Nasional: Perkembangan OGP di Indonesia Read More »

Konsolidasi Nasional Masyarakat Sipil dan Kelembagaan Partisipasi dalam Konteks Demokrasi untuk Pemerintahan Terbuka

Sejak Konferensi Regional Open Government Partnership Wilayah Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali pada Mei, 2014 lalu, keyakinan masyarakat sipil bahwa gerakan multilateral pemerintahan terbuka itu dapat membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia kian tumbuh. Sejak saat itu pula, masyarakat semakin menyadari bahwa mereka tak lagi berperan sebagai penonton jalannya pemerintahan. Mereka menganggap bahwa …

Konsolidasi Nasional Masyarakat Sipil dan Kelembagaan Partisipasi dalam Konteks Demokrasi untuk Pemerintahan Terbuka Read More »

PATTIRO Menyelenggarakan Lokakarya OGP Asia Pasifik di 5 Negara

Untuk memperluas keanggotaan Open Government Partnership (OGP) di Asia Pasifik, PATTIRO menjadi koordinator penyelenggara lokakarya di lima negara. Kegiatan yang didukung Ford Foundation, Asia Development Bank, Open Society Foundations – South East Asia Initiative dan OGP Support Unit dilaksanakan di Malaysia, Kamboja, Papua New Guinea, Myanmar dan Vietnam. Sebagai inisiatif global, OGP mengalami pertumbuhan jumlah …

PATTIRO Menyelenggarakan Lokakarya OGP Asia Pasifik di 5 Negara Read More »

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah : Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah

Pemetaan Masalah dan Jejaring Persepsi Keterbukaan Implementasi keterbukaan di daerah sudah cukup banyak dengan berbagai isu khusus yang didorong oleh CSO (Civil Society Organisation / Organisasi Masyarakat Sipil) di masing-masing provinsi sejak disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan hambatan dan resistensi di tingkat provinsi/kabupaten/kota oleh pemerintah dan aktor-aktor setempat. …

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah : Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah Read More »

Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari rangkaian OGP Regional Workshop

Pada tanggal 21 Agustus 2014, perwakilan masyarakat sipil dari Jakarta dan Kalimantan Tengah mengadakan audiensi dengan Gubernur Kalimantan tengah yang diwakili oleh Asisten II SetDa PemProv Kalteng, Syahrin Daulat. Kelompok masyarakat sipil ini bertemu dengan Syahrin Daulat, yang membawahi bidang PPID. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan masyarakat sipil; Direktur Eksekutif JARI KalTeng, Mariyati; Peneliti dari SekNas …

Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari rangkaian OGP Regional Workshop Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2013

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) yang berdiri pada tahun 1999 telah menghasilkan banyak produk pengetahuan serta berhasil meraih berbagai pencapaian, dan memberi kontribusi yang signifikan terhadap perubahan di masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Melalui tiga area fokusnya, trasparansi, serta keuangan publik, dan akuntabilitas sosial, PATTIRO senantiasa berusaha memastikan terciptanya akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan pemerintahan daerah …

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2013 Read More »

Scroll to Top
Skip to content