pelayanan publik

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan

Siaran Pers / Oleh

Tindakan diskresi (kebebasan mengambil keputusan) sering diperlukan dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Diskresi perlu dilakukan, mengingat ruang lingkup pengaturan tidak pernah bisa menjangkau secara komprehensif dan detil semua hal tentang perkembangan dan situasi, waktu, kebutuhan dan tuntutan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi diskresional bisa dilakukan oleh pejabat publik untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas […]

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan Read More »

Penelitian Penilaian Warga Terhadap Layanan Puskesmas Di Kabupaten Jeneponto

Penelitian / Oleh

Penilaian Warga terhadap layanan publik menjadi satu kesatuan dalam proses keterlibatan warga dalam mendorong peningkatan pelayanan publik sesuai dengan amanah UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Bentuk partisipasi warga dalam mendorong peningkatan salah satunya adalah dengan memberikan penilaian kepada

Penelitian Penilaian Warga Terhadap Layanan Puskesmas Di Kabupaten Jeneponto Read More »

Siaran Pers | Sosialisasi yang Masif dan Sistematis masih dibutuhkan Pemerintah Harus Lakukan Audit Sosial terhadap Program JKN

Siaran Pers / Oleh

Di awal tahun 2014, bertepatan dengan perayaan tahun baru, rakyat Indonesia mendapat hadiah dari pemerintah yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Dengan adanya JKN sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), secara bertahap, diharapkan seluruh penduduk Indonesia bisa memperoleh perlindungan sosial yang menjamin, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dalam hal ini kebutuhan

Siaran Pers | Sosialisasi yang Masif dan Sistematis masih dibutuhkan Pemerintah Harus Lakukan Audit Sosial terhadap Program JKN Read More »

Mahfud MD: Kita Tak Boleh Takut Bereksperimen

Peristiwa / Oleh

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai desentralisasi di Indonesia lebih banyak konstruksinya berbasis peristiwa yang dialami. Misalnya, otonomi daerah yang diawali tahun 1999 merupakan antitesis gaya sentralistik kepempimpinan Orde Baru. “Kan seharusnya disusun secara serius dari gagasan dasarnya,” ucap tokoh yang digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden RI di Pemilu 2014. Ketika menjawab pertanyaan

Mahfud MD: Kita Tak Boleh Takut Bereksperimen Read More »

Kemalasan Pemda Belanjakan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Kemendagri Harus Tegas Sanksi Pemda

Siaran Pers / Oleh

Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%. Padahal tahun ini Pemerintah Pusat sudah mentransfer dana sebesar Rp 529.40 triliun ke daerah. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, rendahnya belanja anggaran pemda tersebut dikarenakan pemda kurang berani memutuskan penggunaan dana dan masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah

Kemalasan Pemda Belanjakan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Kemendagri Harus Tegas Sanksi Pemda Read More »

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013

Buku, Penelitian, Publikasi / Oleh

 Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013 Read More »

Siaran Pers: Perlu Peran Semua Pihak untuk Membangun Open Government Partnership (OGP) Indonesia

Siaran Pers / Oleh

Akhir Oktober 2013, Annual Summit Open Government  Partnership (OGP) di London, Inggris, telah mendudukan Pemerintah Republik Indonesia menjadi chairman OGP internasional hingga tahun 2015. OGP adalah sebuah gerakan keterbukaan pemerintahan dengan tujuan adanya tranparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik. Di Indonesia gerakan OGP dimotori oleh pemerintah dan bermitra dengan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization

Siaran Pers: Perlu Peran Semua Pihak untuk Membangun Open Government Partnership (OGP) Indonesia Read More »

BPJS Minim Sosialisasi

Peristiwa / Oleh

Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan dinilai masih minim dalam menyosialisaikan program jaminan kesehatan nasional kepada masyarakat. Padahal, sejak 1 Januari 2014, program jaminan kesehatan nasional sudah mulai diberlakukan. Penilaian tersebut disampaikan Koordinator Anggaran dan Gender Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten Panji Bahari Noor Romadhon, Selasa (1/10). “Kesiapan pemerintah maupun BPJS,

BPJS Minim Sosialisasi Read More »

Survei Penilaian Warga Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di DKI Jakarta

Penelitian / Oleh

DKI Jakarta merupakan ibukota negara, kebijakan yang diambil menjadi cerminan bagi daerah lain di Indonesia dalam rangka memaksimalkan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan sumber daya yang sangat besar, DKI diharapkan dapat memaksimalkan potensi tersebut, guna mewujudkan hak-hak dasar publik. Serta melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga tidak lagi terjadi eksklusi dan

Survei Penilaian Warga Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di DKI Jakarta Read More »

Implementasi Mekanisme Komplain agar Kebijakan Berpihak kepada Masyarakat Miskin

Buku, Publikasi / Oleh

Buku ini menyampaikan apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan komplain agar pelayanan publik bisa menjadi lebih berkualitas dan bagaimana sebaiknya mekanisme penanganan komplain coba disampaikan di buku ini. Pada bagian akhir, ada beberapa contoh informasi tentang prosedur pelayanan administrasi publik. Diharapkan buku ini bisa menjadi pegangan atau acuan umum: bagi masyarakat agar

Implementasi Mekanisme Komplain agar Kebijakan Berpihak kepada Masyarakat Miskin Read More »

PU Terburuk dalam Pelayanan Publik

Peristiwa / Oleh

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) berada di urutan terburuk dari 18 kementerian yang disurvei Ombudsman dalam hal kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25/2009. Dari skala 1·1.000, Kementerian PU hanya mendapat skor 285. Selain Kementerian PU, menurut survei Ombudsman itu, ada empat kementerian lain yang juga diberi rapor merah, yakni Kemendikbud, Kemensos, Kemenakertrans, dan Kementan (lihat

PU Terburuk dalam Pelayanan Publik Read More »

Hasil Survei di 18 Kementerian: Pelayanan Publik masih Buruk

Peristiwa / Oleh

Tidak jelasnya jangka waktu pelayanan berpotensi memicu pungutan liar. “Kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat.” PELAYANAN publik sejumlah kementerian Kabinet Indonesia Bersatu II terkait dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 masih memprihatinkan. Demikian hasil survei yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia baru-baru ini. Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana daiam rilis pers, kemarin, menyatakan

Hasil Survei di 18 Kementerian: Pelayanan Publik masih Buruk Read More »

Scroll to Top
Skip to content