Skip to content

papua

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Policy Brief, Publikasi / Oleh

Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah untuk mengatasi gap antara kebutuhan dan pembiayaan aksi perubahan iklim di APBN. Inovasi kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) yang […]

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 Read More »

Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO bersama mitra pembangunan di Papua yang tergabung dalam Program Judicial Approach in Papua Area (JAiPA), yaitu Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa), Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (Pt PPMA), dan Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) mendorong kebijakan ramah hutan di Papua melalui pendekatan yudisial (Judicial Approach/JA). Pendekatan ini mendorong terciptanya

Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua Read More »

Menggandeng Anak Muda Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup

Berita, Peristiwa / Oleh

Pada dua dasawarsa terakhir, dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan daerah Papua secara massif semakin terlihat. Pelestarian lingkungan hidup di daerah Papua memerlukan perhatian lebih, termasuk melibatkan stakeholder yang lebih luas untuk sama-sama menjaga lingkungan Papua. Pemuda dapat menjadi mitra penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk memastikan kemanfaatan dan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan daerah. Sebagai

Menggandeng Anak Muda Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup Read More »

Pembentukan MSF untuk Mempromosikan Kebijakan Ramah Hutan di Papua

Berita, Peristiwa / Oleh

Forum multi pihak atau Multi Stakeholder Forum (MSF) merupakan suatu kerja sama lintas sektor atau stakeholder seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat sipil, akademisi, swasta, dan masyarakat berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan. Forum ini memiliki tujuan bersama untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam pembangunan daerah. Setiap pihak membawa perspektif dan keahlian yang berbeda, sehingga menciptakan sinergi yang

Pembentukan MSF untuk Mempromosikan Kebijakan Ramah Hutan di Papua Read More »

Siaran Pers | Merespon Disahkannya RUU DOB Papua

Berita, Siaran Pers / Oleh

PATTIRO: Pembangunan DOB Papua Perlu Diakselerasi dengan Pendekatan Pengembangan Distrik Pada Kamis (30/6), Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua menjadi UU. Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Siaran Pers | Merespon Disahkannya RUU DOB Papua Read More »

PATTIRO dan CSO di Jayapura Sampaikan Gagasan Pengembangan Distrik Membangun Membangun Distrik

Berita, Peristiwa / Oleh

Distrik Membangun Membangun Distrik (DMMD) yang digagas oleh Bappenas bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, saat ini tengah dikembangkan dan diimplementasikan. Konsep ini bertujuan mempercepat pembangunan di Tanah Papua dengan mendorong penguatan peran Distrik. Sebagai upaya menguatkan konten DMMD, PATTIRO bersama organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Jayapura menyampaikan masukan terkait DMMD sebagai strategi pembangunan yang

PATTIRO dan CSO di Jayapura Sampaikan Gagasan Pengembangan Distrik Membangun Membangun Distrik Read More »

Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua

Policy Brief, Publikasi / Oleh

“URGENSI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERFOKUS PADA PEMERATAAN UNTUK MENGATASI KESENJANGAN, PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA” Memasuki era reformasi, pemerintah pusat memperlakukan Papua secara berbeda. Jika pada masa Orde Baru pendekatan militeristik sangat dominan, pada masa reformasi pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan kepada Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat secara

Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua Read More »

Mendorong Kemandirian Orang Asli Papua (OAP): Usulan Prioritas Pembangunan Papua dalam RPJMN 2020 – 2024

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, 15  April 2019 Perhatian Pemerintah Pusat terhadap wilayah Papua empat tahun terakhir ditunjukkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang cukup masif. Diakui bahwa pembangunan ini telah berhasil membuka isolasi warga dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun demikian, konektivitas tersebut ternyata belum secara optimal dimanfaatkan oleh orang asli Papua sebagai sarana untuk mengembangkan ekonomi dalam rangka

Mendorong Kemandirian Orang Asli Papua (OAP): Usulan Prioritas Pembangunan Papua dalam RPJMN 2020 – 2024 Read More »

Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas

Memo Kebijakan, Policy Brief, Publikasi / Oleh

Dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses administrasi kependudukan adalah hak bagi masyarakat, seperti dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk

Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas Read More »

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel Kabupaten Sorong

Peristiwa / Oleh

Memperoleh perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hak seluruh warga negara. Setidaknya itulah yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun sayangnya, sampai saat ini negara terkesan masih setengah-setengah memenuhi hak para difabel akan perlindungan dan memperoleh kesejahteraan sosial. Untuk mendorong peran pemerintah sebagai pemenuh hak-hak dasar masyarakatnya terutama para difabel, bekerja sama dengan Pusat Telaah dan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel Kabupaten Sorong Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke

Penelitian / Oleh

PATTIRO atas dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan survei penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke Read More »

Siaran Pers: Efektitas Penggunaan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat bisa Dicapai Melalui Transparansi Informasi

Siaran Pers / Oleh

Sepanjang 2002 sampai 2012, Provinsi Papua menerima Rp 28,445 triliun dana Otsus dan Rp 5,271 triliun dana infrastruktur. Adapun Provinsi Papua Barat yang terbentuk sejak 2008, sudah menerima Rp 5,409 triliun dana Otsus dan Rp 2,962 triliun dana infrastruktur. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dampak dana Otsus yang telah dikucurkan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua dan

Siaran Pers: Efektitas Penggunaan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat bisa Dicapai Melalui Transparansi Informasi Read More »

Scroll to Top